Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Putus sekolah ternyata tidak harus berarti putus masa depan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali menegaskan bahwa warga yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal tetap memiliki kesempatan memperoleh ijazah yang diakui negara. Melalui penguatan pendidikan kesetaraan, pemerintah berupaya membuka jalan bagi mereka yang selama ini tersisih dari bangku sekolah karena persoalan ekonomi, pekerjaan, usia, maupun tempat tinggal.
Dalam keterangan resmi Selasa (17/11/2026), Kemendikdasmen menyebut terdapat 11.895 satuan pendidikan nonformal yang aktif beroperasi di Indonesia. Lembaga tersebut meliputi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pemerintah ingin mengoptimalkan keberadaannya untuk menjangkau masyarakat yang belum memperoleh kesempatan belajar melalui sekolah formal.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyatakan lembaga pendidikan nonformal berperan dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar 13 tahun. Sasaran layanannya mencakup anak tidak sekolah, masyarakat usia produktif yang bekerja, hingga warga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, banyaknya lembaga pendidikan belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh kelompok tersebut telah terjangkau.
Ijazah Paket C Bukan Ijazah Kelas Dua
Pendidikan kesetaraan menyediakan tiga jalur utama, yakni Paket A setara sekolah dasar, Paket B setara sekolah menengah pertama, dan Paket C setara sekolah menengah atas. Ketiganya menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler. Jalur ini juga memberi kesempatan bagi orang dewasa untuk kembali menyelesaikan pendidikan yang pernah terhenti.
Persoalan yang kerap muncul adalah anggapan bahwa ijazah pendidikan kesetaraan memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan ijazah sekolah formal. Kemendikdasmen menegaskan bahwa ijazah dari program Paket A, B, dan C diakui secara sah oleh negara. Pengakuan tersebut memungkinkan lulusannya melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, termasuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Meski demikian, kesetaraan kedudukan ijazah tidak berarti semua peserta otomatis diterima di perguruan tinggi. Mereka tetap harus memenuhi persyaratan dan mekanisme seleksi yang berlaku pada masing-masing lembaga pendidikan. Pembedaan ini penting agar masyarakat tidak keliru memahami pengakuan ijazah sebagai jaminan kelulusan seleksi.
Lebih dari 100 Ribu Peserta Paket C Ikuti TKA
Pengakuan hasil belajar juga diperkuat melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA). Kemendikdasmen mencatat sebanyak 103.362 peserta Paket C mengikuti TKA pada 2026, terdiri atas 93.274 peserta melalui sistem daring dan 10.088 peserta melalui sistem semi-daring. Pemerintah menyatakan mata pelajaran yang diujikan menggunakan standar yang sama dengan jalur pendidikan formal.
Hasil TKA dapat menjadi dokumen pendukung dalam proses seleksi perguruan tinggi sesuai ketentuan penerimaan yang berlaku. Bagi warga belajar Paket C, kesempatan mengikuti asesmen tersebut membuka jalur untuk menunjukkan kemampuan akademik secara terukur. Kendati begitu, jumlah peserta ujian belum dapat dijadikan ukuran tunggal keberhasilan program tanpa mengetahui tingkat kelulusan dan kelanjutan pendidikan mereka.
Pendidikan kesetaraan juga tidak hanya diarahkan untuk memperoleh ijazah. Kemendikdasmen menyebut adanya penguatan keterampilan vokasional dan kecakapan hidup agar peserta memiliki bekal memasuki dunia kerja atau mengembangkan usaha. Pembelajaran dapat berlangsung melalui tatap muka, modul, maupun daring, dengan kurikulum yang mengacu pada standar pendidikan formal.
Tantangan Sebenarnya Ada pada Akses dan Mutu
Bagi pekerja yang harus mencari nafkah, fleksibilitas waktu belajar dapat menjadi keuntungan penting. Begitu pula bagi warga yang tinggal jauh dari sekolah atau mereka yang terpaksa berhenti belajar karena kondisi keluarga. Namun, fleksibilitas baru benar-benar bermanfaat apabila tersedia tenaga pendidik, fasilitas, dan pendampingan yang memadai.
Keberadaan 11.895 satuan pendidikan nonformal merupakan modal awal, tetapi pemerataan tidak cukup diukur dari jumlah lembaga. Pemerintah masih perlu memastikan sebaran layanan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah dengan akses pendidikan terbatas. Kualitas pembelajaran, kemudahan pendaftaran, serta keterjangkauan biaya juga menjadi persoalan yang perlu dipantau.
Pendidikan kesetaraan seharusnya tidak dipandang sebagai pilihan bagi mereka yang dianggap gagal mengikuti sekolah formal. Program tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak pendidikan warga negara melalui jalur belajar yang berbeda. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar bertambahnya pemegang ijazah, melainkan semakin banyak orang memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan, meningkatkan keterampilan, dan memperbaiki kehidupannya.(*)