Sabtu, 21 November 2026
Breaking News
Nasional

Tambang Ujung Kulon Ditolak Menhut, Konservasi Jangan Diganggu!

Riskal Arief | | 4 mnt baca
Tambang Ujung Kulon Ditolak Menhut, Konservasi Jangan Diganggu!
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BeritaNow.com – Di tengah kekhawatiran mengenai potensi aktivitas pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengambil sikap tegas. Ia memastikan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di dalam kawasan konservasi tersebut. Janji itu menjadi perhatian karena Ujung Kulon merupakan tempat terakhir badak jawa bertahan hidup secara alami.

Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli dalam keterangan yang diberitakan ANTARA, Jumat (20/11/2026). Ia menegaskan bahwa fungsi utama taman nasional harus tetap dipertahankan sebagai kawasan perlindungan ekosistem dan satwa langka. Pemerintah, menurutnya, tidak seharusnya membuka ruang bagi aktivitas pertambangan yang dapat mengganggu fungsi konservasi.

Namun, persoalannya tidak sesederhana menutup pintu izin tambang. Munculnya informasi mengenai penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Ujung Kulon menimbulkan pertanyaan tentang batas kawasan, kewenangan pemerintah, dan perlindungan lingkungan. Di sinilah komitmen pemerintah diuji, karena keselamatan habitat tidak hanya ditentukan oleh kegiatan di dalam batas administratif taman nasional.

Wilayah Tambang Bukan Berarti Izin Menambang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebenarnya telah memberikan klarifikasi sebelum pernyataan Menteri Kehutanan muncul. Dalam siaran pers tertanggal 17 November 2026, ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026. Wilayah yang ditetapkan sebagai WUP hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar taman nasional.

Kementerian ESDM juga memastikan belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di dalam TNUK maupun pada wilayah perairan sekitarnya. Menurut kementerian tersebut, penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan tata kelola sumber daya mineral, bukan izin untuk langsung melakukan penambangan. Perbedaan ini penting agar masyarakat tidak menyamakan keberadaan wilayah pertambangan dengan aktivitas tambang yang telah memperoleh persetujuan.

Meski demikian, Raja Juli menganggap keberadaan WUP di sekitar kawasan konservasi tetap perlu dicermati. Ia bahkan menyarankan agar tidak ada kegiatan pertambangan sama sekali di sekitar TNUK. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan kawasan tidak cukup hanya mengandalkan kepastian batas hukum, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap risiko ekologis di wilayah penyangga.

Badak Jawa dan Pertaruhan Ekosistem
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus), salah satu mamalia paling terancam punah di dunia. Populasinya yang terbatas dan terkonsentrasi di satu kawasan membuat spesies ini sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, penyakit, bencana alam, serta perburuan. Kehilangan kualitas habitat dapat memperbesar risiko bagi kelangsungan populasinya.

Ancaman terhadap badak jawa juga bukan sekadar kekhawatiran hipotetis. Pada Februari 2025, Balai TNUK melaporkan vonis penjara terhadap enam pelaku perburuan badak jawa, setelah sebelumnya terdapat perkara perburuan lain yang diproses pengadilan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pengamanan habitat masih menghadapi tantangan serius, bahkan tanpa adanya kegiatan pertambangan.

Raja Juli menegaskan Ujung Kulon harus tetap menjadi rumah utama badak jawa meskipun pemerintah sedang mengkaji kemungkinan pembentukan populasi kedua. Penguatan pengawasan melalui kamera jebak, peningkatan jumlah polisi hutan, dan rehabilitasi ekosistem menjadi bagian dari langkah yang disampaikannya. Sementara itu, kemungkinan habitat alternatif seperti Baluran dan Alas Purwo masih memerlukan penelitian ilmiah lebih lanjut.

Janji Menteri Harus Dikawal dengan Pengawasan
Keputusan tidak menerbitkan PPKH pertambangan merupakan komitmen kebijakan yang penting, tetapi pelindungan lingkungan memerlukan lebih dari satu pernyataan pejabat. Pemerintah harus memastikan batas kawasan konservasi, kegiatan ekonomi di sekitarnya, dan mekanisme pengawasan berjalan secara konsisten. Kejelasan informasi mengenai WUP juga diperlukan agar masyarakat dapat menilai kebijakan berdasarkan dokumen resmi.

Dari sisi lingkungan, pertambangan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kualitas air, sedimentasi, dan ekosistem pesisir. Namun, risiko tersebut tidak boleh disajikan sebagai kerusakan yang sudah terjadi di Ujung Kulon karena belum ada bukti terverifikasi mengenai kegiatan penambangan berizin di lokasi yang dipersoalkan. Penilaian dampak harus mempertimbangkan jenis kegiatan, lokasi, teknologi yang digunakan, serta kondisi ekologis setempat.

Masa depan Ujung Kulon tidak cukup dijamin oleh tidak terbitnya satu dokumen persetujuan. Kepastian hukum, koordinasi antarkementerian, pengawasan lapangan, dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab konservasi yang harus terus dijalankan. Jika habitat terakhir badak jawa sampai rusak, kerugiannya bukan hanya hilangnya kekayaan alam Indonesia, tetapi juga ancaman kepunahan spesies yang tidak dapat dipulihkan.(*)

Komentar (0)