Sabtu, 21 November 2026
Breaking News
Nasional

Tarif Kurir Online Mencekik, Pemerintah Didesak Bertindak

Riskal Arief | | 3 mnt baca
Tarif Kurir Online Mencekik, Pemerintah Didesak Bertindak
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BeritaNow.com – Di balik kemudahan memesan makanan dan mengirim barang melalui aplikasi, ada persoalan yang belum selesai: berapa sebenarnya ongkos yang pantas diterima kurir? Persoalan tarif kurir online kembali mengemuka setelah sejumlah perwakilan pengemudi menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Mereka berharap biaya pengantaran ditetapkan secara lebih adil agar penghasilan yang diterima sebanding dengan pekerjaan dan pengeluaran operasional.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan organisasi pengemudi transportasi daring dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Pertemuan itu melibatkan perwakilan Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI), Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat), dan Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI). Pemerintah sedang menyiapkan aturan mengenai biaya jasa pengiriman barang dan makanan melalui platform digital.

Persoalannya bukan sekadar menaikkan angka tarif pada layar aplikasi. Para kurir menilai penghitungan ongkos selama ini belum sepenuhnya mencerminkan biaya, waktu, dan risiko pekerjaan mereka. Di tengah persaingan platform menawarkan layanan murah kepada pelanggan, muncul pertanyaan mengenai siapa yang akhirnya menanggung tekanan biaya tersebut.

Tarif Murah, Kurir Menanggung Beban
Perwakilan FDTOI, Ade Putra, mengungkapkan sejumlah keluhan yang dihadapi pengemudi, mulai dari rendahnya tarif hingga persoalan pembayaran. Menurut keterangannya yang dimuat dalam laporan InfoPublik, terdapat layanan yang ongkos pengantarannya turun dari Rp9.200 menjadi sekitar Rp3.600–Rp4.600 untuk jarak kurang dari empat kilometer. Angka tersebut merupakan contoh yang disampaikan perwakilan pengemudi, bukan gambaran tarif seluruh platform.

Bagi kurir, pendapatan dari satu pesanan belum tentu sama dengan uang yang benar-benar bisa dibawa pulang. Bahan bakar, kuota internet, perawatan kendaraan, dan kebutuhan operasional lainnya harus diperhitungkan terlebih dahulu. Karena itu, tarif yang terlihat menarik bagi pelanggan dapat menghasilkan penerimaan bersih yang jauh lebih kecil bagi pengemudi.

Masalah semakin rumit ketika satu perjalanan mencakup beberapa titik pengantaran atau barang berukuran besar. Ade menilai tambahan pekerjaan tersebut belum selalu diikuti kompensasi yang memadai, termasuk untuk waktu menunggu pesanan. Ia juga menyoroti potensi sanksi dari platform ketika pengemudi menolak membawa barang yang dianggap berisiko.

Pemerintah Menyiapkan Aturan Baru
Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan sedang merumuskan pedoman tarif untuk pengantaran barang dan makanan berbasis aplikasi. Pengaturan ini berbeda dari layanan angkutan penumpang yang berada dalam kewenangan Kementerian Perhubungan. Perbedaan tersebut penting karena pekerjaan mengantar manusia tidak selalu memiliki komponen biaya dan risiko yang sama dengan pengiriman barang.

Pemerintah menyebut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan ketentuan lanjutan terkait layanan transportasi berbasis aplikasi. Menurut laporan ANTARA, Meutya Hafid menyampaikan bahwa masukan pengemudi akan dibahas bersama kementerian terkait. Namun, rumusan tarif pengantaran yang baru belum diumumkan sebagai ketentuan final.

Tantangan pemerintah adalah menemukan keseimbangan antara penghasilan kurir, kemampuan membayar konsumen, dan keberlanjutan usaha platform. Tarif yang terlalu rendah berisiko menekan pendapatan pengemudi, sedangkan kenaikan tanpa perhitungan dapat membebani pelanggan dan pelaku usaha kecil. Karena itu, penyusunan formula perlu mempertimbangkan jarak tempuh, waktu tunggu, karakteristik barang, serta biaya operasional yang nyata.

Nasib Kurir Tak Cukup Diukur dari Jumlah Pesanan
Persoalan tarif kurir online sesungguhnya membuka perdebatan lebih besar tentang kualitas pekerjaan dalam ekonomi digital. Fleksibilitas memang menjadi salah satu daya tarik pekerjaan berbasis aplikasi. Namun, kebebasan memilih waktu bekerja belum otomatis menjamin penghasilan yang layak maupun perlindungan terhadap risiko pekerjaan.

Kondisi pengemudi juga tidak seragam di setiap daerah. Perwakilan FDTOI, Mahmud, meminta pemerintah mendengarkan aspirasi kurir dari luar Jakarta karena karakter geografis dan tantangan operasional berbeda antardaerah. Perbedaan tersebut menjadi alasan penting agar kebijakan tarif tidak hanya disusun berdasarkan pengalaman pengemudi di kota besar.

Perdebatan soal tarif kurir ini bukan semata urusan perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi. Layanan pengantaran telah menjadi bagian dari aktivitas perdagangan, konsumsi rumah tangga, dan usaha kecil. Ukuran keberhasilan kebijakan nantinya bukan hanya seberapa murah ongkos kirim yang muncul di aplikasi, melainkan apakah harga tersebut juga memungkinkan orang yang mengantarkan pesanan memperoleh penghidupan yang layak.(*)

Komentar (0)