Tujuh Kali Reshuffle, Apa Sebenarnya yang Ingin Diperbaiki?

Oleh: Rakhmat Djabar

Dalam pemerintahan, mengganti pejabat relatif mudah. Yang lebih sulit adalah memastikan pergantian tersebut mampu memperbaiki persoalan yang menjadi alasan perubahan. Karena itu, setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk ketujuh kalinya pada 1 Oktober 2026, pertanyaan yang penting bukan sekadar siapa yang diganti dan siapa yang masuk. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apa yang sebenarnya ingin diperbaiki?

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan karena reshuffle kali ini bukan hanya perubahan personel. Struktur pemerintahan juga bertambah. Jumlah kementerian menjadi 49, sedangkan jumlah wakil menteri menjadi 57. Pemerintah juga membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta jabatan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa reshuffle sekaligus menyentuh desain organisasi pemerintahan.

Penambahan struktur tentu tidak dengan sendirinya berarti pemborosan. Pemerintah dapat memiliki alasan substantif untuk membentuk institusi baru, terutama ketika agenda kebijakan semakin kompleks. Hilirisasi, transisi energi, industrialisasi, dan perubahan ekonomi global memang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Masalahnya bukan semata-mata apakah struktur bertambah, melainkan apakah tambahan struktur tersebut menghasilkan kapasitas pemerintahan yang sepadan dengan biaya yang harus ditanggung negara.

Pertanyaan ini menjadi penting karena pemerintah pada saat yang sama mendorong efisiensi APBN. Efisiensi tidak identik dengan sekadar memangkas anggaran. Dalam perspektif ekonomi publik, efisiensi berkaitan dengan kemampuan menghasilkan manfaat yang lebih besar dari sumber daya yang terbatas. Maka, ketika jumlah kementerian dan wakil menteri bertambah, pemerintah perlu dapat menjelaskan fungsi baru yang dihasilkan, biaya yang muncul, serta manfaat tambahan yang diterima masyarakat.

Dengan kata lain, ukuran efisiensi bukan hanya berapa rupiah yang berhasil dihemat, tetapi berapa besar public value yang dapat dihasilkan dari setiap rupiah yang dibelanjakan negara.

Di titik ini, dimensi politik juga muncul secara alamiah. Sejumlah posisi strategis dalam kabinet ditempati tokoh-tokoh partai politik. Memasuki paruh kedua masa pemerintahan, kebutuhan menjaga dukungan politik merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan. Pemilu 2029 semakin dekat dan konfigurasi politik dapat berubah. Konsolidasi dukungan karena itu merupakan bagian dari dinamika pemerintahan presidensial.

Namun, terdapat batas yang perlu dijaga. Pertimbangan politik dalam pembentukan kabinet merupakan sesuatu yang wajar, tetapi penggunaan sumber daya publik menuntut pertanggungjawaban yang berbeda. Kabinet bukan hanya arena distribusi tanggung jawab politik. Ia adalah instrumen administrasi negara yang mengelola APBN, merancang kebijakan, dan menentukan bagaimana negara hadir dalam kehidupan masyarakat.

Karena itu, ukuran keberhasilan reshuffle seharusnya dikembalikan kepada sesuatu yang lebih konkret: apakah perubahan tersebut mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat?

Data menunjukkan bahwa sebagian indikator memang bergerak ke arah yang positif. Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, dari 8,47 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 22,93 juta orang.

Perkembangan tersebut perlu diakui sebagai kemajuan. Tetapi angka itu juga menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan masih besar. Hampir 23 juta penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan, garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 tercatat Rp669.235 per kapita per bulan.

Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup diarahkan agar seseorang sekadar melewati garis kemiskinan. Yang lebih penting adalah membangun kemampuan ekonomi agar rumah tangga memiliki daya tahan ketika menghadapi kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, sakit, atau guncangan lainnya.

Pasar kerja memperlihatkan persoalan yang serupa. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari. Jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang. Namun, rata-rata upah buruh pada periode yang sama sebesar Rp3,39 juta.

Angka pengangguran yang menurun tentu merupakan perkembangan yang baik. Tetapi kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh apakah seseorang bekerja. Ia juga ditentukan oleh berapa besar pendapatan yang diterima, seberapa produktif pekerjaan tersebut, seberapa aman status pekerjaannya, dan apakah terdapat peluang untuk meningkatkan pendapatan.

Di sinilah kebijakan ekonomi perlu bergerak dari sekadar mengejar penciptaan lapangan kerja menuju penciptaan pekerjaan yang produktif. Hilirisasi, industrialisasi, investasi, penguatan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja baru memiliki arti ekonomi jika mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Hal serupa berlaku pada pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan penting untuk melihat kapasitas ekonomi secara agregat, tetapi pertumbuhan bukan tujuan akhir. Masyarakat tidak merasakan pertumbuhan dalam bentuk persentase. Mereka merasakannya melalui pendapatan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih pasti, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi.

