Minggu, 22 November 2026
Breaking News
Ruang Kata

Kapitalisme Dibalik Layar, Membaca Nick Srnicek dan Shoshana Zuboff tentang Wajah Baru Kapitalisme Digital

Effra S. Husein | | 7 mnt baca
Kapitalisme Dibalik Layar, Membaca Nick Srnicek dan Shoshana Zuboff tentang Wajah Baru Kapitalisme Digital
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

Oleh : Ukma El Dias*)

Kapitalisme dalam Wajah Baru

Kapitalisme di Balik Layar memperlihatkan bagaimana wajah baru kapitalisme bekerja melalui penguasaan platform digital, data, dan algoritma. Kita sedang menyaksikan perubahan besar dalam cara kapitalisme bekerja. Aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial semakin dimediasi oleh platform digital. Kita berbelanja melalui marketplace, berkomunikasi melalui media sosial, mencari informasi melalui mesin pencari, dan menggunakan berbagai aplikasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Teknologi memang membuat kehidupan lebih mudah dan efisien. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat persoalan mendasar tentang siapa yang menguasai infrastruktur digital dan siapa yang memperoleh keuntungan dari aktivitas manusia di dalamnya.

Perubahan ini tidak cukup dipahami sebagai revolusi teknologi. Ada persoalan ekonomi-politik yang perlu diperhatikan: siapa yang menguasai infrastruktur tersebut, bagaimana aktivitas manusia menghasilkan nilai ekonomi, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari proses itu?

Dua pemikir, Nick Srnicek dan Shoshana Zuboff, menawarkan perspektif penting untuk memahami perubahan tersebut. Srnicek melalui gagasan Platform Capitalism menjelaskan bagaimana platform menjadi bentuk organisasi ekonomi baru. Sementara Zuboff melalui Surveillance Capitalism mengungkap bagaimana pengalaman dan perilaku manusia diekstraksi menjadi sumber keuntungan. Keduanya membantu kita memahami bahwa kapitalisme digital bukan sekadar perubahan alat produksi, melainkan juga perubahan dalam struktur kekuasaan ekonomi dan hubungan manusia dengan teknologi.

Nick Srnicek: Platform sebagai Infrastruktur Kapitalisme

Dalam bukunya Platform Capitalism (2016), Nick Srnicek menjelaskan kemunculan platform sebagai bentuk organisasi bisnis yang semakin dominan dalam ekonomi kontemporer. Platform bukan sekadar perusahaan yang menyediakan aplikasi atau layanan digital. Ia merupakan infrastruktur yang mempertemukan berbagai kelompok, seperti produsen, konsumen, pekerja, pengiklan, dan penyedia jasa.

Google, Amazon, Facebook, Uber, dan Airbnb memperlihatkan bagaimana perusahaan digital membangun posisi ekonomi melalui penguasaan infrastruktur interaksi. Mereka tidak harus memiliki seluruh aset produktif untuk menguasai aktivitas ekonomi. Cukup dengan mengendalikan platform tempat transaksi dan interaksi berlangsung, perusahaan dapat memiliki posisi strategis dalam menentukan akses, aturan, dan distribusi nilai.

Salah satu aspek penting dalam analisis Srnicek adalah data. Aktivitas pengguna menghasilkan data yang dapat dikumpulkan dan diolah menjadi sumber daya ekonomi. Semakin banyak pengguna menggunakan platform, semakin besar pula data yang dapat diperoleh. Efek jaringan (network effects) kemudian memperkuat posisi platform: semakin banyak pengguna, semakin tinggi nilai platform bagi pengguna lainnya. Kondisi ini dapat mendorong konsentrasi pasar dan kecenderungan monopoli.

Pemikiran Srnicek membawa kita pada pemahaman bahwa kapitalisme tidak meninggalkan logika akumulasi modal. Ia justru menemukan bentuk baru untuk menjalankannya. Jika dalam kapitalisme industrial kekuatan ekonomi banyak bertumpu pada kepemilikan alat produksi, dalam kapitalisme platform penguasaan infrastruktur digital menjadi sumber kekuatan yang semakin penting.

