Sabtu, 21 November 2026
Breaking News
Ruang Kata

Deklarasi Shenzhen, Ujian Politik Bebas Aktif Indonesia

Riskal Arief | | 7 mnt baca
Deklarasi Shenzhen, Ujian Politik Bebas Aktif Indonesia
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

Dr Asep Setiawan
Dosen Program Doktor Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

JAKARTA - Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Shenzhen, Tiongkok, pada 19 November 2026, menjadi salah satu peristiwa diplomatik paling penting dalam perkembangan politik internasional kontemporer. Berlangsung di sela Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), pertemuan tersebut mempertemukan tiga kekuatan besar yang selama ini menentukan arah persaingan geopolitik dunia.

Ketiganya menghasilkan dokumen bertajuk Heads of State Declaration toward Peace. Deklarasi tersebut menyampaikan komitmen menjaga stabilitas internasional, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar: apakah dunia sedang bergerak menuju perdamaian yang lebih stabil atau justru memasuki era baru ketika nasib negara-negara kecil ditentukan melalui kesepakatan antarkekuatan besar?

Ironisnya, sebagaimana dilaporkan kantor berita Associated Press, deklarasi perdamaian tersebut tidak secara khusus menyebut perang Rusia-Ukraina maupun perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Belum terdapat pula terobosan konkret untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. 

Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara retorika perdamaian dan kenyataan geopolitik. Dialog antarpemimpin memang dapat mengurangi risiko konfrontasi, tetapi belum tentu menghasilkan penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Bagi Indonesia, Deklarasi Shenzhen bukan sekadar peristiwa diplomatik internasional. Pertemuan itu merupakan ujian terhadap relevansi politik luar negeri bebas aktif ketika multilateralisme menghadapi tekanan dan kepentingan negara besar semakin mendominasi pengambilan keputusan global.

Empat Kesepakatan dan Persoalan yang Tersisa.
Deklarasi Shenzhen memuat empat komitmen utama yang mencerminkan kepentingan strategis Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia (The White House, 2026). Pertama, ketiganya menyepakati pentingnya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya peningkatan efektivitas organisasi tersebut dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, deklarasi tidak menjelaskan bentuk reformasi, termasuk kemungkinan pembatasan hak veto maupun penambahan anggota tetap Dewan Keamanan.

Kedua, ketiga negara berencana meningkatkan produksi dan pasokan produk minyak bumi olahan untuk menjaga stabilitas energi global. Komitmen ini menunjukkan bahwa keamanan energi telah menjadi bagian penting dari diplomasi geopolitik, terutama ketika konflik Timur Tengah mengganggu jalur perdagangan dan meningkatkan ketidakpastian pasar.

Ketiga, deklarasi menekankan prinsip persetujuan negara dan penghormatan terhadap kekebalan pejabat negara serta mengingatkan agar Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) tidak menyalahgunakan yurisdiksinya. Butir ketiga menjadi yang paling kontroversial karena berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip akuntabilitas hukum internasional. Pasal 27 Statuta Roma justru menegaskan bahwa jabatan resmi, termasuk kepala negara, tidak dengan sendirinya membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana internasional.

Keempat, ketiganya menyatakan bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh terjadi. Mereka berkomitmen membuka dialog untuk mengurangi risiko nuklir serta mencegah proliferasi senjata nuklir. Komitmen tersebut muncul setelah berakhirnya perjanjian pengendalian senjata nuklir New START pada 5 Februari 2026. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI, 2026) mengingatkan bahwa berakhirnya perjanjian itu meningkatkan ketidakpastian mengenai persenjataan strategis Amerika Serikat dan Rusia.

Dengan demikian, empat kesepakatan Shenzhen lebih merupakan pernyataan mengenai kepentingan bersama daripada arsitektur keamanan internasional yang memiliki mekanisme pelaksanaan jelas.

