Diplomasi Kita Sibuk Keliling Dunia, Apa Manfaatnya bagi Rakyat?

Oleh: Dian Wirengjurit
Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan tahun 2012 hingga 2016

Politik luar negeri Indonesia belakangan semakin menarik untuk diperbincangkan. Kita hadir dalam berbagai pertemuan internasional, bergabung dengan sejumlah forum kerja sama, dan aktif menyampaikan pandangan mengenai berbagai persoalan global. Namun, di tengah kesibukan itu, ada pertanyaan mendasar yang menurut saya perlu dijawab: sebenarnya apa yang ingin kita capai, dan apa manfaatnya bagi rakyat Indonesia?

Kehadiran Indonesia dalam percaturan internasional tentu penting. Sebagai negara besar, Indonesia tidak mungkin menutup diri dari perkembangan geopolitik yang semakin kompleks. Namun, keaktifan diplomasi seharusnya tidak diukur hanya dari seberapa sering kita menghadiri konferensi, melakukan kunjungan kenegaraan, atau tampil bersama para pemimpin dunia.

Diplomasi bukan sekadar kegiatan menghadiri pertemuan dan membangun hubungan baik. Diplomasi merupakan instrumen negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, setiap aktivitas hubungan luar negeri harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tiga Asas yang Perlu Kita Ingat Kembali
Dalam pengalaman saya menjalani tugas diplomatik, terdapat tiga asas penting yang semestinya menjadi pegangan ketika merumuskan dan menjalankan kebijakan luar negeri. Ketiganya adalah prioritas, manfaat, dan soliditas. Tanpa ketiga asas tersebut, kebijakan luar negeri berisiko kehilangan arah dan konsistensi.

Pertama, kita harus mempunyai prioritas. Negara perlu menentukan kepentingan apa yang hendak diperjuangkan melalui hubungan bilateral, regional, maupun multilateral. Kita tidak bisa menganggap setiap undangan, forum, dan inisiatif internasional sebagai sesuatu yang harus selalu diikuti tanpa terlebih dahulu memahami tujuan yang ingin dicapai.

Indonesia memiliki kepentingan dalam perdagangan, investasi, pariwisata, energi, keamanan, dan berbagai bidang pembangunan lainnya. Namun, kepentingan tersebut harus disusun berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensinya. Jika semuanya dianggap sebagai prioritas, pada akhirnya kita justru kesulitan menentukan apa yang benar-benar harus didahulukan.

Kedua, setiap kegiatan diplomasi harus memberikan manfaat. Manfaat tersebut pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita perlu bertanya, apa hasil yang ingin diperoleh dari suatu pertemuan dan bagaimana hasil itu akan digunakan untuk mendukung pembangunan nasional?

Ketiga, kebijakan luar negeri membutuhkan soliditas. Politik luar negeri tidak semata-mata disusun dan dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri, melainkan berkaitan dengan kepentingan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan nasional. Karena itu, koordinasi diperlukan agar setiap perwakilan Indonesia membawa kepentingan dan posisi nasional yang konsisten.

Ketiga asas tersebut saling berkaitan. Prioritas menentukan tujuan, manfaat menjadi ukuran keberhasilan, sedangkan soliditas memastikan seluruh unsur negara bergerak menuju tujuan yang sama. Tanpa keselarasan tersebut, kegiatan diplomasi dapat berlangsung aktif tetapi belum tentu menghasilkan manfaat yang optimal.

Jangan Sampai Diplomasi Kehilangan Arah
Saya juga mempertanyakan apakah Indonesia telah memiliki pedoman strategis yang cukup jelas dan terpadu untuk menjalankan kebijakan luar negerinya. Sejumlah negara memiliki dokumen kebijakan atau buku putih yang menjelaskan arah hubungan internasional serta kepentingan yang hendak diperjuangkan. Menurut saya, Indonesia juga membutuhkan kejelasan semacam itu agar kebijakan luar negeri tidak terkesan berubah mengikuti setiap perkembangan politik internasional.

Persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya dokumen kebijakan. Yang lebih penting adalah apakah seluruh penyelenggara negara memahami dan menjalankan prioritas yang sama. Tanpa pedoman bersama, kita akan kesulitan menilai hubungan antara berbagai kegiatan diplomasi dengan kepentingan pembangunan nasional.

Kita juga perlu membedakan tujuan diplomasi pada setiap tingkatan. Dalam hubungan bilateral, misalnya, kepentingan Indonesia terhadap satu negara tentu tidak selalu sama dengan kepentingannya terhadap negara lain. Potensi perdagangan, kebutuhan investasi, dan peluang kerja sama harus menjadi pertimbangan dalam menentukan agenda hubungan tersebut.

