Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
Oleh: Dr. Arya I.P. Palguna
Saya membaca perekonomian Indonesia terjadi sebuah paradoks. Angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan resilience yang relatif kuat. Investasi terus bergerak dan posisi Indonesia dalam perekonomian global semakin diperhitungkan. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut terlihat hanya menjanjikan di atas kertas saja. Belum tentu merefleksikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sinilah pentingnya membedakan antara economic growth dan economic prosperity!
Sepanjang 2026, ekonomi Indonesia memperlihatkan performa yang cukup solid. Pertumbuhan PDB pada triwulan III mencapai 5,47% secara tahunan, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,29%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,45%. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi sekitar 51,97% terhadap PDB. Hal ini menandakan bahwa permintaan domestik tetap menjadi jangkar perekonomian nasional.
Namun, ada pertanyaan ekonomi yang lebih penting: "Apakah pertumbuhan konsumsi tersebut mencerminkan peningkatan daya beli riil atau sekadar kemampuan masyarakat mempertahankan pola konsumsi di tengah kenaikan biaya hidup?" Karena, konsumsi yang tumbuh tidak selalu menunjukkan masyarakat semakin kaya. Sebagian konsumsi meningkat disebabkan oleh kebutuhan hidup yang semakin mahal.
PPP: Mengukur kemakmuran di balik angka pertumbuhan
Dalam perspektif ekonomi internasional, salah satu indikator yang menarik adalah Purchasing Power Parity (PPP). Berdasarkan proyeksi IMF dalam World Economic Outlook Oktober 2026 menyatakan bahwa PDB per kapita Indonesia berdasarkan PPP diperkirakan mencapai sekitar US$19.090. Sementara itu, PDB nominal per kapita hanya sekitar US$5.150.
Perbedaan yang cukup besar ini menjelaskan bahwa biaya barang dan jasa di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara dengan mata uang yang relatif lebih kuat. Dengan pendapatan yang sama dalam satuan internasional, penduduk Indonesia secara teoritis memperoleh barang dan jasa lebih banyak di dalam negeri dibandingkan jika pendapatan tersebut dibelanjakan di negara berbiaya hidup tinggi.
Akan tetapi, PPP bukan ukuran langsung pendapatan yang diterima setiap individu. Ia merupakan ukuran kapasitas produksi dan pendapatan rata-rata nasional yang disesuaikan dengan perbedaan tingkat harga. Oleh karena itu, angka PPP yang meningkat tidak otomatis menyatakan bahwa seluruh penduduk menikmati kenaikan kesejahteraan yang sama.
Di sinilah letak persoalan distribusi ekonomi. Pertumbuhan PDB per kapita dapat meningkat, tetapi apabila pertumbuhan pendapatan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi, maka peningkatan kemakmuran tidak terdistribusi secara proporsional. Artinya, pertumbuhan ekonomi bergerak beriringan dengan ketimpangan kesejahteraan.
Inflasi, rupiah dan paradoks daya beli
Inflasi Oktober 2026 tercatat 3,23% secara tahunan, masih berada dalam kisaran Bank Indonesia sebesar 2,5% ±1%. Secara makro, ini menunjukkan stabilitas harga yang relatif terjaga. Namun, inflasi agregat tidak selalu menggambarkan tekanan yang dirasakan setiap rumah tangga.o
Inflasi pangan yang mencapai 5,81% justru memberikan sinyal penting terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pengeluaran pangan mereka mengambil porsi besar dari total pendapatan. Akibatnya, kenaikan harga pangan dapat menggerus daya beli lebih cepat daripada yang ditunjukkan angka inflasi nasional.
Sementara, nilai tukar rupiah yang berada di sekitar Rp18.000 per dolar AS. Hal ini menunjukkan adanya tekanan eksternal. Pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor bahan baku, energi dan barang modal. Dalam jangka panjang, tekanan ini dapat mempengaruhi harga produksi, daya saing industri dan biaya hidup masyarakat.
Artinya, stabilitas makroekonomi tidak cukup hanya dilihat dari inflasi yang terkendali. Stabilitas harus mampu menjaga daya beli riil dan melindungi produktivitas dunia usaha.
Pertumbuhan ekonomi dan kualitas struktural
Indikator lain yang perlu dicermati adalah kualitas lapangan kerja. Tingkat pengangguran yang menurun belum tentu menunjukkan peningkatan kualitas kesejahteraan apabila pekerjaan yang tercipta didominasi sektor informal, berproduktivitas rendah dan memberikan upah yang tidak memadai.
Indonesia membutuhkan transformasi dari ekonomi berbasis konsumsi menuju ekonomi berbasis produktivitas. Industrialisasi bernilai tambah, penguatan teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, investasi pada sektor manufaktur dan jasa modern harus menjadi prioritas.
Dari sisi fiskal, proyeksi IMF menunjukkan defisit APBN dikisaran angka 2,9% terhadap PDB. Utang bruto sekitar 41,7% terhadap PDB pada 2026. Angka tersebut masih memberikan ruang pengelolaan fiskal, tetapi efektivitas belanja pemerintah menjadi sangat menentukan. Belanja yang produktif akan menciptakan kapasitas ekonomi baru, sedangkan belanja yang tidak menghasilkan peningkatan produktivitas berisiko hanya menciptakan pertumbuhan jangka pendek.
Tahun 2027: Momentum menuju pertumbuhan yang lebih berkualitas
Memasuki 2027, prospek ekonomi Indonesia relatif positif. IMF memperkirakan pertumbuhan sekitar 5,1% dan Bank Dunia memproyeksikan sekitar 5,2%. PDB per kapita PPP juga berpotensi meningkat sejalan dengan pertumbuhan output nasional.
Pertumbuhan ekonomi dikisaran 5% seharusnya tidak menjadi satu-satunya ambisi pembangunan. Indonesia perlu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi melalui peningkatan produktivitas, kualitas investasi, ekspor bernilai tambah dan pemerataan kesempatan ekonomi.
Tantangan sesungguhnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan kenaikan upah riil, memperluas kelas menengah, mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan. Ukuran keberhasilan pembangunan harus bergerak menuju kualitas kehidupan masyarakat.
Sebaiknya Indonesia tidak terjebak dalam ilusi statistik. PDB meningkat, PPP membesar, namun daya beli sebagian masyarakat justru tertekan. Kemakmuran tidak cukup diukur dari seberapa besar ekonomi sebuah negara, melainkan dari seberapa luas masyarakat menikmati hasil pertumbuhannya.
Sebab, ekonomi yang benar-benar kuat bukan hanya ekonomi yang mampu tumbuh, melainkan ekonomi yang mampu mengubah pertumbuhan menjadi kesejahteraan. Itulah ukuran sesungguhnya keberhasilan Indonesia menghadapi 2027 dan perjalanan menuju negara berpendapatan tinggi.
Selasa, 17 November 2026