Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Nama Sufmi Dasco Ahmad semakin ramai dibicarakan sebagai calon pengganti Gibran Rakabuming Raka di kursi wakil presiden. Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra itu bahkan datang dari sejumlah kalangan di luar partainya. Namun, ketika namanya mulai disebut sebagai kandidat kuat, Dasco justru mengingatkan bahwa keputusan pencalonan berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Berbicara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), Dasco meminta semua pihak menghormati mekanisme konstitusional pengisian jabatan wakil presiden. Ia menekankan bahwa Presiden memiliki kewenangan mengajukan nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas dorongan berbagai pihak yang menginginkannya mendampingi Prabowo.
Sikap Dasco menarik perhatian karena namanya tengah memperoleh dukungan politik yang cukup terbuka. Alih-alih mengumumkan kesiapan maju, ia memilih menempatkan proses pencalonan dalam kerangka kewenangan Presiden. Meski demikian, pernyataan tersebut tidak dapat diartikan sebagai penolakan maupun persetujuan Dasco untuk dicalonkan.
Dukungan PDIP Membuat Nama Dasco Kian Menonjol
Salah satu dukungan datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Pada Senin (16/11/2026), Said menilai Dasco merupakan salah satu sosok yang paling sesuai untuk mendampingi Prabowo. Penilaian itu terutama didasarkan pada kedekatan politik dan kemampuan Dasco membantu pelaksanaan agenda Presiden.
Pernyataan Said cukup menarik mengingat PDIP dan Gerindra merupakan dua kekuatan politik dengan sejarah persaingan dalam sejumlah kontestasi nasional. Namun, penilaian seorang pengurus partai tidak otomatis menjadi keputusan resmi seluruh struktur organisasi. Dukungan tersebut juga belum berarti Presiden telah memasukkan Dasco ke dalam daftar calon yang akan diajukan kepada MPR.
Selain Dasco, beberapa nama lain turut muncul dalam pembicaraan politik mengenai pengisian jabatan wakil presiden. Said sebelumnya menyebut Ahmad Muzani dan Puan Maharani sebagai tokoh yang juga diperbincangkan. Hingga perkembangan yang terverifikasi dalam laporan tersebut, belum terdapat pengumuman resmi Presiden mengenai dua calon yang akan diajukan.
Presiden Mengusulkan, MPR yang Memilih
Di tengah ramainya dukungan politik, ada ketentuan konstitusi yang tidak boleh terlewatkan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa ketika jabatan wakil presiden kosong, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Artinya, Presiden memang memegang peran menentukan siapa yang masuk dalam pencalonan. Akan tetapi, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk langsung mengangkat seseorang menjadi wakil presiden tanpa proses pemilihan di MPR. Mekanisme ini membedakan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dari pergantian pejabat yang cukup dilakukan melalui keputusan Presiden.
Dengan ketentuan tersebut, dukungan partai politik memiliki arti penting tetapi bukan penentu tunggal. Presiden harus mengusulkan dua nama, sedangkan MPR menjalankan kewenangan memilih sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, popularitas seorang kandidat di kalangan elite politik belum cukup untuk memastikan hasil akhir pemilihan.
Persoalan Politik Setelah Kursi Wapres Kosong
Pembicaraan mengenai pengganti Gibran berlangsung setelah berhentinya Gibran dari jabatan wakil presiden. Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya akan mencari pengganti seusai menjalankan agenda luar negeri di Manila, Filipina, dan Shenzhen, China. Dalam pernyataan tersebut, Presiden belum mengungkapkan nama ataupun kriteria calon yang dipertimbangkan.
Bagi partai politik, pengisian kursi wakil presiden tentu berkaitan dengan keseimbangan kekuatan dan kelangsungan kerja pemerintahan. Namun, bagi masyarakat, persoalannya lebih besar daripada kedekatan seorang kandidat dengan Presiden. Kemampuan menjalankan tugas konstitusional, memahami kebijakan publik, dan menjaga stabilitas pemerintahan semestinya menjadi bagian dari pertimbangan.
Respons Dasco setidaknya menegaskan batas antara dukungan politik dan keputusan yang memiliki akibat hukum. Nama yang ramai disebut belum tentu menjadi calon resmi, sementara calon yang diajukan Presiden tetap harus melalui pemilihan MPR. Dalam proses ini, publik berkepentingan mengetahui bukan hanya siapa yang dipilih, tetapi juga alasan dan kapasitasnya untuk menjalankan jabatan wakil presiden.(*)