Minggu, 22 November 2026
Breaking News
Hukum & Kriminal

Habiburokhman Jelaskan Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset

Effra S. Husein | | 3 mnt baca
Habiburokhman Jelaskan Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BERITANOW.COM – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM), kepastian hukum, serta karakter undang-undang yang mengatur mekanisme hukum acara.

Penjelasan tersebut disampaikan Habiburokhman pada Sabtu (21/11/2026), menyusul munculnya kritik dari sejumlah kalangan terhadap UU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR.

Habiburokhman menegaskan, UU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum formil yang mengatur proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset.

Sementara itu, menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, merupakan ranah hukum pidana materiil.

Menurutnya, mencampurkan kedua aspek tersebut dalam satu undang-undang berpotensi mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas.

Pertimbangan HAM dan Kepastian Hukum

Habiburokhman juga menyoroti aspek perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan konsep illicit enrichment.

Ia merujuk Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil serta Pasal 28H ayat (4) yang melindungi hak milik pribadi dari pengambilalihan secara sewenang-wenang.

Menurutnya, seseorang yang tidak dapat menjelaskan asal-usul kekayaannya secara administratif belum tentu memperoleh harta tersebut melalui tindak pidana.

Karena itu, negara tetap harus memiliki dasar hukum dan pembuktian yang memadai sebelum melakukan perampasan aset.

Habiburokhman mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset juga tidak boleh membuka peluang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.

Belajar dari Praktik Negara Lain

Dalam menjelaskan keputusan tersebut, Habiburokhman turut membandingkan penerapan hukum perampasan aset di sejumlah negara.

Ia menyebut Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Italia, dan Portugal memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam menangani kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah.

Amerika Serikat, misalnya, mengandalkan mekanisme criminal forfeiture dan civil forfeiture untuk merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Sementara Kanada memiliki instrumen Unexplained Wealth Order di British Columbia yang memungkinkan pengadilan meminta seseorang menjelaskan asal-usul asetnya melalui proses perdata.

Habiburokhman juga menyinggung Portugal yang pernah dua kali membatalkan aturan kriminalisasi kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah karena dinilai bermasalah dari sisi kepastian hukum dan asas praduga tak bersalah.

Menurutnya, pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pemulihan aset hasil kejahatan tetap dapat dilakukan tanpa harus menjadikan ketidakwajaran kekayaan sebagai tindak pidana tersendiri.

Pembuktian Terbalik Sudah Diatur

Habiburokhman menambahkan, sistem hukum Indonesia sebenarnya telah mengenal mekanisme pembuktian terbalik dalam perkara tertentu.

Ia merujuk Pasal 37A dan Pasal 38B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri dugaan korupsi maupun pencucian uang.

Menurutnya, tantangan utama adalah memastikan instrumen hukum dan administrasi tersebut benar-benar berjalan efektif.

Tanggapi Kritik ICW dan Mahfud MD

Habiburokhman juga merespons kritik Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai tidak dimasukkannya illicit enrichment berpotensi menimbulkan persoalan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.

Ia menyatakan Komisi III DPR menghormati kebebasan masyarakat sipil dalam menyampaikan kritik, tetapi menilai tudingan tersebut tidak sesuai dengan rumusan undang-undang.

Habiburokhman juga menanggapi pandangan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut roh UU Perampasan Aset menjadi hampa karena tidak memuat ketentuan illicit enrichment.

Ia menyatakan memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, substansi utama undang-undang tersebut terletak pada kemampuan negara mengejar aset hasil kejahatan, termasuk ketika pelakunya telah meninggal dunia atau melarikan diri.

Habiburokhman pun mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal pelaksanaan UU Perampasan Aset agar dapat berjalan efektif dan memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat.

"Setiap rupiah yang diambil dari rakyat kembali kepada rakyat," tegasnya. (*)

Komentar (0)