Konsekuensinya dapat dilihat pada pelaku usaha kecil yang bergantung pada marketplace untuk menjangkau konsumen. Mereka memiliki produk dan kemampuan produksi, tetapi akses terhadap pasar semakin bergantung pada platform. Di sini, persoalannya bukan sekadar efisiensi perdagangan digital, melainkan ketimpangan posisi antara pemilik infrastruktur dan pihak yang menggunakannya.

Srnicek dengan demikian mengajak kita melihat platform sebagai ruang ekonomi yang tidak netral. Di dalamnya terdapat kepentingan bisnis, pengaturan akses, konsentrasi modal, dan relasi kekuasaan.

Shoshana Zuboff: Manusia sebagai Sumber Daya Ekonomi

Jika Srnicek menjelaskan perubahan struktur ekonomi melalui platform, Shoshana Zuboff membawa perhatian kita pada konsekuensi yang lebih dekat dengan kehidupan manusia. Dalam The Age of Surveillance Capitalism (2019), Zuboff menjelaskan bagaimana pengalaman manusia semakin diperlakukan sebagai bahan baku untuk menghasilkan nilai ekonomi.

Ketika seseorang melakukan pencarian di internet, menonton video, berbelanja, atau berinteraksi di media sosial, aktivitas tersebut menghasilkan jejak digital. Sebagian data memang diperlukan untuk menyediakan layanan. Namun, dalam model bisnis tertentu, perusahaan mengambil data melebihi kebutuhan penyediaan layanan. Kelebihan data inilah yang disebut Zuboff sebagai behavioral surplus.

Data tersebut kemudian diolah menjadi produk prediksi (prediction products), yaitu informasi yang digunakan untuk memperkirakan perilaku manusia pada masa mendatang. Prediksi ini memiliki nilai komersial karena dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi keputusan konsumen.

Bagi Zuboff, persoalannya tidak berhenti pada pengumpulan data. Kemampuan memprediksi perilaku kemudian membuka peluang untuk memengaruhi perilaku itu sendiri. Rekomendasi konten, personalisasi iklan, notifikasi, dan desain antarmuka dapat membentuk lingkungan pilihan pengguna. Ketika mekanisme tersebut sengaja dirancang untuk mengeksploitasi kerentanan manusia demi kepentingan komersial, persoalan privasi berkembang menjadi persoalan kebebasan.

Zuboff menyebut bentuk kekuasaan ini sebagai instrumentarian power. Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui larangan atau paksaan. Ia dapat bekerja dengan mengamati, memprediksi, dan mengatur lingkungan tempat manusia mengambil keputusan.

Gagasan Zuboff penting karena mengingatkan kita bahwa manusia dalam kapitalisme digital bukan hanya konsumen atau pengguna layanan. Pengalaman dan perilakunya juga dapat menjadi sumber daya ekonomi. Akibatnya, persoalan yang dihadapi bukan semata-mata siapa yang memiliki data, tetapi juga siapa yang memiliki kemampuan untuk mengolah data dan memengaruhi keputusan manusia.

Platform, Data, dan Algoritma: Mempertemukan Dua Pemikiran

Pemikiran Srnicek dan Zuboff memiliki titik temu yang menarik. Srnicek menjelaskan bagaimana platform menguasai infrastruktur ekonomi, sementara Zuboff menjelaskan bagaimana aktivitas manusia di dalam infrastruktur tersebut dapat diekstraksi menjadi data dan dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan.

Keduanya dapat dibaca sebagai dua sisi dari perubahan kapitalisme digital. Platform menyediakan ruang interaksi, aktivitas manusia menghasilkan data, dan algoritma memungkinkan data tersebut diolah menjadi informasi, prediksi, serta rekomendasi. Hubungan ini menciptakan struktur ekonomi yang sekaligus memiliki dimensi kekuasaan.

