Utang Global Tembus US$365 Triliun: Siapa Mengendalikan Arah Pembangunan?

Ada angka yang tampak seperti statistik biasa pada tulisan Jenni Reid di CNBC.com baru-baru ini, tetapi sebenarnya angka tersebut menggambarkan perubahan besar dalam peta ekonomi dunia: utang global telah menembus US$365 triliun pada paruh pertama 2026. Angka itu mencakup utang pemerintah, rumah tangga, dan korporasi, setelah bertambah sekitar US$10 triliun.

Masalahnya bukan semata-mata jumlah utang. Persoalan menjadi lebih serius ketika utang besar bertemu dengan inflasi yang belum sepenuhnya reda dan imbal hasil obligasi yang meningkat. Pemerintah akhirnya harus membayar lebih mahal untuk mempertahankan pembiayaannya. Inilah yang kemudian mengubah utang, dari instrumen pembiayaan menjadi persoalan ekonomi-politik.

Menurut IMF Fiscal Monitor April 2026, utang pemerintah global telah mendekati 94 persen PDB pada 2025 dan, jika kebijakan berjalan seperti sekarang, dapat mencapai 100 persen PDB pada 2029. Pada saat yang sama, pembayaran bunga pemerintah global meningkat dari sekitar 2 persen menjadi hampir 3 persen PDB dalam empat tahun. Artinya, sebagian kapasitas negara semakin banyak digunakan untuk membayar masa lalu.

Dari angka menjadi pola

Pola yang sedang terbentuk sebenarnya cukup sederhana. Pemerintah membutuhkan dana, lalu menerbitkan obligasi. Ketika investor menilai inflasi, defisit, suku bunga, atau risiko fiskal meningkat, mereka meminta imbal hasil lebih tinggi.

Yield naik. Biaya pembiayaan naik. Ketika surat utang lama jatuh tempo dan harus diterbitkan kembali, pemerintah harus membayar bunga yang lebih mahal.

Di sinilah muncul apa yang disebut Jenni sebagai vicious cycle, di mana kebutuhan pembiayaan meniscayakan adanya utang; risiko yang lebih tinggi yang dihadapi investor menaikkan yield; yield meningkatkan beban bunga; beban bunga mempersempit anggaran; dan ruang fiskal yang semakin sempit kembali menimbulkan pertanyaan mengenai apakah utang perlu dilanjutkan. Dengan pendekatan ini, maka utang bukan lagi sekadar persoalan pasar obligasi. Kita mulai melihat sistem. 

Sistem yang menghubungkan negara dan pasar

Pasar obligasi sering dipahami sebagai wilayah teknis para investor. Padahal, di dalamnya berlangsung hubungan kekuasaan yang sangat nyata. Negara membutuhkan investor untuk membiayai defisit. Di sisi lain investor membutuhkan negara sebagai penerbit aset yang dianggap aman. Hubungan itu tampak simetris, tetapi ketika utang membesar dan kebutuhan pembiayaan meningkat, posisi tawar dapat berubah.

Perspektif BIS (Bank for International Settlements) dalam Annual Economic Report 2026 memperlihatkan lapisan lain. Kepemilikan obligasi pemerintah oleh lembaga keuangan nonbank di negara maju meningkat dari 44 persen pada 2021 menjadi 53 persen pada 2025. Artinya, semakin besar bagian pembiayaan negara berada dalam jaringan dana pensiun, perusahaan asuransi, reksa dana, hedge fund, dan institusi keuangan lainnya.

Persoalannya muncul ketika mereka bergerak secara bersamaan. Ketika banyak obligasi dijual, harga obligasi turun. Karena hubungan harga obligasi dan yield bergerak berlawanan, penurunan harga tersebut membuat yield atau imbal hasil yang diminta investor meningkat.

Kenaikan yield berarti pemerintah harus menawarkan biaya pembiayaan yang lebih tinggi ketika menerbitkan obligasi baru atau melakukan refinancing atas utang yang jatuh tempo. Dengan kata lain, tekanan di pasar obligasi dapat kembali masuk ke dalam anggaran negara melalui kenaikan beban bunga.

Maka mekanismenya bukan sekadar utang lalu bunga. Ada mekanisme pasar yang dapat memperkuat tekanan tersebut. Pasar keuangan bukan hanya tempat pemerintah mencari pembiayaan. Pasar itu sekaligus menjadi mekanisme yang dapat memperbesar atau meredakan tekanan fiskal.

Siapa yang memiliki kekuatan?

Dimensi politik-ekonomi menjadi kental dan jelas di sini. Aktor utamanya bukan hanya pemerintah. Ada bank sentral, investor institusional, lembaga keuangan nonbank, perusahaan, rumah tangga, dan lembaga internasional seperti IMF serta BIS. Masing-masing memiliki kepentingan berbeda.

