Minggu, 22 November 2026
Breaking News
Nasional

Pemeriksaan Menstruasi Siswi Disorot, Nihayatul Wafiroh: Tubuh Anak Harus Dilindungi

Effra S. Husein | | 3 mnt baca
Pemeriksaan Menstruasi Siswi Disorot, Nihayatul Wafiroh: Tubuh Anak Harus Dilindungi
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BERITANOW.COM – Dugaan pelanggaran privasi siswi dalam pemeriksaan menstruasi di SMPN 21 Surabaya, Jawa Timur, mendapat perhatian Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh. Ia menegaskan bahwa kedisiplinan di lingkungan sekolah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak, martabat, dan perlindungan tubuh anak.

Nihayatul yang juga menjabat Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu mengingatkan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan mengenali tubuhnya sendiri. Karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus tetap memperhatikan hak privasi serta kenyamanan peserta didik.

Sorotan tersebut muncul menyusul dugaan tindakan seorang guru yang meminta siswi mengangkat rok dan sedikit menurunkan celana dalam untuk memastikan apakah mereka benar-benar sedang mengalami menstruasi.

Menurut Nihayatul, menstruasi merupakan proses biologis yang alamiah dan berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan. Kondisi tersebut seharusnya disikapi melalui pendekatan edukatif, manusiawi, serta menghormati batas-batas pribadi setiap anak.

"Jangan sampai alasan kedisiplinan justru membuat anak merasa dipermalukan, terintimidasi, atau kehilangan rasa aman terhadap lingkungan sekolahnya," kata Nihayatul dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Kejujuran Tidak Boleh Mengorbankan Privasi Anak

Nihayatul menilai, apabila dugaan pemeriksaan tersebut terbukti, tindakan itu merupakan persoalan serius yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan menanamkan kedisiplinan maupun memastikan siswi mengikuti salat berjamaah.

Ia menegaskan bahwa pendidikan karakter dan pembentukan kejujuran harus dilakukan dengan cara yang menghormati hak dasar peserta didik.

"Kejujuran tidak boleh dibangun melalui tindakan yang melanggar privasi tubuh anak. Ada batas yang harus dipahami oleh setiap pendidik," tegasnya.

Menurutnya, tubuh anak memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi, terlebih ketika menyangkut organ reproduksi serta kondisi biologis yang bersifat sangat personal.

Praktik pendisiplinan yang mengabaikan privasi dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa malu, ketakutan, dan ketidakberdayaan pada anak ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kewenangan di sekolah.

Sekolah Harus Menjadi Ruang Aman bagi Siswi

Lebih lanjut, Nihayatul mengingatkan bahwa kasus tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh institusi pendidikan. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pencapaian akademik, tetapi juga wajib menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak setiap peserta didik.

Ia menilai, lingkungan pendidikan seharusnya menjadi bagian dari upaya pencegahan kekerasan berbasis gender, bukan justru menjadi tempat terjadinya tindakan yang berpotensi merendahkan martabat anak perempuan.

Nihayatul juga mengaitkan persoalan tersebut dengan momentum peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang berlangsung pada 25 November hingga 10 Desember 2026.

Menurutnya, peringatan tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan kampanye dan seremoni tahunan. Diperlukan langkah nyata untuk memastikan perempuan dan anak perempuan mendapatkan perlindungan serta penghormatan terhadap hak-haknya.

"Perlu ada upaya nyata untuk membangun kesadaran bahwa setiap anak perempuan berhak atas keamanan, perlindungan, serta kendali atas tubuhnya sendiri," ujarnya.

Ia berharap kasus pemeriksaan menstruasi siswi di Surabaya menjadi momentum pembenahan tata kelola pendidikan, khususnya dalam penerapan kedisiplinan di sekolah.

Sebab, pendidikan yang baik bukan hanya membentuk kepatuhan, tetapi juga membangun kesadaran, rasa saling menghormati, dan menjamin setiap anak mendapatkan perlindungan atas hak serta martabat dirinya. (*)

Komentar (0)