Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
Dian Wirengjurit
Duta Besar Indonesia untuk Iran & Turkmenistan 2012-2016
Delapan dekade setelah berdiri, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih menyimpan sebuah ironi: organisasi yang begitu lantang memperjuangkan kesetaraan gender itu belum pernah dipimpin seorang perempuan. Kini, menjelang berakhirnya masa jabatan António Guterres pada 31 Desember 2026, peluang untuk mematahkan sejarah tersebut kembali terbuka dalam pemilihan Sekretaris Jenderal PBB ke-10. Namun, di tengah persaingan para kandidat dan tarik-menarik kepentingan geopolitik, ambisi menghadirkan pemimpin perempuan pertama kembali berhadapan dengan kekuasaan lima negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB.
Guterres, yang telah dua kali menjabat (2017-2026), mencatatkan sejumlah capaian. Capaian itu antara lain program Quintet of Change untuk menjadikan PBB sebagai organisasi yang gesit, efektif, akuntabel, dan transparan berbasis data (data driven) serta kesetaraan gender (gender parity). Tujuannya untuk mengubah PBB dari organisasi yang berorientasi pada proses dan aturan internal menjadi organisasi yang berorientasi pada hasil serta dampak nyata di lapangan.
Selama ini pemilihan Sekretaris Jenderal PBB selalu diwarnai kontroversi karena prosesnya dinilai tidak transparan dan sangat dikendalikan oleh kepentingan politik negara-negara adidaya. Meskipun posisi sekretaris jenderal sering disebut sebagai “CEO Dunia”, cara pemilihannya tak lepas dari cawe-cawe dan kompromi politik di belakang layar dibanding seleksi profesional terbuka. Pasal 97 Piagam PBB memang hanya menyatakan kandidat sekretaris jenderal dipilih oleh Sidang Majelis Umum PBB, tapi harus berdasarkan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB, dengan lima anggota tetapnya, yakni Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis (P5), memiliki hak veto.
Pada 2016, kontroversi yang muncul bukan mengenai integritas pribadi calon, melainkan isu representasi geografis, kesetaraan gender, dan pelanggaran tradisi. Secara formal, Piagam PBB tidak mewajibkan pemilihan sekretaris jenderal dilakukan berdasarkan rotasi geografis atau regional. Dalam praktiknya selama ini terdapat “gentlemen's agreement” (kesepakatan tak tertulis) antar-negara anggota untuk merotasi jabatan ini di antara lima kelompok regional yang ada dalam sistem PBB, yaitu Afrika, Asia-Pasifik, Eropa Barat dan Lainnya (WEOG), serta Eropa Timur dan Amerika Latin dan Karibia (GRULAC). Berdasarkan tradisi urutan rotasi, negara-negara Eropa Timur menilai seharusnya Sekretaris Jenderal PBB berasal dari kawasan mereka yang belum pernah terwakili.
Meskipun PBB pada 2016 membuat sejarah dengan mengadakan debat publik dan sesi wawancara terbuka bagi para kandidat untuk pertama kalinya agar lebih transparan, telah diketahui luas bahwa keputusan akhir tetap ditentukan di balik pintu tertutup melalui straw polls (pemungutan suara tidak resmi) oleh Anggota Tetap DK-PBB. Proses kosmetik ini dikritik karena transparansi yang digadang-gadang pada akhirnya kalah oleh hak veto negara-negara besar (BBC, 13 Desember 2016).
Yang menarik, dalam pemilihan yang tengah berlangsung untuk masa jabatan 2027-2031, konsensus informal internasional sebagian besar menilai bahwa saat ini giliran kawasan GRULAC memimpin PBB. Wilayah itu sudah cukup lama tidak memegang posisi sekretaris jenderal sejak Javier Pérez de Cuéllar (Peru) selesai menjabat pada 1991.
Ketika itu muncul kampanye global yang masif agar PBB dipimpin oleh sekretaris jenderal perempuan untuk pertama kalinya dalam sejarah 70 tahun organisasi dunia tersebut. Dengan dukungan massal ini, dari 13 kandidat resmi, tujuh di antaranya (yang merupakan jumlah tertinggi) adalah perempuan berprestasi, seperti Irina Bokova (Bulgaria) yang difavoritkan. Selain memiliki wakil perempuan, Bokova akan menjadi wakil pertama dari kelompok Eropa Timur, yang hingga kini belum pernah menjadi Sekretaris Jenderal PBB.
Terpilihnya Guterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB kesembilan telah memicu protes dari blok Eropa Timur sekaligus kekecewaan dari kelompok masyarakat sipil dan negara-negara anggota PBB yang menginginkan kesetaraan gender di pucuk pimpinan organisasi dunia itu. Majalah Time sampai menampilkan ulasan bertajuk “António Guterres Is the Right Choice for U.N. Secretary General. But the Process Is Flawed.” (Time, 10 Oktober 2016).
Dalam sejarah 81 tahun berdirinya PBB sejak 1945, belum pernah ada satu pun perempuan yang menjabat Sekretaris Jenderal PBB. Ketidakhadiran kepemimpinan perempuan di posisi tertinggi ini memicu kontradiksi dan kontroversi yang berlanjut, mengingat PBB merupakan organisasi global utama yang gencar mengkampanyekan kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Pada 2016 hingga saat terakhir, Bokova tetap unggul di antara calon-calon lain, sebelum “dijegal” oleh P5 yang mengajukan Guterres.
