Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
PALU, BeritaNow.com – Kursi wakil presiden kosong, tetapi Presiden Prabowo Subianto masih harus menuntaskan agenda diplomasi internasional sebelum menentukan calon pengganti Gibran Rakabuming Raka. Di tengah munculnya sejumlah nama kandidat, Prabowo menyatakan akan membahas pengisian jabatan tersebut setelah kembali dari kunjungan ke Filipina dan China. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Agenda Presiden dimulai dengan lawatan ke Manila untuk menghadiri pertemuan ASEAN, kemudian dilanjutkan ke Shenzhen, China, guna mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC. Prabowo mengakui masih harus mencari pengganti wakil presiden setelah menyelesaikan perjalanan tersebut. Namun, ia belum mengumumkan nama maupun kriteria khusus calon yang sedang dipertimbangkan.
Keputusan itu membuat perhatian politik tertuju pada masa setelah KTT APEC, ketika Presiden diperkirakan mulai mempersempit pilihan. Waktu pengisian jabatan juga dibatasi mekanisme konstitusional sehingga pembahasan tidak dapat berlangsung tanpa kepastian. Di sisi lain, partai-partai politik mulai memperbincangkan figur yang dinilai berpotensi mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan pemerintahan.
Prabowo Bawa Agenda Ekonomi ke China
KTT APEC ke-33 dijadwalkan berlangsung di Shenzhen pada 18–19 November 2026. Pertemuan itu mengusung kerja sama untuk memperkuat kemakmuran bersama di kawasan Asia-Pasifik, dengan melibatkan 21 anggota ekonomi APEC. Bagi Indonesia, forum tersebut menjadi kesempatan membicarakan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, investasi, dan tantangan perkembangan teknologi.
Menurut Kementerian Luar Negeri, Indonesia akan membawa sejumlah prioritas, termasuk ketahanan energi, ekonomi, serta penguatan kerja sama perdagangan yang lebih inklusif. Pemerintah juga akan menyoroti pengembangan kecerdasan buatan atau AI yang aman dan bertanggung jawab. Prabowo dijadwalkan menghadiri pertemuan pemimpin ekonomi APEC pada 19 November serta mengikuti agenda bersama kalangan bisnis internasional.
Agenda penting lainnya adalah rencana pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping. Salah satu isu yang berpotensi dibicarakan ialah penjajakan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) atau kemitraan ekonomi komprehensif. Namun, waktu dan rincian pertemuan bilateral tersebut masih memerlukan konfirmasi akhir dari pemerintah.
Nama-Nama Mulai Beredar
Di dalam negeri, bursa calon wakil presiden mulai diisi sejumlah tokoh partai politik. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut beberapa figur potensial, antara lain Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, Ketua DPR sekaligus politikus PDI Perjuangan Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga masuk dalam pembicaraan tersebut.
Secara politik, setiap figur membawa kekuatan dan pertimbangan berbeda. Dasco memiliki posisi strategis dalam hubungan pemerintahan dan parlemen, sedangkan Sugiono berasal dari lingkaran kepengurusan inti Gerindra. Puan mempunyai posisi penting di DPR serta hubungan dengan PDI Perjuangan, sementara AHY dan Muhaimin memimpin partai yang memiliki kekuatan politik sendiri di parlemen. Namun, kedekatan dengan Presiden ataupun besarnya dukungan partai tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai calon resmi.
Nama lain yang juga disebut dalam bursa adalah Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Khusus Pramono, namanya muncul dalam perbincangan politik meskipun tidak termasuk delapan figur yang disebut Doli. Hingga Sabtu (14/11/2026), belum terdapat pengumuman resmi mengenai dua kandidat yang akan diajukan Prabowo kepada MPR.
Tenggat Konstitusi Jadi Ujian Politik Prabowo
Kekosongan jabatan wakil presiden terjadi setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Dalam proses pengisian jabatan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan. Dengan demikian, penentuan dua nama merupakan kewenangan Prabowo, sedangkan keputusan akhirnya berada di tangan MPR.
MPR telah menyiapkan agenda rapat paripurna pada 2 Desember 2026 untuk proses pemilihan dan pengesahan wakil presiden baru. Pimpinan MPR juga menyatakan akan meminta Presiden menyerahkan dua nama calon untuk menjalani verifikasi. Jadwal tersebut membuat masa setelah kepulangan Prabowo dari China menjadi periode penting bagi pembicaraan politik antarkekuatan partai.
Persoalannya bukan semata-mata menentukan siapa yang paling dekat dengan Presiden atau partai mana yang memperoleh posisi. Wakil presiden baru akan menjalankan mandat konstitusional dan mendampingi pemerintahan yang masih memiliki agenda besar hingga 2029. Karena itu, kapasitas pemerintahan, kemampuan membangun komunikasi politik, dan penerimaan publik semestinya menjadi pertimbangan utama dalam proses pemilihan.(*)
