Partai Move Forward yang digawangi generasi muda Thailand mencetak sejarah usai menang pemilu. Namun, jalan mereka masih panjang untuk benar-benar menumbangkan rezim pimpinan militer.
Warga Thailand sebenarnya optimistis setelah Partai Move Forward menjalin kesepakatan koalisi dengan partai oposisi kuat lainnya, Pheu Thai, yang dipimpin Paethongtarn Shinawatra, putri mantan PM Thaksin Shinawatra.
Move Forward dan Pheu Thai merupakan dua partai dengan perolehan suara terbesar di pemilu pada Minggu (14/5) lalu. Kekuatan mereka semakin besar jika ditambah dengan empat partai lain yang diperkirakan bakal bergabung.
Meski demikian, pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat, masih harus banting tulang menghimpun lebih banyak suara di parlemen agar dapat membentuk pemerintahan yang ia kuasai.
Jalan Pita untuk mengumpulkan suara itu diperkirakan bakal terjal karena sistem di parlemen Thailand. Di Negeri Gajah Putih, parlemen terbagi menjadi dua kamar, yaitu dewan perwakilan dan Senat.
Dewan perwakilan menduduki 500 kursi di parlemen, sementara keseluruhan 250 anggota Senat ditunjuk langsung oleh militer ketika PM Prayuth Chan-o-cha berkuasa.
Untuk membentuk pemerintahan, hanya dibutuhkan suara dari dewan perwakilan.
Jika dikumpulkan, enam partai koalisi Pita menguasai 309 kursi Dewan Perwakilan. Sebenarnya, angka ini cukup untuk membentuk pemerintahan.
Namun, untuk menentukan PM, suara Senat juga berpengaruh. Tantangan besar pun menanti Pita karena Senat dikenal pro-militer.
Kalau mau melenggang ke kursi PM, Pita harus berhasil menggalang 376 kursi gabungan dewan perwakilan dan Senat.
Beda cerita jika seluruh Senat memilih kembali Prayuth. Jika terjadi, jenderal militer itu sudah mengantongi 250 kursi. Ia pun hanya butuh 126 kursi dewan parlemen untuk kembali berkuasa.
Kini, Pita pun harus bermanuver mendekati para anggota Senat.
Seorang anggota Senat, Kittisak Rattanawaraha, enggan mengungkap pilihannya nanti. Namun, ia menegaskan pemimpin Thailand yang baru harus loyal kepada bangsa, agama, dan raja, serta tidak korupsi.
Selama masa kampanye, pesan-pesan itu juga selalu digaungkan oleh Partai Move Forward. Meski demikian, partai itu juga memicu kontroversi karena mereka berjanji akan mengamandemen undang-undang lese majeste.
Hukum itu mengatur mengenai penghinaan terhadap kerajaan. Jika terbukti bersalah menghina monarki, warga Thailand dapat dijebloskan ke penjara hingga 15 tahun.
Para pemimpin Thailand kerap menjadikan hukum ini sebagai senjata untuk membungkam kritik dan oposisi di Negeri Gajah Putih.
Di tengah ketidakpastian ini, Pita sendiri mengimbau semua pihak untuk tetap menghormati semua hasil pemilu nantinya.
“Saya tidak khawatir, tapi saya juga bukannya tak peduli. Akan disesalkan jika kita berpikir untuk menghancurkan hasil pemilu atau membentuk pemerintah minoritas,” katanya.
Meski hasil pemilu ini masih menjadi misteri, generasi muda Thailand sudah berapi-api menyambut pemerintahan pembawa perubahan di tangan Pita.
Di masa kampanye, Partai Move Forward memang terus menggaungkan seruan-seruan agenda liberal, seperti menghancurkan monopoli di negara itu.
Seorang warga berusia 22 tahun, Pirag Phrasawang, mengaku “sangat senang dan tak sabar melihat perubahan yang akhirnya datang di negara ini.”
“Suara saya sudah lama ditelantarkan. Saya senang rakyat akhirnya sadar dan merespons kebijakan-kebijakan Move Forward,” ucapnya.