Perusahaan platform memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi dalam skala besar. Sebaliknya, pengguna tidak memiliki kemampuan yang sebanding untuk mengetahui bagaimana data mereka diproses dan bagaimana sistem algoritmik memengaruhi pengalaman mereka. Ketimpangan serupa terjadi pada pelaku usaha dan pekerja yang bergantung pada platform untuk memperoleh pasar atau pekerjaan.

Perkembangan kecerdasan buatan berpotensi mempercepat dinamika tersebut. AI memperbesar kemampuan pengolahan data, pengenalan pola, dan otomatisasi keputusan. Namun, dampaknya tidak ditentukan oleh teknologi semata, melainkan juga oleh siapa yang menguasai infrastruktur, data, dan sistem yang mengoperasikannya.

Dari sini kita dapat menarik satu kesimpulan: kapitalisme digital memperluas penguasaan modal dari alat produksi menuju infrastruktur interaksi dan informasi yang membentuk kehidupan manusia. Yang diperebutkan bukan hanya pasar dan sumber daya ekonomi, tetapi juga perhatian, data, preferensi, dan kemampuan memengaruhi keputusan.

Kita berutang banyak pada analisis Srnicek dan Zuboff untuk memahami perubahan ini. Srnicek membantu kita melihat konsentrasi kekuasaan ekonomi di balik platform. Zuboff membuka pemahaman tentang bagaimana pengalaman manusia dapat menjadi sumber akumulasi modal dan bagaimana pengawasan dapat berkembang menjadi instrumen pengaruh terhadap perilaku. Meskipun demikian, keduanya tidak menjelaskan seluruh persoalan dengan cara yang sama. Tidak semua platform menjalankan model kapitalisme pengawasan, dan tidak semua persoalan ekonomi digital dapat direduksi menjadi eksploitasi data. Justru dengan mempertemukan keduanya, kita memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang perkembangan kapitalisme kontemporer.

Menuju Kedaulatan Digital

Kritik terhadap kapitalisme digital tidak harus berakhir dengan penolakan terhadap teknologi. Teknologi telah membuka peluang besar bagi produktivitas, pendidikan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Persoalannya adalah bagaimana memastikan bahwa perkembangan tersebut tidak sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan akumulasi modal.

Di sinilah gagasan kedaulatan digital menjadi relevan. Kedaulatan digital bukan sekadar kemampuan negara membangun aplikasi atau memindahkan pelayanan ke internet. Ia merupakan kemampuan individu, masyarakat, dan negara untuk memiliki kendali yang bermakna atas data, infrastruktur, dan teknologi yang memengaruhi kehidupan mereka.

Setidaknya ada tiga agenda penting. Pertama, perlindungan data dan otonomi individu melalui regulasi yang membatasi pengumpulan serta pemanfaatan data secara tidak bertanggung jawab. Kedua, perlindungan konsumen dari eksploitasi perilaku, termasuk manipulasi pilihan melalui desain digital, pemanfaatan profil konsumen secara tidak transparan, dan praktik yang mengeksploitasi kerentanan pengguna. Ketiga, penguatan kapasitas negara dan masyarakat dalam menguasai infrastruktur digital, membangun tata kelola algoritma yang akuntabel, serta memastikan teknologi berkembang untuk kepentingan publik.

Indonesia telah memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, tantangannya lebih luas daripada sekadar keberadaan regulasi. Diperlukan pengawasan, penegakan hukum, perlindungan konsumen digital, dan kapasitas kelembagaan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Pada akhirnya, persoalan kapitalisme digital membawa kita pada pertanyaan tentang siapa yang menentukan arah masa depan teknologi. Apakah masa depan itu hanya akan ditentukan oleh mereka yang memiliki modal, menguasai platform, dan mengendalikan algoritma? Ataukah manusia dan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menentukan bagaimana teknologi digunakan dan untuk kepentingan siapa?

Kedaulatan digital harus menjadi bagian dari jawaban atas pertanyaan tersebut. Sebab, kemajuan teknologi tidak semestinya diukur hanya dari kecanggihan sistem yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana teknologi tetap menghormati kebebasan, martabat, dan hak manusia.

Penulis: Pengamat Sosial, tinggal di Solok-Sumatera Barat

 

Komentar (0)