Kabut Asap Kepung Sumatra dan Kalimantan, Sejauh Mana Penanganan Karhutla?

JAKARTA, BERITANOW.COM — Kabut asap masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan di tengah upaya pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Operasi pemadaman darat, pengerahan armada udara, hingga operasi modifikasi cuaca telah dilakukan, tetapi sebaran asap masih terdeteksi di berbagai kawasan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dalam prakiraan cuaca periode 9–15 Oktober 2026 yang diperbarui pada Kamis (8/10/2026), menyebutkan bahwa kondisi kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia.

Berdasarkan pemantauan 7 Oktober 2026, BMKG mendeteksi 364 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan dan 340 titik di Sumatra. Sebanyak 531 titik lainnya terpantau di wilayah Papua dan Maluku.

Citra satelit Himawari juga menunjukkan sebaran asap di sebagian besar wilayah Sumatra dan Kalimantan, serta sejumlah wilayah lain di Indonesia. Kondisi ini menandakan bahwa risiko karhutla masih perlu diwaspadai.

Pemerintah Siagakan 61 Armada Udara

Kementerian Kehutanan menyatakan telah memperkuat operasi pengendalian karhutla melalui pengerahan personel dan sarana pemadaman di darat maupun udara.

Dalam keterangan tertanggal 3 Oktober 2026, kementerian tersebut menyebutkan sebanyak 61 unit armada udara disiagakan. Jumlah itu terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 44 unit untuk operasi water bombing atau pemadaman menggunakan bom air dari udara.

Operasi tersebut melibatkan Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Penanganan di darat mencakup patroli, pemeriksaan langsung titik panas, pemadaman, penyekatan penjalaran api, pembasahan lahan, serta pendinginan lokasi kebakaran.

Kementerian Kehutanan juga menekankan perlunya penanganan berkelanjutan di lahan gambut. Bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun kobaran api di permukaan telah berkurang. 

Ribuan Titik Panas Terdeteksi, Penanganan Terus Diperkuat

Data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan menunjukkan, hingga 2 Oktober 2026 pukul 21.10 WIB terdapat 1.271 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional.

Jumlah tersebut meningkat 689 titik dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya yang mencatat 582 titik.

Pada enam provinsi prioritas penanganan karhutla, Kalimantan Tengah mencatat 355 titik panas dan Kalimantan Barat 246 titik. Sumatera Selatan tercatat memiliki 83 titik, Kalimantan Selatan 42 titik, sedangkan Riau dan Jambi tidak mencatat titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi dalam pemantauan tersebut.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa titik panas merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit. Data tersebut bukan jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar sehingga tetap memerlukan pemeriksaan langsung di lapangan. 

Efektivitas Penanganan Menjadi Perhatian

Berbagai langkah telah disiapkan pemerintah, tetapi keberhasilannya perlu dilihat dari perkembangan kondisi di lapangan, termasuk pengendalian sumber api, luas lahan yang terbakar, penurunan titik panas, dan berkurangnya paparan asap terhadap masyarakat.

Data BMKG per 7 Oktober masih menunjukkan keberadaan titik panas di Sumatra dan Kalimantan. Namun, data tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh operasi pemadaman tidak efektif karena titik panas dapat muncul di lokasi berbeda dan tidak selalu mewakili kebakaran yang telah terkonfirmasi.

Evaluasi penanganan karhutla karena itu perlu dilakukan secara terukur. Selain pengerahan armada dan personel, transparansi mengenai lokasi kebakaran, luas lahan terdampak, hasil pemadaman, serta perkembangan kualitas udara penting untuk memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat.

Kondisi cuaca juga menjadi tantangan. BMKG mencatat fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif masih memengaruhi kondisi atmosfer pada Oktober 2026. Kombinasi tersebut cenderung menghambat pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah sehingga risiko kekeringan dan karhutla perlu terus diantisipasi.

Kesehatan Warga Harus Menjadi Prioritas

Di tengah ancaman kabut asap, perlindungan kesehatan masyarakat perlu berjalan beriringan dengan upaya pemadaman.

Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengikuti informasi kualitas udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat polusi memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar.

Anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan atau penyakit kronis perlu mendapat perhatian khusus.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan informasi kualitas udara mudah diakses dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan berjalan baik, terutama apabila jumlah warga yang mengalami gangguan pernapasan meningkat.

Kabut asap yang masih terdeteksi di sejumlah wilayah menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla tidak cukup diukur dari banyaknya armada yang dikerahkan. Hasil pemadaman, pengendalian sumber api, pencegahan kebakaran berulang, dan perlindungan warga merupakan bagian penting untuk menilai perkembangan penanganan bencana tersebut. (*)