Megawati Sentil Buzzer! DPR Diminta Buat Aturan Hukum Khusus
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Pernyataan Megawati minta aturan buzzer menjadi sorotan setelah Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta DPR RI membuat aturan hukum khusus untuk mengatur aktivitas buzzer di media sosial. Ia menilai fenomena buzzer perlu mendapat perhatian serius dan menantang pihak-pihak yang kerap menyampaikan kritik di ruang digital untuk berani berdiskusi secara langsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat memberikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), di Graha Ronatama, Depok, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Megawati menyoroti aktivitas sejumlah akun di media sosial yang dinilainya kerap menyampaikan pandangan atau kritik tanpa keberanian untuk berdiskusi secara terbuka.
"Saya mengatakan ke DPR harus dibuat sebuah hukum bagi mereka yang buzzer-buzzer," ujar Megawati.
Megawati Tantang Buzzer Berdebat Langsung
Presiden kelima RI tersebut juga membedakan profesi wartawan dengan aktivitas buzzer. Ia mengingatkan agar pemberitaan mengenai dirinya tetap dilakukan secara profesional dan berdasarkan kaidah jurnalistik.
Megawati bahkan mengaku pernah mengajak pihak-pihak yang kerap menyampaikan kritik melalui media sosial untuk datang dan berdiskusi secara langsung.
Menurutnya, perbedaan pandangan seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog dan perdebatan terbuka, bukan sekadar saling menyampaikan pernyataan melalui platform digital.
Ia mengaku belum menemukan pihak yang menerima tantangannya untuk berdiskusi secara langsung.
Regulasi Buzzer dan Kebebasan Berpendapat
Pernyataan Megawati kembali membuka pembahasan mengenai kebutuhan regulasi terhadap aktivitas buzzer di Indonesia.
Selama ini, aktivitas buzzer berada dalam ruang digital yang bersinggungan dengan kebebasan berekspresi, penyebaran informasi, hingga potensi pelanggaran hukum.
Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah ketentuan yang dapat digunakan untuk menangani tindakan tertentu di ruang digital, termasuk penyebaran informasi bohong, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian.
Namun, usulan mengenai aturan khusus buzzer memunculkan pertanyaan penting mengenai batasan aktivitas yang perlu diatur.
Regulasi nantinya perlu membedakan antara penyampaian pendapat, kritik terhadap pemerintah, promosi berbayar, kampanye politik, dan tindakan manipulasi informasi.
Di sisi lain, aturan tersebut juga perlu menjamin agar tidak menjadi instrumen pembatasan kebebasan pers maupun hak masyarakat dalam menyampaikan kritik.
Usulan Megawati kepada DPR ini pun menempatkan persoalan buzzer sebagai salah satu isu yang perlu dibahas dalam perkembangan demokrasi dan tata kelola ruang digital Indonesia. (*)