Kamis, 19 November 2026
Breaking News
Nasional

Dasco Bantah Judol, Tafsir Berita Picu Polemik Medsos

Riskal Arief | | 3 mnt baca
Dasco Bantah Judol, Tafsir Berita Picu Polemik Medsos
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BeritaNow.com – Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kembali terseret dalam pusaran tudingan serius di media sosial. Kali ini, ia dikaitkan dengan praktik judi online, penyebaran data pribadi atau doxing, hingga intimidasi. Dasco membantah seluruh tuduhan tersebut dan membuka kemungkinan mengambil langkah hukum terhadap akun-akun yang menudingnya.

Namun, ada bagian menarik dari polemik ini: dari mana sebenarnya tudingan tersebut bermula? Dalam klarifikasi yang disampaikan pada Rabu (18/11/2026), Dasco mengungkap bahwa sejumlah unggahan di media sosial mengaitkan namanya dengan judi daring melalui penafsiran terhadap pemberitaan majalah Tempo. Ia menilai ada perbedaan penting antara isi pemberitaan sebuah media dan kesimpulan yang kemudian disebarkan pengguna media sosial.

Berawal dari Pemberitaan, Melebar di Media Sosial
Menurut Dasco, pemberitaan Tempo yang menjadi rujukan polemik itu tidak secara tegas menyatakan dirinya terlibat dalam jaringan judi online. Karena itu, ia mengaku tidak memiliki dasar untuk memperkarakan pemberitaan tersebut melalui Dewan Pers ataupun jalur pidana. Persoalan muncul ketika sejumlah akun media sosial, menurut keterangannya, menafsirkan pemberitaan itu sebagai tuduhan langsung terhadap dirinya.

Dasco menyatakan akan berkonsultasi dengan penasihat hukumnya mengenai unggahan yang secara terbuka menyebut namanya. Langkah tersebut masih berupa pertimbangan, bukan informasi bahwa laporan hukum telah resmi diajukan. Identitas akun yang dimaksud serta materi unggahannya juga belum terkonfirmasi secara independen dalam sumber yang diperiksa BeritaNow.

Polemik ini memperlihatkan bagaimana sebuah pemberitaan dapat memperoleh makna baru setelah berpindah ke media sosial. Informasi yang semula disajikan dalam konteks tertentu bisa dipotong, ditafsirkan, lalu diedarkan sebagai kesimpulan yang terdengar pasti. Padahal, tafsir pengguna internet tidak otomatis menjadi bukti keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.

Bantahan Juga Menyangkut Doxing dan Intimidasi
Selain judi online, Dasco menepis tudingan bahwa dirinya terlibat dalam penyebaran informasi pribadi dan intimidasi. Ia menyatakan tidak pernah berniat melakukan tindakan tersebut terhadap siapa pun. Menurutnya, pola pengaitan namanya dengan berbagai tuduhan sudah berulang ketika muncul isu yang ramai diperbincangkan publik.

Istilah doxing merujuk pada tindakan mengungkap atau menyebarluaskan informasi pribadi seseorang, terutama tanpa persetujuan dan dalam konteks yang dapat merugikan orang tersebut. Praktik demikian dapat menimbulkan risiko keamanan serta mengganggu kehidupan pribadi pihak yang menjadi sasaran. Namun, dalam polemik Dasco, belum tersedia temuan terverifikasi dari sumber yang diperiksa yang menunjukkan siapa pelaku, siapa korban, atau bagaimana dugaan tindakan itu berlangsung.

Karena itulah, tudingan judi online, doxing, dan intimidasi perlu dipisahkan menurut bukti masing-masing. Ketiganya merupakan persoalan berbeda meskipun muncul dalam satu rangkaian perbincangan. Menggabungkannya menjadi satu kesimpulan tentang keterlibatan seseorang tanpa verifikasi justru berpotensi memperkeruh informasi.

Ujian bagi Kebebasan Berpendapat dan Akuntabilitas
Sebagai pejabat publik, Dasco tentu berada dalam ruang pengawasan masyarakat. Kritik, pertanyaan, dan pemeriksaan terhadap aktivitas pejabat merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis. Akan tetapi, tuduhan mengenai keterlibatan dalam kejahatan tetap memerlukan dasar yang bisa diperiksa.

Di sisi lain, bantahan seorang pejabat juga bukan pengganti proses pembuktian yang independen. Publik berhak mengetahui apakah ada dokumen, keterangan resmi, atau hasil penyelidikan yang mendukung tuduhan yang beredar. Tanpa informasi tersebut, perkara ini masih berada pada wilayah tudingan dan sanggahan, bukan fakta pidana yang telah terbukti.

Dasco sendiri menyatakan menghormati kebebasan berpendapat dan berharap aparat penegak hukum dapat memeriksa persoalan tersebut lebih lanjut. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya. ANTARA melaporkan bantahan itu disampaikan pula seusai rapat kerja Komisi III DPR RI di Jakarta.

Polemik ini akhirnya menyisakan dua kebutuhan yang sama pentingnya, yaitu keterbukaan terhadap pengawasan publik dan ketelitian dalam menyampaikan tuduhan. Asal-usul tudingan harus ditelusuri, sementara pihak yang disebut berhak memberikan tanggapan. Di tengah derasnya informasi digital, reputasi seseorang tidak semestinya diputuskan hanya oleh tafsir unggahan yang paling ramai dibagikan.(*)

Komentar (0)