UU Perampasan Aset Disahkan, Pasal Harta Tak Wajar Justru Hilang?
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) justru memunculkan polemik baru. Regulasi yang selama ini diharapkan menjadi senjata ampuh untuk memburu kekayaan hasil korupsi mendapat kritik dari organisasi masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Sorotan utama tertuju pada sejumlah ketentuan yang tidak masuk dalam naskah akhir undang-undang. Padahal, beberapa ketentuan tersebut sebelumnya dinilai penting untuk memperkuat kemampuan negara menelusuri dan mengambil alih kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya melalui Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengesahan ini sekaligus mengakhiri perjalanan panjang pembahasan regulasi yang telah menjadi tuntutan publik selama bertahun-tahun.
Namun, bagi kelompok masyarakat sipil, lahirnya undang-undang tersebut belum tentu menjawab persoalan mendasar pemberantasan korupsi di Indonesia.
ICW Persoalkan Hilangnya Pasal Kekayaan Tidak Wajar
Salah satu kritik paling serius disampaikan ICW. Organisasi antikorupsi tersebut mempersoalkan tidak dimasukkannya ketentuan mengenai illicit enrichment atau penambahan kekayaan secara tidak wajar.
Ketentuan ini dianggap penting untuk menjangkau pejabat atau penyelenggara negara yang memiliki peningkatan kekayaan tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.
Tanpa pengaturan tersebut, ICW menilai terdapat celah dalam upaya negara menelusuri kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
Persoalan lainnya adalah penghapusan daya berlaku surut atau asas non-retroaktif. Ketentuan ini membuat mekanisme perampasan aset dalam undang-undang baru hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
Bagi ICW dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset, pembatasan tersebut berpotensi menghambat upaya penelusuran kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana masa lalu.
ICW juga menyoroti perubahan ambang batas perampasan aset melalui mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB). Nilai ambang batas yang sebelumnya Rp100 juta disebut meningkat menjadi Rp1 miliar dalam draf akhir.
Kenaikan tersebut dikhawatirkan mempersempit jangkauan perampasan aset terhadap kekayaan bernilai menengah.
YLBHI Khawatir Kewenangan Aparat Terlalu Besar
Kritik berbeda datang dari YLBHI. Lembaga bantuan hukum ini pada dasarnya mendukung keberadaan UU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi dan pemulihan hasil kejahatan.
Namun, YLBHI menilai kewenangan negara dalam menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, hingga merampas aset harus diimbangi mekanisme pengawasan yang kuat.
Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menyoroti sejumlah persoalan dalam draf Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi tertanggal 16 November 2026.
Persoalan tersebut mencakup hukum acara, perlindungan hak asasi manusia (HAM), pengawasan, pengelolaan aset, kepastian norma, serta potensi penyalahgunaan kewenangan aparat.
Salah satu kekhawatiran YLBHI adalah kemungkinan pemblokiran rekening atau penyitaan aset berubah menjadi bentuk penghukuman sebelum adanya putusan pengadilan.
YLBHI juga mempertanyakan kejelasan bukti awal yang harus dimiliki negara sebelum seseorang diwajibkan menjelaskan asal-usul kekayaannya.
Menurut lembaga tersebut, negara harus terlebih dahulu menunjukkan hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan antara aset dan tindak pidana.
Dengan demikian, mekanisme pembuktian tidak boleh menjadi alasan untuk menyita aset terlebih dahulu, kemudian baru mencari pembenarannya.
DPR Klaim UU Memiliki Mekanisme Pengawasan
Di sisi lain, DPR menegaskan bahwa undang-undang tersebut telah dirancang dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan RUU telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Naskah yang semula terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal setelah melalui pembahasan bersama pemerintah.
DPR juga menyebut regulasi tersebut mengatur mekanisme perampasan aset melalui putusan pidana maupun tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku.
Selain itu, terdapat pengaturan mengenai pengelolaan aset oleh badan yang dibentuk Presiden serta pengawasan oleh badan independen.
Pemerintah dan DPR berharap regulasi ini dapat memperkuat pemulihan kerugian negara, mengembalikan hak korban, serta mencegah pelaku tindak pidana tetap menikmati hasil kejahatannya.
Pengesahan Berakhir, Perdebatan Justru Dimulai
Polemik UU Perampasan Aset memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara pembentuk undang-undang dan kelompok masyarakat sipil.
Di satu sisi, Indonesia membutuhkan instrumen hukum yang efektif untuk mengambil kembali kekayaan hasil korupsi. Di sisi lain, kewenangan besar negara harus disertai pengawasan dan perlindungan hak warga negara.
ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset bahkan membuka kemungkinan menempuh pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
Perdebatan ini menjadi penting karena keberhasilan UU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari seberapa besar kewenangan negara mengambil alih kekayaan.
Ukuran sesungguhnya adalah apakah regulasi tersebut mampu menjangkau kekayaan hasil kejahatan, memulihkan kerugian negara, sekaligus memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan haknya akibat penyalahgunaan kewenangan.
Kini, pertanyaan publik bukan lagi kapan UU Perampasan Aset disahkan, melainkan seberapa efektif undang-undang tersebut benar-benar mampu memburu kekayaan hasil korupsi tanpa membuka ruang kesewenang-wenangan. (*)