Karena itu, evaluasi pemerintahan sebaiknya tidak berhenti pada output. Berapa banyak program yang dilaksanakan, berapa besar anggaran yang terserap, atau berapa banyak proyek yang diselesaikan merupakan ukuran aktivitas pemerintah. Yang lebih menentukan adalah outcome: apakah pendapatan meningkat, kemiskinan berkurang, pekerjaan menjadi lebih produktif, pelayanan publik membaik, dan kesempatan ekonomi semakin terbuka.

Perbedaan antara output dan outcome menjadi penting ketika menilai sebuah reshuffle. Pergantian pejabat adalah input atau instrumen. Kebijakan yang dihasilkan merupakan proses. Perubahan kondisi masyarakat adalah hasil yang seharusnya diukur.

Jika persoalannya adalah kapasitas seorang pejabat, pergantian dapat menjadi pilihan yang rasional. Jika masalahnya terletak pada desain kebijakan, yang perlu diperbaiki adalah kebijakannya. Jika hambatannya koordinasi, mekanisme kerja antarlembaga harus dibenahi. Sementara jika struktur organisasi memang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, perubahan kelembagaan dapat dipertanggungjawabkan.

Artinya, reshuffle harus didasarkan pada diagnosis yang jelas. Mengganti orang tanpa memahami sumber persoalan berisiko hanya menghasilkan siklus yang sama dengan aktor yang berbeda.

Prinsip tersebut juga berlaku untuk penambahan kementerian dan wakil menteri. Setiap posisi baru seharusnya memiliki mandat yang jelas, target yang terukur, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi. Pemerintah perlu mampu menunjukkan bahwa manfaat tambahan dari struktur tersebut lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

Ini penting agar efisiensi APBN tidak berhenti sebagai jargon. Efisiensi harus terlihat dalam birokrasi yang lebih sederhana, keputusan yang lebih cepat, koordinasi yang lebih baik, dan pelayanan publik yang lebih efektif. Jika struktur bertambah tetapi proses pengambilan keputusan justru semakin panjang, maka tujuan pembentukan struktur baru perlu dipertanyakan kembali.

Begitu pula dengan konsolidasi politik. Stabilitas pemerintahan memang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Dukungan politik dapat membantu pemerintah menjaga kesinambungan program. Namun, stabilitas politik memperoleh makna yang lebih kuat apabila diterjemahkan menjadi kemampuan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan sosial.

Memasuki periode menuju 2029, tantangannya justru terletak pada kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan tersebut. Konsolidasi politik tidak seharusnya berhenti pada pengamanan konfigurasi kekuasaan. Ia perlu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif dalam memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Ukuran itu sebenarnya cukup sederhana. Apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik? Apakah pendapatan tumbuh lebih cepat daripada biaya hidup? Apakah jumlah penduduk miskin terus berkurang? Apakah kelompok yang baru keluar dari kemiskinan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat? Apakah usaha mikro dan kecil memperoleh ruang untuk berkembang? Apakah pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi semakin terjangkau?

Pertanyaan semacam itu jauh lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat dibandingkan perdebatan mengenai siapa yang memperoleh jabatan.

Reshuffle adalah instrumen, bukan tujuan. Kementerian adalah alat, bukan hasil. Anggaran adalah sumber daya, bukan ukuran keberhasilan itu sendiri.

Karena itu, tujuh kali reshuffle seharusnya dibaca sebagai kesempatan untuk memperbaiki cara pemerintah bekerja. Setiap perubahan perlu memiliki alasan yang jelas, sasaran yang terukur, dan hasil yang dapat diuji. Jika tidak, pergantian pejabat hanya menghasilkan perubahan pada struktur kekuasaan tanpa perubahan yang berarti dalam kualitas pemerintahan.

Masyarakat pada dasarnya tidak membutuhkan kabinet yang sekadar berbeda. Mereka membutuhkan pemerintah yang mampu mengubah anggaran menjadi pelayanan, pertumbuhan menjadi pekerjaan, investasi menjadi produktivitas, dan kebijakan menjadi peningkatan kesejahteraan.

Maka pertanyaan setelah tujuh kali reshuffle bukan lagi siapa yang duduk di kursi kabinet. Pertanyaannya lebih sederhana sekaligus lebih berat: seberapa jauh perubahan di dalam kabinet mampu menghadirkan perubahan dalam kehidupan masyarakat? (*)