Sabtu, 21 November 2026
Breaking News
Nasional

Satu Lagi Jenderal Tumbang! Irjen Eko Hadi Resmi Dipecat dari Polri

Effra S. Husein | | 2 mnt baca
Satu Lagi Jenderal Tumbang! Irjen Eko Hadi Resmi Dipecat dari Polri
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BERITANOW.COM – Gelombang penindakan internal di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali berujung pada pemecatan perwira tinggi. Kali ini, Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah dinyatakan melakukan pelanggaran berat dalam perkara dugaan akses ilegal yang berkaitan dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dalam persidangan, majelis menyatakan Eko terbukti melakukan pemufakatan kegiatan akses ilegal atau illegal access dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik kepolisian. Perbuatannya dinilai melanggar ketentuan profesi dan etika sebagai anggota Polri.

Selain menyatakan perbuatannya tercela, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Eko Hadi Tidak Terima, Ajukan Banding

Pemecatan tersebut tidak langsung diterima Eko Hadi. Jenderal bintang dua itu menyatakan akan menempuh upaya banding melalui mekanisme internal kepolisian.

Pengajuan banding membuka proses pemeriksaan lanjutan terhadap putusan sidang etik. Dengan demikian, masih terdapat tahapan yang harus dilalui sebelum keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap dalam mekanisme etik Polri.

Di sisi lain, perkara yang menjerat Eko tidak berhenti pada pelanggaran kode etik. Ia juga menghadapi proses hukum pidana yang ditangani penyidik Bareskrim Polri.

Kasus Penyadapan Prabowo Jadi Sorotan

Nama Eko Hadi mencuat dalam penyelidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkara ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan dugaan penggunaan teknologi dan fasilitas kepolisian di luar prosedur yang semestinya.

Sejumlah pejabat dan perwira tinggi kepolisian turut terseret dalam rangkaian pengusutan kasus tersebut. Di antaranya Irjen Ahrie Sonta, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Irjen Slamet Uliandi yang disebut dalam perkembangan penyidikan sebelumnya.

Ahrie Sonta juga telah dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang etik. Sementara itu, proses terhadap pihak lain masih menjadi bagian dari perkembangan penanganan perkara.

Kasus ini sekaligus menguji komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan akuntabilitas internal, terutama ketika dugaan pelanggaran melibatkan pejabat berpangkat tinggi.

Kini, perhatian publik tertuju pada proses banding Eko Hadi dan kelanjutan penyidikan pidana. Perkembangan berikutnya akan menentukan sejauh mana perkara dugaan penyadapan tersebut dapat diungkap secara menyeluruh. (*)

Komentar (0)