Pabrik BYD Subang Digeruduk Ormas, Menperin Buka Suara soal Tenaga Kerja Lokal

SUBANG, BERITANOW.COM – Pabrik BYD Subang menjadi sorotan setelah massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) menggelar aksi demonstrasi. Mereka mendesak perusahaan mobil listrik asal China tersebut memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Aksi ini memunculkan kembali tuntutan agar investasi industri di Kabupaten Subang memberikan manfaat nyata bagi warga lokal.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji merespons tuntutan itu dengan menyatakan bahwa pemerintah telah menerima informasi mengenai persoalan yang muncul. Ia juga membuka kemungkinan melakukan pengecekan langsung apabila diperlukan untuk mencari jalan keluar.

Sarmuji menyampaikan tanggapannya di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Menurut dia, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak dan tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Perindustrian.

Menperin Soroti Perbedaan Pandangan

Sarmuji menilai persoalan penyerapan tenaga kerja lokal dapat dipicu perbedaan penilaian antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan mungkin merasa telah memberikan kesempatan kerja yang memadai, sementara warga sekitar menilai peluang yang tersedia belum memenuhi harapan mereka.

Karena itu, ia mendorong komunikasi yang lebih terbuka agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama. Pemerintah juga membuka ruang untuk menelusuri persoalan tersebut bersama instansi terkait.

Pendekatan ini dinilai penting agar persoalan ketenagakerjaan tidak terus berkembang menjadi konflik antara masyarakat dan pelaku industri. Dialog diperlukan untuk mempertemukan kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja berkualifikasi dengan harapan masyarakat terhadap manfaat investasi di daerahnya.

Warga Subang Tuntut Prioritas Tenaga Kerja Lokal

Aksi demonstrasi berlangsung di kawasan pabrik BYD di Cipeundeuy, Kabupaten Subang, pada Rabu (28/10/2026). Massa FMSB menilai kesempatan kerja bagi warga setempat masih terbatas, meskipun perusahaan otomotif asal China tersebut telah membangun fasilitas produksi berskala besar.

FMSB memperkirakan penyerapan tenaga kerja asal Subang masih di bawah 20 persen. Angka tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan pihak pengunjuk rasa dan belum dapat dianggap sebagai data resmi perusahaan.

Massa menegaskan bahwa aksi mereka bukan bertujuan menolak investasi. Mereka justru menginginkan keberadaan pabrik BYD memberikan manfaat ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat sekitar, terutama melalui pembukaan lapangan kerja.

Selain meminta transparansi proses perekrutan, FMSB mendorong pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Subang membahas usulan aturan yang mewajibkan perusahaan menyerap minimal 70 persen tenaga kerja lokal.

Tuntutan tersebut merupakan usulan dari kelompok masyarakat, bukan ketentuan yang telah dipastikan berlaku bagi perusahaan.

Pelatihan Khusus Kendaraan Listrik Jadi Sorotan

Persoalan lain yang disoroti adalah kesiapan keterampilan calon pekerja lokal. Industri kendaraan listrik membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu, mulai dari bidang teknis otomotif hingga pengoperasian teknologi manufaktur.

FMSB mendorong penyediaan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu usulannya adalah pengembangan balai latihan kerja khusus kendaraan listrik dengan melibatkan pemerintah daerah dan perusahaan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperbesar peluang lulusan SMA dan SMK di Subang untuk memasuki pasar kerja industri otomotif. Dengan peningkatan keterampilan, masyarakat setempat diharapkan tidak hanya menjadi penonton ketika investasi besar masuk ke daerah mereka.

Investasi Besar, Manfaat bagi Warga Jadi Perhatian

Pabrik BYD di Subang diresmikan pada 3 September 2026. Fasilitas yang berada di Subang Smartpolitan Industrial Park itu dibangun di atas lahan sekitar 126 hektare dengan nilai investasi yang dilaporkan mencapai Rp16 triliun.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya menyebut BYD Indonesia telah menyerap 5.134 tenaga kerja lokal Indonesia, dengan 4.208 orang di antaranya berasal dari Jawa Barat. Data tersebut mencakup tenaga kerja lokal Indonesia dan Jawa Barat, sehingga tidak bisa langsung digunakan untuk memastikan jumlah pekerja yang berasal khusus dari Kabupaten Subang.

Perbedaan antara data penyerapan tenaga kerja tingkat provinsi dan perkiraan yang disampaikan kelompok demonstran menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi mengenai asal pekerja, kebutuhan kompetensi, serta mekanisme rekrutmen perusahaan.

Persoalan di pabrik BYD kini menjadi pengingat bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya modal yang ditanamkan. Kesempatan kerja, peningkatan keterampilan masyarakat, dan hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan industri. (*)