Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Pengakuan Raffi Ahmad pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 kini menjadi sorotan di tengah polemik kontrak jasa pemengaruh atau influencer senilai Rp14,7 miliar. Raffi menyebut konsultasi tersebut berkaitan dengan kelanjutan pekerjaannya di industri hiburan setelah menerima jabatan publik. Namun, pernyataan itu belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai proses pengadaan jasa perusahaannya oleh dua kementerian.
KPK merespons pengakuan tersebut dengan menegaskan bahwa lembaga antirasuah membuka layanan konsultasi bagi pihak yang ingin mencegah potensi pelanggaran. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa konsultasi merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi, termasuk mengantisipasi benturan kepentingan. Di sisi lain, KPK tetap mendorong instansi pemerintah mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi sorotan.
Persoalannya, konsultasi mengenai kegiatan profesional seseorang tidak serta-merta menjawab seluruh aspek pengadaan yang berlangsung kemudian. Apalagi, kontrak pemerintah melibatkan uang negara, prosedur pemilihan penyedia, dan kepentingan publik. Karena itu, pertanyaan terpenting bukan hanya apakah Raffi boleh menerima pekerjaan komersial, melainkan apakah setiap kontrak telah diproses secara terbuka dan sesuai ketentuan.
Dari Pekerja Seni Menjadi Pejabat Publik
Latar belakang konsultasi Raffi bermula dari perubahan statusnya setelah diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada Oktober 2024. Sebelum menjabat, ia dikenal sebagai figur hiburan sekaligus pelaku bisnis yang memiliki berbagai kerja sama komersial. Perubahan status tersebut menghadirkan persoalan baru mengenai batas antara aktivitas bisnis pribadi dan tanggung jawab sebagai pejabat publik.
Melalui video yang diunggah ke media sosial pada Senin (16/11/2026), Raffi mengaku telah meminta penjelasan KPK mengenai kelanjutan aktivitasnya sebagai pekerja seni. Konsultasi itu, menurut Raffi, mencakup penerimaan endorsement dan bentuk kerja sama profesional lainnya. Ia juga mengklaim mendapat penjelasan bahwa aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Pengakuan itu muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mempersoalkan kontrak jasa influencer yang diberikan dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia. Temuan ICW mencakup lima paket pengadaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 serta tiga paket dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025–2026. Total nilai delapan paket tersebut dilaporkan mencapai sekitar Rp14,7 miliar.
Kontrak Miliaran dan Dugaan Benturan Kepentingan
ICW menduga sejumlah pengadaan diarahkan kepada penyedia tertentu sehingga berpotensi membatasi persaingan. Organisasi antikorupsi itu juga menyoroti kemungkinan benturan kepentingan karena Raffi memiliki kedudukan sebagai pejabat publik. Kedua persoalan tersebut masih merupakan dugaan yang memerlukan pemeriksaan, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.
Dalam tanggapannya, KPK menekankan pentingnya evaluasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil pengadaan. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah kebutuhan instansi telah dirumuskan secara tepat, penyedia dipilih sesuai prosedur, dan hasil pekerjaan sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Evaluasi itu sekaligus dapat mengungkap kemungkinan penyimpangan maupun benturan kepentingan.
Raffi sendiri menyatakan terbuka terhadap pemeriksaan oleh lembaga pengawas sesuai kewenangan masing-masing. Ia juga mengakui bahwa persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari sisi kepatuhan terhadap aturan, tetapi harus mempertimbangkan etika dan kepercayaan masyarakat. Sikap tersebut disampaikannya bersamaan dengan permintaan maaf atas polemik yang berkembang.
Konsultasi Bukan Pengganti Audit
Bagi publik, terdapat perbedaan penting antara konsultasi pencegahan korupsi dan pemeriksaan terhadap suatu kontrak. Konsultasi dapat memberikan panduan mengenai risiko dan kepatuhan, sedangkan audit atau pemeriksaan menilai transaksi, dokumen, prosedur, serta pelaksanaan kegiatan tertentu. Dengan demikian, klaim bahwa suatu aktivitas pernah dikonsultasikan tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh kontrak terkait bebas dari persoalan.
KPK sebelumnya menyatakan akan mencermati apakah temuan ICW mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi dan apakah penanganannya berada dalam kewenangan lembaga tersebut. Hingga informasi yang berhasil diverifikasi, belum terdapat kesimpulan resmi bahwa Raffi melakukan tindak pidana dalam perkara pengadaan jasa tersebut. Penelusuran dan evaluasi tetap diperlukan agar dugaan yang berkembang dapat diuji berdasarkan bukti.
Polemik ini menjadi ujian mengukur batas antara popularitas, bisnis, dan jabatan publik. Konsultasi Raffi Ahmad ke KPK pada 2024 merupakan bagian dari penjelasan yang patut dicatat, tetapi bukan satu-satunya jawaban atas persoalan pengadaan senilai miliaran rupiah. Transparansi dokumen, evaluasi instansi, dan hasil pemeriksaan independen akan lebih menentukan apakah kepercayaan publik dapat dipulihkan.(*)