Kamis, 19 November 2026
Breaking News
Hukum & Kriminal

Merasa Diikuti Sejak 2024, Febrie Adriansyah Bongkar Kejadian di Cipete

Effra S. Husein | | 3 mnt baca
Merasa Diikuti Sejak 2024, Febrie Adriansyah Bongkar Kejadian di Cipete
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BERITANOW.COM – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menduga dirinya turut menjadi sasaran pengawasan atau penyadapan ilegal yang belakangan mencuat dalam penyidikan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.

Febrie mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah nomor telepon maupun komunikasinya termasuk yang disadap. Namun, ia mengungkapkan kecurigaan bahwa dirinya telah diikuti sejak 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Febrie saat ditemui di sela persidangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

"Saya tidak bisa jawab. Coba tanya ke sana saja. Ya. Tapi, begitu kencangnya kita sedang melakukan penindakan, masa tiba-tiba seperti ini?" kata Febrie.

Ungkit Peristiwa di Cipete

Dalam kesempatan tersebut, Febrie mengingat kembali peristiwa penguntitan yang dialaminya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, ketika dirinya sedang menjalankan tugas.

Menurut Febrie, saat itu seorang anggota Densus tertangkap oleh petugas pengamanan yang mendampinginya. Peristiwa tersebut menjadi salah satu alasan dirinya menduga telah diikuti sejak 2024.

"Kejadian awal di Cipete ketika kita sedang melaksanakan tugas tiba-tiba ada Densus yang tertangkap oleh pengamanan saya itu kan sudah pasti itu. Pasti kita juga terikuti sejak tahun 2024 ya kejadiannya," ujarnya.

Febrie juga menyayangkan apabila dugaan penyadapan tersebut benar dilakukan oleh sesama aparat penegak hukum.

Ia menilai Polri dan Kejaksaan seharusnya membangun kerja sama dalam penegakan hukum, bukan justru saling melakukan pengawasan secara ilegal.

"Tapi, ternyata kalau ya rekan kita yang bawa alat sadap juga ternyata menyadap kita dari belakang, wah berat. Berat sekali itu begitu," ucapnya.

Penyadapan Diduga Menyasar Banyak Pihak

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri menyebut sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran, mulai dari lingkar Istana, kementerian, lembaga negara, pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh politik, hingga Kejaksaan.

Kelompok masyarakat sipil, aktivis, mahasiswa, dan internal Polri juga disebut masuk dalam daftar sasaran yang sedang didalami penyidik.

Kapolri menegaskan bahwa penyebutan berbagai pihak tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai bahwa mereka terlibat dalam tindak pidana.

Dalam perkembangan perkara, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Sementara itu, penyidik Bareskrim juga menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam.

Rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko oleh salah satu tersangka berinisial EH. Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal. (*)

Komentar (0)