Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
MATARAM, BeritaNow.com – Kabar menggembirakan datang bagi para pegiat seni dan penjaga tradisi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebanyak 158 penerima dari kalangan komunitas, sanggar, padepokan, dan individu dilaporkan memperoleh dukungan melalui program Dana Abadi Kebudayaan. Namun, di balik kabar tersebut, muncul persoalan yang lebih penting: bagaimana pendanaan negara benar-benar membantu kebudayaan daerah bertahan dan berkembang?
Jumlah 158 penerima tersebut dilaporkan ANTARA pada Rabu (18/11/2026), merujuk pada program Dana IndonesiaRaya yang dikelola Kementerian Kebudayaan. Informasi itu sejalan dengan keterangan Dinas Kebudayaan NTB sehari sebelumnya mengenai sekitar 150 pengajuan pelaku budaya yang lolos kurasi. Kendati demikian, daftar lengkap 158 penerima serta status pencairan masing-masing belum dapat dipastikan melalui dokumen resmi yang berhasil diakses.
Program ini membuka peluang bagi pelaku budaya yang selama ini mengandalkan iuran anggota, penjualan tiket, atau dukungan terbatas untuk mempertahankan kegiatan mereka. Pendanaan dapat menjadi tambahan sumber daya bagi komunitas yang memiliki gagasan pengembangan kebudayaan, tetapi menghadapi kendala biaya. Manfaat tersebut tentu bergantung pada kesesuaian program, pelaksanaan kegiatan, dan pengelolaan dana oleh penerima.
Dana Abadi Kebudayaan Bukan Bantuan Biasa
Dana Abadi Kebudayaan merupakan dana yang ditempatkan untuk dikelola secara berkelanjutan, sementara hasil pengelolaannya dimanfaatkan bagi kegiatan pemajuan kebudayaan. Program ini bukan sekadar pembagian uang kepada seniman, melainkan skema pembiayaan untuk mendukung produksi karya, pelestarian tradisi, penelitian, dan penguatan organisasi kebudayaan. Pelaksanaannya melibatkan Kementerian Kebudayaan dalam pengelolaan program serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam pengelolaan dan penyaluran dana.
Untuk tahun 2026, Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya menyebut alokasi pemanfaatan hasil kelola dana abadi sebesar Rp500 miliar secara nasional. Angka tersebut berasal dari dana abadi sektor kebudayaan yang dilaporkan telah mencapai Rp6 triliun. Karena itu, Rp500 miliar tidak boleh dipahami sebagai besaran bantuan khusus bagi NTB.
Skema pendanaan juga tidak berarti setiap penerima langsung memperoleh uang setelah dinyatakan lolos seleksi. Berdasarkan penjelasan resmi LPDP, pencairan memerlukan penetapan penerima, perjanjian pendanaan, serta verifikasi dokumen. Dana kemudian dapat disalurkan secara bertahap setelah persyaratan pada setiap tahapan terpenuhi.
Peluang Baru bagi Sanggar dan Penjaga Tradisi
Bagi NTB, program ini memiliki relevansi khusus karena kekayaan budayanya mencakup seni pertunjukan, tradisi lisan, kerajinan, manuskrip, hingga pengetahuan masyarakat adat. Kekayaan tersebut tidak hanya membutuhkan ruang pertunjukan, tetapi juga dokumentasi, regenerasi pelaku, dan penguatan kelembagaan. Tanpa dukungan yang berkelanjutan, sebagian kegiatan pelestarian berisiko bergantung pada kemampuan ekonomi komunitas masing-masing.
Pemerintah Provinsi NTB juga tengah mendorong penguatan ekosistem kebudayaan melalui revitalisasi ruang seni, pelestarian kawasan bersejarah, dan pendataan digital. Dalam agenda 2026–2027, pemerintah daerah menargetkan peningkatan pengakuan warisan budaya takbenda serta pengembangan fasilitas kebudayaan. Dukungan bagi komunitas melalui Dana Abadi Kebudayaan berpotensi melengkapi agenda tersebut, sepanjang kegiatan penerima selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Namun, manfaat pendanaan tidak dapat diukur hanya dengan menghitung jumlah penerima. Kegiatan yang terlaksana, karya yang dihasilkan, pengetahuan yang terdokumentasi, dan keterlibatan generasi muda merupakan ukuran yang juga perlu diperhatikan. Dana publik akan lebih bermakna apabila dampaknya bertahan setelah masa bantuan berakhir.
Akses Dana Harus Mudah, Pengawasan Tetap Ketat
Persoalan berikutnya adalah kesempatan mengakses program secara adil. Komunitas yang telah terbiasa menyusun proposal mungkin lebih siap mengikuti seleksi dibandingkan kelompok tradisi kecil yang memiliki keterbatasan administrasi. Karena itu, pendampingan menjadi penting agar peluang memperoleh dana tidak hanya dinikmati organisasi yang sudah mapan.
Kementerian Kebudayaan sebelumnya mengakui perlunya menyederhanakan administrasi dan memperkuat pendampingan bagi pelaku budaya. Pemerintah juga menekankan bahwa penyederhanaan prosedur harus tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas. Prinsip tersebut menjadi penting ketika dukungan pendanaan diperluas ke berbagai daerah.
Kabar tentang 158 penerima merupakan awal yang menjanjikan, bukan ukuran akhir keberhasilan program. Publik masih perlu mengetahui siapa penerimanya, kegiatan apa yang didanai, berapa nilainya, dan bagaimana hasilnya nanti dievaluasi. Ukuran keberhasilan Dana Abadi Kebudayaan bukan sekadar seberapa besar dana yang tersalurkan, melainkan kebudayaan yang semakin hidup dan mampu diwariskan.(*)