YouTuber, Bobon Santoso mengaku bakal serahkan seluruh gaji yang diperoleh dari YouTube untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) jika terima tantangan laksanakan KKN di Desa KKB, Papua.
Hal ini disampaikan Bobon sebagai respons pernyataan BEM UI di Instagram yang menyebut serangan TNI terhadap Teroris KKB merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Biar adiks adiks @bemui_official tambah semangat terima tantangan kakaks kakaks tentara buat KKN di desa KKB. Gw tambahin juga ya, gaji Youtube seumur hidup gw buat kalian kalo berani terima tantangan kita,” tulis Bobon di Instagram pribadinya dikutip Jumat 5 April 2024.
“Mayan kan, udah dapat gaji tentara seumur hidup ditambah gaji Youtuber juga,” sambung Bobon.
Terdapat beberapa syarat yang Bobon ajukan untuk menerima tantangan ini. Pertama lokasi KKN akan ditentukan olehnya dan BEM UI yang menerima tantangan itni tidak diperkenankan mendapat pengawalan.
Kemudian, satu kelompok KKN dapat diisi anggota maksimal enam orang dan seluruhnya wajib berkemah minimal tiga malam di lokasi yang telah ditentukan.
Terakhir, Bobon meminta BEM UI yang menerima tantangan untuk menulis surat pernyataan bahwa dengan sadar, sukarela dan menerima risiko.
“Monggo. Semangat adiks,” pungkas Bobon.
Dalam unggahan itu, Bobon juga menyertakan slide tiga potret saat dirinya mengunjungi anggota TNI dan Polri yang berdinas di Papua. Pada kesempatan tersebut Bobon tampak memakai rompi anti peluru dan helm tempur.
Berikut pernyataan lengkap BEM UI yang menyebut TNI melakukan pelanggaran HAM di Papua:
Beredarnya video yang menayangkan tindakan penganiayaan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga di Papua telah menggemparkan publik. Kasus tersebut bukan satu-satunya, data menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran HAM mencakup kekerasan aparat terhadap sipil di Papua beberapa tahun terakhir. Kondisi ini jelas-jelas telah melanggar kewajiban negara dalam menegakkan HAM yang termaktub dalam konstitusi dan undang-undang.
Oleh karena itu, sudah semestinya Indonesia sungguh-sungguh menyikapi pelanggaran HAM di Papua dengan mengadakan investigasi menyeluruh dan memastikan berjalannya proses hukum yang adil dan transparan. Pemerintah juga harus mengutamakan pendekatan dialog dalam merespons aspirasi masyarakat, bukan pendekatan kekerasan yang melanggengkan pelanggaran HAM!
