Jumat, 20 November 2026
Breaking News
Internasional

ICJ Putuskan Genosida Rohingya, Jenderal Myanmar Disorot

Riskal Arief | | 4 mnt baca
ICJ Putuskan Genosida Rohingya, Jenderal Myanmar Disorot
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

DEN HAAG, BeritaNow.com – Setelah bertahun-tahun menunggu keadilan, masyarakat Muslim Rohingya akhirnya memperoleh pengakuan hukum internasional atas kekerasan yang mereka alami. Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) pada Kamis (19/11/2026) memutuskan bahwa Myanmar bertanggung jawab melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Negara Bagian Rakhine pada 2017. Putusan bersejarah ini sekaligus menghidupkan kembali sorotan terhadap para pemimpin militer yang memegang kendali ketika operasi berdarah berlangsung.

ICJ menyatakan bahwa tindakan pasukan keamanan Myanmar memenuhi unsur genosida sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida 1948. Kesimpulan tersebut mencakup pembunuhan, tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik dan mental serius, serta kebijakan yang ditujukan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok Rohingya. Pengadilan juga menyimpulkan adanya niat untuk menghancurkan sebagian besar komunitas tersebut, unsur khusus yang membedakan genosida dari kejahatan internasional lainnya.

Keputusan itu bukan sekadar kecaman diplomatik yang bisa berlalu bersama pergantian pemerintahan. ICJ merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memutus sengketa hukum antarnegara, termasuk tanggung jawab berdasarkan Konvensi Genosida. Dalam perkara ini, Myanmar dinyatakan melanggar kewajibannya sebagai negara, sementara penentuan kesalahan pidana individu berada dalam mekanisme peradilan yang berbeda.

Min Aung Hlaing Kembali Menjadi Sorotan
Salah satu nama paling penting dalam sejarah kekerasan terhadap Rohingya adalah Min Aung Hlaing. Jenderal tersebut memimpin militer Myanmar atau Tatmadaw ketika operasi keamanan besar-besaran dilancarkan di Rakhine pada 2017. Di bawah kepemimpinan militernya, operasi yang oleh pemerintah Myanmar dikaitkan dengan pemberantasan pemberontakan berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang memaksa ratusan ribu Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Min Aung Hlaing juga telah menjadi sasaran proses hukum di Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Pada 27 November 2024, jaksa ICC mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadapnya atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa deportasi dan persekusi warga Rohingya. Pengajuan tersebut merupakan tuduhan dalam proses pidana, bukan putusan bahwa ia telah terbukti bersalah.

Perbedaan antara ICJ dan ICC menjadi penting agar publik tidak keliru membaca perkembangan perkara. ICJ menilai pertanggungjawaban negara Myanmar, sedangkan ICC menangani pertanggungjawaban pidana individu yang diduga melakukan kejahatan internasional. Dengan demikian, keputusan ICJ pada 19 November 2026 tidak otomatis menjadikan Min Aung Hlaing terpidana genosida ataupun menggantikan proses pembuktian di ICC.

Dari Operasi Militer hingga Tragedi Pengungsian
Kekerasan besar terhadap Rohingya pada 2017 terjadi di tengah operasi pasukan keamanan Myanmar di Rakhine bagian utara. Myanmar sebelumnya menyatakan operasi tersebut dilakukan untuk menghadapi kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Namun, ICJ menyimpulkan bahwa keseluruhan bukti menunjukkan adanya niat genosida yang tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai operasi penanggulangan pemberontakan.

Dalam pertimbangannya, pengadilan menyoroti pembunuhan, kekerasan seksual, pembakaran permukiman, dan tindakan lain yang menyasar komunitas Rohingya. Kekerasan tersebut menghancurkan kehidupan banyak keluarga serta mendorong pengungsian besar-besaran ke Bangladesh. Sebagian korban hingga kini masih menghadapi ketidakpastian mengenai keselamatan, hak kewarganegaraan, dan kemungkinan kembali ke tempat asal.

Perkara ini dibawa ke ICJ oleh Gambia pada November 2019 dengan dasar Konvensi Genosida. Negara Afrika Barat tersebut menggugat Myanmar atas dugaan pelanggaran kewajiban untuk mencegah dan menghukum genosida. Pada Januari 2020, ICJ terlebih dahulu memerintahkan Myanmar mengambil langkah sementara untuk melindungi Rohingya dan menjaga bukti terkait dugaan kejahatan.

Putusan Bersejarah, Keadilan Belum Selesai
Putusan ICJ membuka landasan hukum bagi tuntutan pemulihan terhadap korban. Mekanisme investigasi independen PBB untuk Myanmar menyatakan bahwa keputusan tersebut mencakup kewajiban reparasi atau pemulihan atas pelanggaran yang dilakukan. Kendati demikian, pengakuan hukum tidak serta-merta menyelesaikan persoalan pengungsian, keamanan, dan masa depan masyarakat Rohingya.

Tantangan berikutnya adalah memastikan putusan itu diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Pengembalian pengungsi harus mempertimbangkan keselamatan, hak, dan kehendak mereka sendiri, bukan sekadar target politik pemulangan. Pada saat yang sama, proses pertanggungjawaban individu perlu berjalan melalui mekanisme hukum yang berwenang dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Keputusan terhadap Myanmar menjadi pengingat bahwa kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan negara tetap dapat diperiksa melalui hukum internasional. Putusan ini memberikan pengakuan bagi masyarakat Rohingya atas penderitaan mereka dalam penantian yang panjang. Namun, ujian sesungguhnya bukan hanya apakah genosida telah dinyatakan terbukti, melainkan apakah para penyintas akhirnya memperoleh perlindungan, pemulihan, dan kesempatan membangun kembali kehidupan mereka.(*)

Komentar (0)