Senin, 16 November 2026
Breaking News
Politik

Pemilihan Wapres Terancam Molor, Tenggat 60 Hari Menanti

Riskal Arief | | 3 mnt baca
Pemilihan Wapres Terancam Molor, Tenggat 60 Hari Menanti
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BeritaNow.com – Agenda pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berpotensi mengalami perubahan jadwal. Sidang Paripurna MPR yang semula direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 kini diusulkan mundur menjadi 9 Desember 2026. Di balik pergeseran tujuh hari itu, muncul persoalan yang lebih penting daripada sekadar mencocokkan kalender para anggota parlemen: kepastian pengisian jabatan wakil presiden.

Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan kemungkinan perubahan tersebut pada Senin (16/11/2026). Menurut laporan ANTARA, usulan penundaan akan menjadi bagian dari pembahasan internal MPR. Informasi itu masih berupa kemungkinan perubahan jadwal, bukan keputusan final lembaga.

Sejumlah laporan media menyebut potensi benturan dengan agenda anggota DPR dan DPD sebagai pertimbangan pengunduran sidang. Pimpinan MPR dijadwalkan membahas persoalan tersebut melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan. Dengan demikian, kepastian tanggal pelaksanaan masih bergantung pada keputusan resmi MPR.

Kalender Parlemen Berhadapan dengan Konstitusi
Sebelumnya, MPR telah mengumumkan rencana penyelenggaraan sidang pada Rabu, 2 Desember 2026. Agenda yang disampaikan mencakup pemilihan serta pelantikan wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan. Pengumuman tersebut disampaikan setelah MPR menindaklanjuti proses pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Namun, jabatan wakil presiden bukan kursi organisasi yang pengisiannya semata-mata mengikuti kelonggaran jadwal rapat. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan. Konstitusi juga mengatur bahwa wakil presiden dipilih dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Ketentuan itu membuat perubahan jadwal perlu dinilai berdasarkan tenggat konstitusional, bukan hanya kesepakatan politik antarfraksi. Penundaan selama satu pekan tidak otomatis berarti pelanggaran konstitusi apabila seluruh tahapan tetap diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan. Akan tetapi, publik berhak mengetahui dasar penghitungan tenggat tersebut dan alasan perubahan jadwal secara terbuka.

Bukan Sekadar Siapa yang Menduduki Kursi Wapres
Pemilihan wakil presiden kali ini berbeda dari pemilihan umum yang melibatkan pencoblosan langsung oleh masyarakat. Dalam keadaan jabatan wakil presiden kosong di tengah masa pemerintahan, presiden mengajukan dua nama dan MPR melakukan pemilihan sesuai mekanisme hukum. Artinya, perhatian publik seharusnya tidak berhenti pada persaingan nama kandidat, tetapi juga diarahkan kepada transparansi prosesnya.

Kepastian pengisian jabatan penting karena UUD 1945 menempatkan wakil presiden sebagai pembantu presiden dalam menjalankan kewajiban pemerintahan. Wakil presiden juga memiliki fungsi konstitusional untuk menggantikan presiden apabila terjadi keadaan tertentu sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1). Karena itu, kekosongan jabatan tidak dapat diperlakukan sebagai urusan administratif biasa.

Hingga laporan ini disusun, perubahan dari 2 Desember menjadi 9 Desember masih berstatus usulan sebagaimana disampaikan Habiburokhman. Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pengunduran jadwal tersebut berkaitan dengan tarik-menarik dukungan terhadap kandidat tertentu. Dugaan semacam itu memerlukan bukti dan konfirmasi tersendiri.

Pada hari ini, publik membutuhkan tiga kepastian: tanggal resmi sidang, kejelasan proses pengajuan dua calon, serta jaminan bahwa seluruh tahapan mematuhi batas waktu konstitusi. Urusan kalender mungkin bisa dinegosiasikan oleh para politisi. Tenggat yang ditentukan konstitusi tentu tidak semestinya diperlakukan serupa.(*)

Komentar (0)