Sejak Trygve Lie terpilih sebagai sekretaris jenderal pertama pada 1946, pemilihan berlangsung di balik pintu tertutup melalui negosiasi lima anggota tetap DK-PBB. Selama tujuh dasawarsa, pencalonan perempuan hampir tidak pernah muncul ke permukaan secara serius, menghasilkan sembilan sekretaris jenderal berturut-turut yang semuanya laki-laki. Isu gender mulai menjadi sorotan global utama menjelang berakhirnya masa jabatan Ban Ki-moon pada 2016.
Bahkan, pada 2025, Annalena Baerbock, mantan Menteri Luar Negeri Jerman yang terpilih menjadi Presiden Sidang Majelis Umum PBB perempuan kelima (lainnya adalah Vijaya Lakhsmi Pandit, India/1953; Angie Brooks, Liberia/1969; Sheikha Rashed Al-Khalifa, Bahrain/2006; dan Maria Fernanda Garces, Ekuador/2018), sudah mengingatkan dalam sambutan pertamanya (acceptance speech) pada 2 Juni 2025 bahwa “As only the fifth woman in this position in 80 years, I am fully aware that peace and development can be sustained only when half of the world's population, when women, have an equal seat at the table.”
Hingga akhir Oktober 2026, tersisa delapan kandidat. Mereka adalah lima perempuan, yaitu Rebeca Grynspan (Kosta Rika), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana), Lana Zaki Nusseibeh (Uni Emirat Arab), María Fernanda Espinosa (Ekuador), dan Ivonne A-Baki (Ekuador); serta tiga laki-laki, yakni Rafael Grossi (Argentina), Olara Otunnu (Uganda), dan Feridun Sinirlioğlu (Turki).
Pemilihan Sekretaris Jenderal PBB ke-10 baru saja merampungkan pemungutan straw polls ketujuh pada 30 Oktober 2026 yang menunjukkan bahwa calon-calon dari kelompok GRULAC berada di “tiga teratas”. Rebeca Grynspan (Kosta Rika) masih menjadi kandidat terkuat dengan suara mendukung (encourage) 11 suara dan menolak (discourage) empat, disusul oleh Rafael Mariano Grossi (9, 4, dan 2 abstain) serta Carolyn Rodrigues-Birkett (8, 6, 1). Namun, seperti pada 2016, prosesnya masih berada dalam kebuntuan geopolitik. Diberitakan bahwa semua calon mendapat veto dalam straw polls tersebut (PassBlue, Seton Hall University, 30 Oktober 2026).
Dari kandidat “tiga teratas”, Rebeca Grynspan (lahir pada 1955) merupakan ekonom dan diplomat senior asal Kosta Rika serta mantan Wakil Presiden Kosta Rika yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) sejak 2021. Grynspan mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin lembaga tersebut dalam 60 tahun sejarah berdirinya organisasi itu.
Selanjutnya ada Rafael Mariano Grossi (1961), diplomat senior asal Argentina yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sejak Desember 2019. Grossi juga mencetak sejarah sebagai orang Amerika Latin pertama yang memimpin badan pengawas nuklir dunia tersebut.
Adapun Carolyn Birkett (1973) merupakan seorang politikus, diplomat senior, dan duta besar perwakilan tetap Guyana untuk PBB sejak 2020. Menariknya lagi, tidak lama setelah straw polls ini berlangsung, Turki mengajukan calonnya yang diharapkan dapat menjadi “kompromi” untuk memecahkan kebuntuan dalam DK-PBB.
Di atas kertas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat madani, calon dari GRULAC dan perempuan (Grynspan) amat berpeluang menjadi Sekretaris Jenderal PBB ke-10. Namun, meski ada tradisi rotasi, mekanisme ini tidak selalu berjalan mulus dan sering kali dikesampingkan oleh kepentingan geopolitik negara-negara pemegang hak veto di DK-PBB, seperti pada 2016 ketika Guterres terpilih. Dengan demikian, kemungkinan munculnya kandidat baru masih besar apabila kandidat yang ada tidak mampu meyakinkan negara P5 dalam sisa waktu yang ada.
Yang mengkhawatirkan, Amerika Serikat mengindikasikan bahwa pintu tetap terbuka bagi kandidat tambahan. Mike Waltz, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, menyatakan, setelah straw polls, “Apabila negara-negara ingin mencalonkan kandidat lain, itu adalah hak berdaulat mereka. Yang kita butuhkan adalah kandidat terbaik.” Pernyataan ini mengisyaratkan agar berfokus pada kompetensi alih-alih sekadar perwakilan regional atau sekretaris jenderal perempuan pertama. Buat kaum perempuan dunia, akankah kita menyambut Sekretaris Jenderal PBB perempuan pertama? Mudah-mudahan kekecewaan tidak terulang seperti satu dasawarsa lalu.(*)
Ruang Kata adalah rubrik opini. Segala isi dan pandangan yang tercantum merupakan tanggung jawab penuh dari penulis, dan tidak mencerminkan sikap maupun opini dari redaksi BeritaNow.