59 Saksi Diperiksa, Kasus Penyadapan Prabowo Makin Memanas
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Sebanyak 59 saksi kasus penyadapan Prabowo telah diperiksa Bareskrim Polri dalam pengembangan penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemeriksaan puluhan saksi tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam kasus yang menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian sebagai tersangka.
Pemeriksaan puluhan saksi itu dilakukan secara maraton sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026. Penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
"Perkembangan 59 saksi kasus penyadapan Prabowo menjadi perhatian publik karena penyidik kini mendalami sejumlah dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara."
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan perkembangan penyidikan itu di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).
Menurut Susatyo, pemeriksaan tidak hanya menyasar saksi-saksi baru, tetapi juga empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang sebelumnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Bareskrim Dalami Dugaan Unsur Makar
Penyidikan perkara ini tidak berhenti pada dugaan penyadapan. Bareskrim kini juga mendalami kemungkinan adanya tindak pidana terhadap keamanan negara.
Susatyo menjelaskan, terdapat tiga unsur yang menjadi perhatian penyidik dalam membuktikan dugaan makar, yakni pemufakatan, perbuatan persiapan, dan permulaan pelaksanaan perbuatan.
Ketiga unsur tersebut harus ditelusuri melalui keterangan saksi, dokumen, serta berbagai barang bukti yang telah dikumpulkan.
Penyidik juga memastikan informasi yang berkembang di masyarakat maupun media sosial akan ditelaah dan dicocokkan dengan bukti yang tersedia.
Dengan demikian, penanganan perkara tidak semata-mata didasarkan pada informasi yang beredar, tetapi harus memiliki landasan pembuktian secara hukum.
Kompolnas Dilibatkan, Kejagung Ikut Mendalami
Untuk memastikan proses penyidikan berjalan profesional, Bareskrim menggelar perkara internal dengan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Langkah berikutnya adalah melakukan ekspose bersama tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang dijadwalkan berlangsung Jumat (20/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi tahapan penting untuk membahas hasil penyidikan sekaligus menguji konstruksi hukum yang sedang dibangun penyidik.
Bareskrim belum memastikan apakah perkembangan penyidikan tersebut akan berujung pada penetapan tersangka baru.
Publik kini menunggu hasil ekspose bersama Kejaksaan Agung, terutama mengenai sejauh mana dugaan makar dapat dibuktikan dan siapa saja pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian dan berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Perkembangan selanjutnya akan menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti. (*)