Belajar dari Kasus Gibran, DPR Dorong Pembenahan Aturan Ijazah
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Polemik penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden tersebut
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan polemik tersebut harus menjadi momentum memperkuat aturan penyetaraan ijazah melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Hal itu disampaikan Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, aturan penyetaraan pendidikan perlu diperjelas agar memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan polemik serupa.
"Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam bab di dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat," ujar Lalu.
Ia menjelaskan, regulasi tersebut tidak hanya diperlukan bagi lulusan sekolah umum dari luar negeri, tetapi juga santri Indonesia yang menempuh pendidikan di pesantren atau lembaga pendidikan luar negeri.
Perbedaan sistem pendidikan antarnegara membutuhkan mekanisme pengakuan dan penyetaraan yang jelas, terutama bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di Indonesia.
Sebelumnya, Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
DPR berharap revisi UU Sisdiknas dapat memperjelas persyaratan, prosedur, dan mekanisme penyetaraan ijazah sehingga memberikan kepastian hukum serta mencegah polemik serupa terulang. (*)