Kembalinya Konser Kekuatan Besar
Deklarasi Shenzhen mengingatkan dunia pada konsep concert of great powers, yaitu pengelolaan stabilitas internasional melalui koordinasi sejumlah negara berkekuatan dominan. Dalam sejarah diplomasi, pendekatan tersebut pernah berkembang melalui Concert of Europe setelah Kongres Wina 1815. Pola serupa terlihat dalam perundingan kekuatan Sekutu menjelang berakhirnya Perang Dunia II, termasuk Konferensi Yalta 1945.

Namun, Shenzhen tidak identik dengan Yalta. Pertemuan Yalta membahas pengaturan konkret tatanan pascaperang, sedangkan Deklarasi Shenzhen belum menghasilkan rancangan kelembagaan baru, pembagian tanggung jawab keamanan yang terukur, ataupun kesepakatan penyelesaian konflik tertentu. Perkembangan ini justru memperlihatkan kecenderungan diplomasi transaksional, yakni hubungan antarnegara yang semakin ditentukan oleh keuntungan langsung, daya tawar ekonomi, serta kalkulasi keamanan.

Max Yoeli dari Chatham House (2026) sebelumnya menjelaskan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok lebih diarahkan pada pengelolaan persaingan daripada penyelesaian pertentangan struktural. Washington cenderung mengutamakan hasil praktis jangka pendek, sedangkan Beijing menempatkan stabilitas hubungan dalam perhitungan strategis jangka panjang. Pertemuan Shenzhen memperluas kecenderungan itu dengan melibatkan Rusia dalam satu forum trilateral. Ada manfaat potensial dari komunikasi langsung tersebut, terutama untuk mencegah salah perhitungan militer dan eskalasi nuklir. 

Akan tetapi, diplomasi kekuatan besar menjadi bermasalah apabila kesepakatan mereka mengabaikan kedaulatan negara lain, prinsip hukum internasional, atau mekanisme penyelesaian sengketa multilateral. Risiko terbesarnya adalah munculnya hierarki internasional yang semakin tajam: negara besar menetapkan agenda, sementara negara kecil dan menengah hanya menyesuaikan diri dengan keputusan yang dibuat tanpa keterlibatan mereka.

Peluang Indonesia Mendorong Reformasi PBB
Bagi Indonesia, pernyataan mengenai reformasi PBB merupakan peluang diplomatik yang perlu dimanfaatkan secara serius. Struktur Dewan Keamanan PBB masih mencerminkan konfigurasi kekuatan setelah Perang Dunia II. Lima anggota tetap memiliki hak veto, sedangkan keterwakilan negara-negara berkembang, termasuk Afrika dan sejumlah kawasan Asia, belum sebanding dengan perkembangan politik internasional.

Indonesia dapat mendorong reformasi yang meningkatkan keterwakilan geografis, memperkuat transparansi keputusan, dan membatasi penggunaan veto dalam situasi kekejaman massal. 

Namun, Jakarta tidak boleh menganggap komitmen tiga negara di Shenzhen otomatis menunjukkan kesediaan mereka mengurangi keistimewaan sebagai pemegang hak veto. Reformasi yang hanya memperbesar legitimasi anggota tetap tanpa memperbaiki representasi justru berisiko mempertahankan ketimpangan lama.

Diplomasi Indonesia perlu memanfaatkan forum PBB, ASEAN, G20, dan kerja sama Global South untuk membangun dukungan lintas kawasan. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga dapat digunakan sebagai saluran konsultasi, sepanjang tidak mengurangi independensi diplomatik Indonesia.

Sentralitas ASEAN di Tengah Diplomasi Adidaya
Tantangan berikutnya adalah kemungkinan semakin berkurangnya pengaruh ASEAN dalam menentukan arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Selama beberapa dekade, ASEAN mengembangkan berbagai mekanisme dialog, termasuk ASEAN Regional Forum dan East Asia Summit. Forum-forum tersebut memberikan kesempatan kepada negara-negara Asia Tenggara untuk berpartisipasi dalam pembahasan keamanan bersama kekuatan besar. Namun, apabila Washington, Beijing, dan Moskow semakin mengutamakan kesepakatan langsung, posisi ASEAN sebagai penggerak utama diplomasi regional dapat terdesak.