Pemerintah membutuhkan ruang untuk membiayai pembangunan. Investor menginginkan imbal hasil dan kepastian. Bank sentral berkepentingan menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan. Sementara masyarakat membutuhkan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pekerjaan.

Ketika biaya bunga meningkat, negara menghadapi pilihan yang tidak sederhana. Misalnya menambah utang, menaikkan penerimaan, mengurangi belanja, atau membiarkan defisit tetap besar dengan konsekuensi tertentu.

Karena itu, bunga utang pada akhirnya adalah persoalan distribusi sumber daya. Setiap rupiah atau dollar yang dialokasikan untuk membayar bunga adalah sumber daya yang tidak dapat digunakan untuk kebutuhan publik lain pada saat yang sama.

IMF bahkan memperingatkan bahwa ruang fiskal global semakin menyempit. Bantalan fiskal yang sebelumnya masih tersedia untuk menghadapi guncangan kini semakin tipis. 

Negara berkembang menerima dampaknya

Tekanan tersebut tidak berhenti di negara-negara maju. Ketika obligasi Amerika Serikat menawarkan yield tinggi dan dolar menguat, investor global mempunyai alasan lebih besar untuk menempatkan dana pada aset berdenominasi dolar. 

Negara berkembang kemudian menghadapi risiko arus modal keluar, tekanan nilai tukar, dan kenaikan yield obligasi domestik. Indonesia berada dalam jalur transmisi tersebut. Pada 24 September 2026, rupiah melemah dan ditutup di sekitar Rp17.916 per dolar AS, sementara IHSG juga tertekan berada pada 6.334,61. 

Namun kondisi Indonesia perlu dibaca secara proporsional. Tekanan dari pasar global tidak otomatis berarti Indonesia memiliki persoalan utang seperti negara dengan beban fiskal paling berat.

Utang global adalah masalah eksternal yang terjadi pada sistem keuangan global, meskipun tetap harus mewaspadai perubahan yield AS karena dapat memengaruhi arus modal, rupiah, SBN, pasar saham, dan biaya pembiayaan domestik. 

Kapabilitas negara menjadi penentu

Pada tahap berikutnya, pertanyaannya bukan lagi apakah tekanan global akan datang, tetapi seberapa mampu negara mengelolanya. Negara dengan struktur utang yang sehat, basis investor domestik kuat, kredibilitas fiskal, cadangan likuiditas, dan kebijakan moneter yang efektif memiliki ruang lebih besar untuk menghadapi guncangan.

Karena itu, disiplin fiskal tidak cukup dimaknai sebagai keharusan mengurangi utang. Yang lebih penting adalah memastikan utang menghasilkan kapasitas ekonomi yang cukup untuk membayar kewajiban tersebut.

Utang untuk belanja produktif berbeda secara ekonomi dengan utang yang hanya digunakan untuk menutup kebutuhan rutin. Yang pertama berpotensi menciptakan pertumbuhan dan penerimaan di masa depan; yang kedua dapat menciptakan kebutuhan pembiayaan baru tanpa memperbesar kapasitas ekonomi, sehingga pilihan arah pembangunan menjadi sangat menentukan.

Ketika utang menentukan arah pembangunan

Persoalan utang global bukan hanya tentang apakah dunia akan mengalami krisis atau tidak. IMF sendiri menekankan bahwa risiko berbeda antarnegara dan bergantung pada struktur utang, pertumbuhan, mata uang utang, serta kredibilitas kebijakan fiskal.

Pertanyaannya kemudian adalah siapa yang menentukan ke mana sumber daya negara diarahkan ketika ruang fiskal semakin sempit? Jika bunga utang terus mengambil porsi anggaran yang semakin besar, negara harus memilih prioritas.

Pilihan itu pada dasarnya adalah pilihan politik. Apakah negara akan lebih banyak membayar biaya pembiayaan masa lalu atau mempertahankan investasi untuk membangun kapasitas masa depan?

Karena itu, angka US$365 triliun seharusnya tidak dibaca hanya sebagai angka utang dunia. Ini adalah tanda bahwa struktur ekonomi global sedang memasuki fase ketika cost of funds semakin menentukan ruang gerak negara.

Dan bagi Indonesia, tantangannya bukan sekadar menghindari krisis. Tantangannya adalah memastikan bahwa ketika dunia memasuki era utang yang semakin mahal, negara tetap memiliki kemampuan untuk membiayai masa depan.(*)

Oleh: Ryo Disastro
(Pengamat ekonomi-politik Nusantara Centre)