Kasus Makar Makin Melebar, Bareskrim Tunda Gelar Perkara
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Pengusutan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Bareskrim Polri menunda ekspose perkara hingga pekan depan sembari memperluas pengumpulan bukti dan menggeledah sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan perkara tersebut. Sejumlah perwira tinggi kepolisian yang telah berstatus tersangka kasus penyadapan ilegal juga akan dimintai keterangan sebagai saksi.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Sabtu (21/11/2026), menjelaskan bahwa penyidik masih melengkapi bukti mengenai rangkaian perbuatan para calon tersangka. Pengembangan perkara turut memunculkan dua nama lain, yakni Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin. Namun, kemunculan nama dalam penyidikan tidak otomatis menjadikan seseorang berstatus tersangka.
Perkembangan tersebut membuat kasus dugaan makar semakin menyita perhatian publik. Perkara yang bermula dari pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden kini berkembang menjadi penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara. Besarnya nama yang muncul dalam perkara ini membuat transparansi proses hukum menjadi semakin penting.
Pengumuman Tersangka Tertunda, Penggeledahan Meluas
Bareskrim sebenarnya telah menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026). Hasilnya semula dijadwalkan untuk diekspose bersama Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026), tetapi agenda tersebut ditunda karena penyidik masih melakukan pengembangan. Penggeledahan di wilayah Bogor dan Tangerang menjadi bagian dari upaya melengkapi konstruksi perkara.
Menurut laporan detikNews, penyidik menggeledah enam lokasi yang berkaitan dengan Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin. Salah satu bangunan di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, diduga digunakan sebagai posko oleh Iman. Polisi juga mengamankan sejumlah dokumen dan spanduk, sementara perangkat elektronik disita dari lokasi penggeledahan lainnya.
Meski sejumlah barang telah disita, Bareskrim belum mengungkap secara terperinci isi maupun keterkaitannya dengan dugaan makar. Penundaan ekspose menunjukkan bahwa penyidik masih membutuhkan waktu untuk melengkapi pembuktian. Publik pun masih harus menunggu penjelasan mengenai konstruksi tindak pidana serta peran masing-masing pihak.
Tersangka Penyadapan Bakal Jadi Saksi Makar
Perkembangan menarik lainnya adalah rencana pemeriksaan para tersangka kasus penyadapan sebagai saksi dalam perkara dugaan makar. Empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka penyadapan ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keterangan mereka akan digunakan untuk mendalami perkara yang sedang dikembangkan Bareskrim.
Tiga dari empat tersangka penyadapan tersebut dilaporkan telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Dalam proses terpisah, sidang etik Polri juga telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso.
Perbedaan status hukum dalam kedua perkara tersebut penting dipahami. Seseorang yang berstatus tersangka dalam perkara penyadapan tidak otomatis menjadi tersangka dalam perkara makar. Penyidik tetap harus membuktikan unsur tindak pidana dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan bukti yang sah.
Pertaruhan Kredibilitas Penegakan Hukum
Kasus dugaan makar ini tidak hanya menyangkut persoalan keamanan Presiden, tetapi juga kredibilitas institusi kepolisian. Keterkaitan sejumlah perwira tinggi dengan perkara yang sedang disidik oleh kepolisian sendiri menempatkan independensi penyidikan sebagai perhatian penting. Masyarakat berkepentingan memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Penundaan ekspose tidak dengan sendirinya menandakan adanya hambatan politik ataupun intervensi terhadap penyidikan. Namun, keterbukaan mengenai perkembangan perkara diperlukan untuk mencegah berkembangnya spekulasi. Terlebih, istilah makar membawa konsekuensi hukum dan politik yang jauh lebih serius daripada sekadar pelanggaran disiplin atau kode etik.
Publik harus tetap diingatkan bahwa perkara ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan memunculkan nama-nama besar dan memperlihatkan barang sitaan kepada publik. Yang dibutuhkan adalah pembuktian mengenai perbuatan, keterlibatan, serta pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak. Pangkat boleh tinggi, tetapi pembuktian hukum tetap tidak mengenal hierarki jabatan.(*)