Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Setelah lama menjadi sorotan publik, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya mendekati garis akhir pembahasan di DPR. Komisi III DPR RI tengah merampungkan substansi rancangan regulasi yang diharapkan memperkuat upaya negara mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan. Namun, pekerjaan parlemen belum selesai karena masih ada tahapan yang harus dilalui sebelum rancangan tersebut resmi menjadi undang-undang.
Perkembangan ini dilaporkan ANTARA pada Rabu (18/11/2026), ketika Komisi III memasuki fase finalisasi setelah serangkaian pembahasan bersama pemerintah. DPR sebelumnya telah menetapkan 15 Desember 2026 sebagai tenggat paling lambat pengesahan. Dengan waktu yang semakin pendek, publik kini menunggu apakah janji politik tersebut benar-benar berujung pada keputusan di ruang sidang.
Target 15 Desember, Peluang Lebih Cepat Terbuka
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan pada Selasa (17/11/2026) menyampaikan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset diupayakan berlangsung sebelum batas waktu tersebut. Ia bahkan menyebut rapat paripurna pada 19 November sebagai salah satu kemungkinan, sepanjang pembahasan di tingkat panitia kerja telah tuntas. Artinya, tanggal tersebut masih merupakan peluang, bukan kepastian pengesahan.
Sinyal percepatan juga muncul dari anggota Komisi III lainnya yang menyatakan optimisme bahwa rancangan regulasi itu dapat diselesaikan pada November. Meski demikian, optimisme tersebut harus dibedakan dari keputusan resmi DPR bersama pemerintah. Sampai seluruh prosedur legislasi terpenuhi, RUU Perampasan Aset tetap berstatus rancangan undang-undang.
Taruhan politiknya tidak kecil. Pimpinan DPR sebelumnya berulang kali menyampaikan komitmen bahwa regulasi ini akan diselesaikan paling lambat pertengahan Desember. Setelah janji disampaikan kepada publik, ukuran keberhasilan parlemen bukan lagi seberapa keras pernyataan dukungan dilontarkan, melainkan apakah keputusan akhirnya benar-benar diambil.
Bukan Hanya Korupsi, Cakupan RUU Meluas
Ada perkembangan penting yang berpotensi luput dari perhatian masyarakat. Dalam pembahasan pada 5 November, Komisi III dan pemerintah menyetujui perubahan judul menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan tersebut menegaskan bahwa rancangan aturan tidak hanya diarahkan pada harta hasil korupsi.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa tindak pidana lain yang masuk dalam cakupan regulasi akan dibatasi berdasarkan kesepakatan dalam pembahasan pasal-pasalnya. Ia menyebut kemungkinan pengaturan terhadap kejahatan seperti penipuan investasi dan persoalan tertentu dalam penyelenggaraan perjalanan umrah. Karena itu, frasa tindak pidana lainnya tidak dapat serta-merta diartikan mencakup seluruh pelanggaran hukum tanpa batas.
Perluasan cakupan tersebut membawa dua kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan. Negara membutuhkan instrumen hukum untuk mencegah pelaku kejahatan menikmati keuntungan dari perbuatannya. Sebaliknya, warga negara membutuhkan kepastian bahwa mekanisme penyitaan dan perampasan tidak dijalankan secara sewenang-wenang.
Aset Kejahatan Bisa Dikejar, Hak Warga Tetap Dijaga
Pembahasan RUU ini juga menyangkut kemungkinan mekanisme perampasan aset tanpa harus selalu menunggu putusan pemidanaan terhadap seseorang. Pendekatan demikian membutuhkan pengaturan ketat mengenai pembuktian asal-usul harta, pengawasan pengadilan, dan kesempatan bagi pihak berkepentingan untuk mempertahankan haknya. Rincian prosedur tersebut menjadi bagian penting yang harus diperiksa dalam naskah final.
DPR sendiri telah mengakui adanya kekhawatiran masyarakat mengenai penyalahgunaan kewenangan. Regulasi perampasan aset diharapkan tidak berubah menjadi alat tekanan politik ataupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum. Kekhawatiran itu menunjukkan bahwa keberhasilan undang-undang kelak tidak cukup dinilai dari banyaknya aset yang disita, tetapi juga dari ketepatan dan keadilan prosesnya.
Kini, pertanyaan terpenting bergeser dari kapan RUU dibahas menjadi kapan aturan tersebut benar-benar disahkan. Tenggat 15 Desember menjadi ukuran konkret terhadap komitmen DPR yang telah diumumkan berulang kali. Publik juga berkepentingan mengawasi isi akhirnya, sebab undang-undang yang kuat melawan kejahatan harus tetap memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak warga negara.(*)