UMP 2027 dan Amanat Konstitusi: Upah Minimum atau Upah Layak?

Oleh: Asy’ari Muchtar
Pegiat Komunitas Mazhab Tebet

Setiap akhir tahun, perdebatan upah minimum hampir selalu berulang. Buruh menuntut kenaikan lebih tinggi, pengusaha mengingatkan kemampuan usaha, pemerintah mencari titik tengah. Lalu perdebatan berakhir pada satu pertanyaan: naik berapa persen? Padahal, persoalan upah sebenarnya jauh lebih besar daripada angka kenaikan tahunan.

Konstitusi tidak pernah mengatakan bahwa pekerja sekadar berhak memperoleh “upah minimum”. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbicara tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perbedaan dua frasa itu tidak kecil. Upah minimum adalah instrumen kebijakan. Penghidupan layak adalah tujuan konstitusional.

KHL Kembali ke Meja Pengupahan
Perdebatan UMP 2027 menjadi menarik karena Indonesia kini memiliki UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Undang-undang ini menata ulang sejumlah ketentuan ketenagakerjaan, termasuk soal pengupahan.

Pasal 138 menegaskan bahwa upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Untuk memperoleh data KHL, undang-undang bahkan memerintahkan adanya survei pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 139 kemudian mengatur dua jalur perhitungan: formula upah minimum atau kebutuhan hidup layak. Formula mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. 

Yang paling penting, nilai akhirnya didasarkan pada angka yang lebih tinggi antara hasil formula dan KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah. Artinya, KHL tidak lagi layak diperlakukan sebagai catatan kaki. Ia kembali menjadi salah satu tolok ukur utama.

Jangan Berhenti pada Rumus
Rumus tentu dibutuhkan. Pemerintah perlu kepastian, pengusaha membutuhkan prediktabilitas, dan pekerja memerlukan mekanisme yang transparan. Namun persoalan muncul ketika rumus menggantikan tujuan.

Inflasi dapat dihitung. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung. Indeks tertentu dapat ditetapkan. Tetapi apakah hasil akhirnya benar-benar cukup untuk membiayai makanan, rumah, transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan kebutuhan dasar lainnya? Di sinilah konsep ekonomi konstitusi menjadi relevan.

Dalam diskusi Mazhab Tebet, Pasal 33 tidak diperlakukan sendirian. Ia dibaca bersama Pasal 23 tentang keuangan negara, Pasal 27 tentang pekerjaan dan penghidupan layak, Pasal 31 tentang pendidikan, serta Pasal 34 tentang kesejahteraan sosial. Dengan cara pandang itu, kebijakan upah tidak bisa dilihat hanya sebagai urusan hubungan pekerja dan pengusaha. Upah adalah bagian dari arsitektur ekonomi yang lebih besar. 

Pengusaha Juga Harus Bisa Hidup
Di sisi lain, menyatakan bahwa upah harus layak tidak berarti mengabaikan kondisi perusahaan. Perusahaan yang kehilangan pasar, menghadapi biaya energi tinggi, tekanan impor, bunga mahal, atau produktivitas rendah tentu memiliki keterbatasan. Karena itu, persoalan upah tidak adil jika seluruh bebannya hanya diletakkan di pundak pengusaha.

Kalau negara ingin pekerja hidup layak, negara juga harus membangun ekosistem usaha yang sehat: energi efisien, logistik murah, kredit produktif, kepastian hukum, industri yang kuat, peningkatan keterampilan, serta perlindungan terhadap persaingan yang tidak sehat. Dengan kata lain, upah layak membutuhkan perusahaan yang produktif dan negara yang bekerja.

Itulah mengapa perdebatan tentang UMP tidak boleh direduksi menjadi konflik tahunan antara buruh dan pengusaha. Jika produktivitas stagnan, industri melemah, dan biaya usaha terus naik, maka kenaikan upah akan selalu dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, jika upah ditekan terus-menerus demi menjaga daya saing, maka pekerja dipaksa menanggung kelemahan struktur ekonomi. Keduanya sama-sama tidak sehat.

Dari Minimum Menuju Layak
UU 27/2026 memberikan peluang untuk mengubah cara kita memandang pengupahan. Pertanyaan seharusnya tidak lagi berhenti pada, “berapa persen UMP naik?” Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa dekat upah minimum dengan kebutuhan hidup layak?

Kementerian Ketenagakerjaan sendiri masih menghitung estimasi KHL sebagai salah satu bahan penetapan UMP 2027. Pembahasan juga melibatkan LKS Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional, dengan target evaluasi awal pemerintah selesai pada akhir November 2026.

Di sinilah kualitas dialog sosial diuji. Pemerintah tidak cukup datang membawa rumus. Pengusaha tidak cukup datang membawa kemampuan membayar. Serikat pekerja juga tidak cukup datang membawa tuntutan kenaikan. Ketiganya harus bertemu pada data dan tujuan yang sama: bagaimana memastikan keberlangsungan usaha sekaligus kehidupan pekerja yang layak.

Upah sebagai Ukuran Peradaban
Artikel ini disusun untuk menyambut Pidato Kebudayaan sekaligus peluncuran buku Sekolah Kejeniusan Ekonomi-Politik Konstitusi yang akan segera hadir di November ini di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Salah satu gagasan yang berkembang dalam Mazhab Tebet adalah bahwa ekonomi konstitusi harus diuji dari hasil nyata, bukan hanya dari seberapa indah norma ditulis.

Karena itu, Pasal 27 ayat (2) tidak boleh berhenti sebagai kalimat dalam konstitusi. Ia harus terasa di meja makan pekerja, di biaya sekolah anaknya, di ongkos transportasi, di rumah yang layak, dan di kemampuan sebuah keluarga menghadapi masa depan tanpa terus-menerus hidup dalam kecemasan.

Upah memang memiliki batas minimum. Tetapi martabat manusia tidak. Maka ketika UMP 2027 ditetapkan nanti, pertanyaan sesungguhnya bukan hanya berapa kenaikannya. Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah angka itu sudah membawa pekerja lebih dekat kepada penghidupan yang layak bagi kemanusiaan? Kita pantau Bersama.(*)

Ruang Kata adalah rubrik opini. Segala isi dan pandangan yang tercantum merupakan tanggung jawab penuh dari penulis, dan tidak mencerminkan sikap maupun opini dari redaksi BeritaNow.