Laporan Lowy Institute (2026), Can ASEAN Agree on a Playbook for Indo-Pacific Security?, menunjukkan bahwa sentralitas ASEAN menghadapi tekanan akibat persaingan kekuatan besar, konflik Laut Tiongkok Selatan, krisis Myanmar, serta kelemahan koordinasi penanganan krisis regional.  Sementara itu, Melinda Martinus (2026) dari ISEAS–Yusof Ishak Institute menemukan bahwa kalangan pengambil keputusan dan pembentuk opini Indonesia tetap memandang ASEAN sebagai instrumen penting untuk mempertahankan otonomi strategis di tengah persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok. 

Artinya, Indonesia perlu memperjuangkan sentralitas ASEAN melalui kemampuan nyata, bukan sekadar pernyataan diplomatik. Kesatuan sikap dalam isu keamanan maritim, penyelesaian konflik, dan ketahanan rantai pasok akan menentukan apakah ASEAN tetap relevan. Indonesia juga perlu memastikan bahwa perbedaan orientasi politik luar negeri antaranggota tidak dimanfaatkan kekuatan eksternal untuk melemahkan posisi tawar kawasan.

Politik Bebas Aktif yang Lebih Strategis
Menghadapi perubahan tersebut, politik bebas aktif tidak cukup lagi dipahami sebagai sikap tidak memihak Amerika Serikat, Tiongkok, ataupun Rusia. Prinsip bebas berarti mempertahankan kemandirian dalam menentukan keputusan berdasarkan kepentingan nasional dan hukum internasional.

Sementara itu, prinsip aktif menuntut Indonesia berinisiatif membentuk agenda perdamaian dan kerja sama internasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang memperkuat pendekatan tersebut melalui diplomasi yang lebih lincah, multidimensi, dan berorientasi hasil. 

Pertama, Indonesia perlu memperkuat koalisi negara menengah atau middle powers, termasuk melalui kerja sama dengan Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Brasil, dan negara-negara ASEAN. Koalisi ini tidak harus menjadi blok baru, tetapi dapat dibangun berdasarkan kepentingan bersama pada isu tertentu. Kedua, Jakarta perlu mengembangkan diplomasi lintas forum dengan tetap menempatkan ASEAN sebagai landasan regional. Keterlibatan dalam BRICS, G20, dan kemitraan bilateral harus saling melengkapi, bukan menciptakan komitmen strategis yang bertentangan.

Ketiga, Indonesia perlu memperjuangkan konsistensi penerapan hukum internasional, termasuk dalam konflik Ukraina, Palestina, dan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Prinsip kedaulatan, perlindungan penduduk sipil, dan penyelesaian damai harus diberlakukan tanpa standar ganda. Keempat, kapasitas diplomasi ekonomi dan keamanan energi harus diperkuat agar Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh kesepakatan sepihak negara besar.

Deklarasi Shenzhen memperlihatkan bahwa diplomasi internasional sedang memasuki masa ketika komunikasi langsung antarkekuatan besar semakin penting, tetapi belum tentu memperkuat keadilan tata kelola global. Indonesia tidak perlu menolak dialog tersebut. Sebaliknya, Jakarta harus memastikan bahwa diplomasi kekuatan besar tetap berada dalam kerangka penghormatan terhadap kedaulatan, hukum internasional, dan kepentingan negara-negara yang tidak duduk di meja perundingan.

Politik bebas aktif akan tetap relevan bukan karena Indonesia berhasil menjaga jarak yang sama terhadap semua kekuatan besar, melainkan karena mampu mempertahankan kemandirian sekaligus membentuk aturan dan keputusan internasional. Dalam dunia yang semakin transaksional, tantangan diplomasi Indonesia bukan sekadar memilih mitra, tetapi memastikan bahwa masa depan tatanan internasional tidak hanya ditentukan oleh mereka yang memiliki kekuatan terbesar.(*)

Ruang Kata adalah rubrik opini. Segala isi dan pandangan yang tercantum merupakan tanggung jawab penuh dari penulis, dan tidak mencerminkan sikap maupun opini dari redaksi BeritaNow.

Komentar (0)