4 Negara yang Tak Diakui Dunia

Transnistria menjadi sorotan setelah sang presiden secara terbuka meminta perlindungan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dari Moldova.

Transnistria merupakan suatu wilayah yang selama ini mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara independen. Namun, komunitas internasional mengakui Transnistria sebagai wilayah dari Moldova.

Banyak wilayah yang mengklaim sebagai sebuah negara merdeka namun tidak diakui oleh komunitas internasional. Berikut 5 negara yang tak diakui dunia:

1. Transnistria

Transnistria merupakan wilayah pecahan Uni Soviet yang kini diakui sebagai bagian dari Moldova oleh komunitas internasional.

Transnistria terletak di perbatasan Moldova-Ukraina. Mayoritas penduduknya terdiri dari etnis Rusia dan Ukraina.

Wilayah ini telah menjadi persinggahan takhta beberapa penguasa seperti dari Eurasia, Rus Kiev, Persemakmuran Poland-Lithuania, bahkan Kekaisaran Ottoman ribuan tahun lalu.

Pada masa kejayaan Uni Soviet, Transnistria menjadi bagian otonom Ukraina sehingga sebagian besar penduduknya menggunakan bahasa Rusia.

Transnistria pun mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1990 melalui referendum dan membentuk Republik Sosialis Soviet Pridnestrovia-Moldavia (PMSSR) oleh Kongres Kedua Perwakilan Rakyat Transnistria.

Kendati demikian, pemisahan Transnistria masih tidak diakui oleh komunitas internasional dan masih berstatus bagian dari wilayah Moldova.

Wilayah dengan total populasi 465 ribu penduduk itu juga pernah melakukan beberapa upaya untuk memisahkan diri dari Moldova. Salah satunya dalam referendum 2006 yang menuntut hak kemerdekaan dari Moldova dan mendukung persatuan dengan Rusia.

Baca Juga:   Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gratis hingga Pertengahan Oktober

Transnistria mempunyai seorang presiden bernama Vadim Kranoselsky yang telah berkuasa sejak 2016. Dikutip CNN, Ia aktif menggaungkan agar wilayah tersebut bergabung dengan Rusia.

Meskipun belum mendapatkan pengakuan sebagai sebuah negara, Transnistria sudah berbentuk republik presidensial yang memiliki pemerintah, parlemen, militer, polisi, hingga mata uangnya sendiri.

2. Abkhazia

Abkhazia merupakan sebuah wilayah di barat laut Georgia dengan total populasi sekitar 244.000 jiwa.

Menurut lini sejarahnya, Abkhazia mulanya menjadi bagian dari Kerajaan Georgia dari Colchis pada abad ke-6 hingga 9.

Mirip dengan Transnitria, para pemimpin bangsa terdahulu juga menguasai wilayah ini termasuk Kekaisaran Roma, Kerajaan Georgia, hingga Kekaisaran Ottoman.

Abkhazia mempunyai loyalitas pada Uni Soviet. Hal ini terlihat dari bagaimana Uni Soviet menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu destinasi wisata rekomendasi pemerintah saat itu.

Penduduk Abkhazia juga sempat terlibat perang dengan Georgia dan merenggut 30.000 korban jiwa. Pertempuran tersebut pecah setelah Abkhazia memutuskan untuk memisahkan diri dari Georgia, setahun setelah Georgia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet pada 1991.

Namun, Georgia kehilangan kendali atas Abkhazia dan Ossetia Selatan setelah runtuhnya Uni Soviet. Sehingga Federasi Rusia mengakui wilayah itu pada 2008.

Meskipun hubungan Rusia dan Georgia kian membaik, Georgia memilih untuk memutus hubungan diplomatik dengan Rusia. Terlebih saat adanya isu penerimaan Georgia sebagai anggota Pakta Pertahanan Antartika Utara (NATO).

Baca Juga:   Detik-detik Menegangkan! Penumpang Bantu Ibu Hamil Melahirkan di Dalam Pesawat

Hingga kini wilayah dengan luas 8.665 kilometer persegi tersebut telah mendapatkan pengakuan dari beberapa negara yaitu Rusia, Venezuela, Nicaragua, Nauru, dan Suriah. Namun, PBB masih menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari Georgia.

3. Republik Artsakh

Republik Nagorno-Karabakh atau sekarang Artsakh merupakan suatu wilayah kecil yang memisahkan diri dari Azerbaijan.

Pemerintah Republik Demokratik Azerbaijan mengklaim wilayah ini sebagai satu kawasan, walaupun penghuninya adalah orang Armenia.

Secara sejarah penguasaannya, Artsakh sempat berada di beberapa kekuasaan Persia, arab, hingga Kekaisaran Rusia. Sejak Kekaisaran tersebut runtuh, orang Armenia di Karabakh membentuk Dewan Karabakh sebagai sistem pemerintahan.

Namun, pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena faktor politik yang mereka hadapi. Pada masa kekuasaan Uni Soviet, wilayah itu mendapatkan otonomi daerahnya sendiri di bawah kendali Azerbaijan.

Sejak keruntuhan Uni Soviet, wilayah tersebut berkonflik dengan Azerbaijan karena masalah etnis dan menghasilkan perjanjian Oblast Otonom Nagorno-Karabakh. Perjanjian tersebut berisi tentang rakyat Nagorno-Karabakh yang menginginkan kemerdekaan

Namun, perjanjian tersebut justru menyulut Perang Nagorno-Karabakh yang berlangsung pada 1991-1994.

Perebutan wilayah yang terjadi bertahun-tahun tidak membuahkan hasil yang signifikan terhadap pengakuan wilayah mereka. Warga Armenia yang tinggal di Karabakh kerap mengalami diskriminasi oleh otoritas setempat.

Baca Juga:   VIRAL Aksi Pencurian Ban Mobil Milik Pengunjung Mal

wilayah tersebut masih menjadi bagian dari Azerbaijan, meskipun dibubarkan oleh pemerintah Armenia pada 2023 karena dugaan pemberontakan ilegal. Namun, mereka sempat membuat sistem presidensial dan Majelis Nasionalnya.

4. Ossetia Selatan

Wilayah Ossetia Selatan merupakan wilayah kecil di utara Georgia yang memisahkan diri pada 1992.

Memiliki sejarah yang sama seperti Abkhazia, Ossetia Selatan mempunyai masalah dengan Georgia.

Ossetia mulanya merupakan tempat bagi suku Alan. Suku tersebut berkembang hingga membentuk suatu kerajaan pada abad ke-8. Penduduknya yang seiring waktu bermigrasi membuat wilayah ini mengalami beberapa penguasaan kerajaan, termasuk Kerajaan Georgia Kartli-Kakheti hingga Kekaisaran Rusia.

Wilayah tersebut juga pernah memberontak pada Republik Demokratik Georgia. Itu bermula saat terdapat konflik agraria yang melibatkan pemerintah Menshevik atas kepemilikan tanah warga Ossetia.

Kemudian, saat Uni Soviet menduduki wilayah ini pada 1921, mereka mendapatkan otonomi khusus sebagai imbalan dalam memerangi Republik Demokratik Georgia.

Hingga pada 2008, Ossetia Selatan mendeklarasikan kemerdekaannya pada Georgia. Namun, wilayah dengan total populasi 56.520 tersebut tidak mendapat pengakuan dari komunitas internasional dan hanya diakui oleh Rusia.

Hingga kini, mereka mempunyai seorang presiden bernama Gagloev sebagai pemimpin wilayah Ossetia Selatan melalui Pemilihan Umum pada April 2022 lalu.

Loading