Hubungan Indonesia dengan Malaysia, misalnya, memiliki karakter berbeda dengan hubungan Indonesia dengan Iran. Indonesia dan Malaysia memiliki sejumlah komoditas unggulan yang serupa sehingga koordinasi dan kerja sama menjadi penting untuk menghindari persaingan yang tidak produktif. Sementara itu, hubungan dengan Iran dapat dikembangkan melalui potensi perdagangan komoditas yang saling melengkapi, meskipun terdapat tantangan berupa sanksi internasional.

Artinya, seorang diplomat harus memahami potensi negara tempatnya bertugas sekaligus kebutuhan nasional Indonesia. Kunjungan dan pertemuan bilateral perlu diarahkan untuk menemukan titik temu kepentingan tersebut. Diplomasi tidak cukup hanya menghasilkan hubungan baik, tetapi juga harus membuka peluang kerja sama yang nyata.

Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi
Dalam hubungan bilateral, saya memandang perdagangan, pariwisata, dan investasi sebagai tiga bidang penting yang perlu terus diperjuangkan. Ketiganya memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan nasional. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan Indonesia menghubungkan peluang di luar negeri dengan kesiapan di dalam negeri.

Di bidang perdagangan, perwakilan Indonesia perlu memahami produk apa yang dibutuhkan negara mitra dan komoditas apa yang mampu kita tawarkan. Dalam investasi, kita harus mengetahui sektor yang membutuhkan modal dan peluang yang dapat dikembangkan bersama. Sementara dalam pariwisata, promosi harus didukung kesiapan destinasi serta pelayanan yang membuat wisatawan tertarik datang dan kembali berkunjung.

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Namun, keindahan alam dan kekayaan budaya saja tidak cukup apabila akses, infrastruktur, dan fasilitas pendukung belum memadai. Potensi yang tidak disertai kesiapan hanya akan membuat kita terus berbicara tentang peluang tanpa mampu memanfaatkannya secara optimal.

Persoalan yang sama berlaku dalam perdagangan dan investasi. Kita dapat melakukan promosi sebanyak mungkin, tetapi calon mitra tetap akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kepastian hukum di Indonesia. Karena itu, keberhasilan diplomasi ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kualitas penyelenggaraan pemerintahan di dalam negeri.

Saatnya Membenahi Rumah Sendiri
Di sinilah saya ingin menekankan bahwa pembenahan di dalam negeri harus menjadi perhatian utama. Kita mempunyai begitu banyak persoalan yang memengaruhi daya saing Indonesia, mulai dari infrastruktur hingga kepastian hukum. Apabila persoalan-persoalan tersebut tidak diselesaikan, upaya promosi dan diplomasi ekonomi akan menghadapi hambatan yang terus berulang.

Kepastian hukum merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi kegiatan perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pelaku usaha membutuhkan jaminan bahwa kegiatan ekonominya dapat berlangsung dengan aman dan berdasarkan aturan yang jelas. Wisatawan juga membutuhkan lingkungan yang tertib, nyaman, dan memberikan rasa aman.

Karena itu, menurut saya, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar kepada pembenahan keadaan nasional. Aktivitas luar negeri harus dilakukan secara selektif berdasarkan kepentingan yang jelas, sementara upaya memperkuat fondasi pembangunan dalam negeri perlu terus ditingkatkan. Dengan fondasi yang kuat, Indonesia akan memiliki daya tarik yang lebih besar dalam menjalin kerja sama internasional.

Diplomasi yang efektif tidak selalu ditentukan oleh seberapa sering kita berkunjung ke negara lain. Negara yang memiliki kepastian hukum, infrastruktur memadai, dan potensi ekonomi yang dikelola dengan baik akan lebih mudah menarik minat mitra internasional. Dalam keadaan demikian, peluang perdagangan, pariwisata, dan investasi dapat berkembang karena kekuatan yang memang dimiliki negara tersebut.

Politik luar negeri harus kembali kepada tujuan dasarnya, yakni memperjuangkan kepentingan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita perlu memastikan setiap langkah diplomasi mempunyai prioritas, menghasilkan manfaat, dan dilaksanakan melalui koordinasi yang solid. Sebab, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa sering Indonesia hadir di panggung dunia, melainkan seberapa besar kehadiran itu memberikan manfaat bagi bangsa dan rakyatnya.(*)

Ruang Kata adalah rubrik opini. Segala isi dan pandangan yang tercantum merupakan tanggung jawab penuh dari penulis, dan tidak mencerminkan sikap maupun opini dari redaksi BeritaNow.