Kamis, 19 November 2026
Breaking News
Nasional

KPK Buka Suara soal Konsultasi Raffi Ahmad Terkait Endorsement dan Jabatan Publik

Tajusa, M. | | 3 mnt baca
KPK Buka Suara soal Konsultasi Raffi Ahmad Terkait Endorsement dan Jabatan Publik
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BERITANOW.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan mengenai pengakuan Raffi Ahmad yang pernah melakukan konsultasi dengan lembaga antirasuah tersebut pada 2024. Konsultasi itu berkaitan dengan aktivitas Raffi sebagai pekerja seni yang tetap menerima tawaran endorsement dan kerja sama komersial ketika dirinya telah mengemban tugas sebagai pejabat publik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa lembaganya memiliki kewenangan di bidang pencegahan korupsi dan selalu menyediakan ruang konsultasi bagi masyarakat maupun pihak yang membutuhkan penjelasan terkait potensi persoalan hukum.

Menurut jubir Budi KPK soal konsultasi Raffi Ahmad konsultasi merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi risiko terjadinya tindak pidana korupsi. KPK juga dapat memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas serta menyampaikan rekomendasi agar berbagai potensi pelanggaran bisa diidentifikasi sejak awal.

Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak hanya dilakukan setelah muncul dugaan pelanggaran. Melalui komunikasi dan konsultasi, berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dapat dipetakan dan diminimalkan.

Raffi Ahmad Pernah Konsultasi dengan KPK pada 2024
Sebelumnya, Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa dirinya pernah meminta penjelasan kepada KPK pada 2024 mengenai aktivitas profesionalnya di dunia hiburan. Konsultasi tersebut dilakukan karena ia ingin mengetahui batasan yang berlaku ketika seorang pejabat publik masih menjalankan pekerjaan di luar tugas pemerintahan.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun Instagram resminya bersama akun @ukp_mudaseni_raffiahmad, Raffi menyebut pembahasan tersebut mencakup penerimaan endorsement maupun bentuk kerja sama lain yang berkaitan dengan profesinya sebagai pekerja seni.

Raffi mengaku mendapatkan penjelasan dari hasil konsultasi tersebut bahwa kegiatan profesional yang dijalankannya tidak dinilai bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu.

Meski demikian, ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut tidak hanya dapat dilihat dari sisi aturan hukum. Ada aspek lain yang menurutnya perlu diperhatikan, terutama menyangkut etika, kepantasan, serta kepercayaan masyarakat terhadap seseorang yang sedang menjalankan amanah jabatan publik.

Polemik Kerja Sama Influencer Jadi Perhatian Publik

Pernyataan Raffi tersebut turut menjadi perhatian setelah dirinya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat berkaitan dengan polemik pengadaan jasa influencer di lingkungan pemerintahan.

Isu yang menjadi sorotan berkaitan dengan kerja sama jasa pemengaruh atau influencer pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rentang 2024 hingga 2026.

Nilai total kerja sama yang disebut dalam polemik tersebut mencapai Rp14,7 miliar. Besarnya angka tersebut kemudian memunculkan perhatian masyarakat mengenai transparansi penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan jasa, serta keterlibatan pihak-pihak yang menjalankan kerja sama dengan instansi pemerintah.

Di tengah perhatian publik, penjelasan KPK mengenai keterbukaan konsultasi menjadi salah satu hal yang disorot. Namun, konsultasi dengan lembaga antikorupsi dan penilaian terhadap kepatutan suatu tindakan merupakan dua hal yang perlu dipahami secara berbeda.

Aspek kepatuhan terhadap peraturan, potensi konflik kepentingan, dan tanggung jawab moral seorang pejabat publik tetap menjadi pertimbangan penting dalam menjalankan aktivitas profesional di luar jabatan pemerintahan.

Perkembangan isu ini juga menjadi pengingat bahwa pejabat publik dituntut menjaga transparansi dan integritas. Kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga melalui sikap dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.(*)

Komentar (0)