Rencana pemerintah untuk mengintegrasikan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia meminta agar rencana tersebut tidak diputuskan secara terburu-buru dan terlebih dahulu melalui kajian yang komprehensif.
Puan menilai kedua lembaga memiliki peran, tanggung jawab, serta mekanisme penganggaran yang berbeda. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melihat secara menyeluruh apakah penggabungan tersebut benar-benar dapat meningkatkan efektivitas pemantauan, penanganan, dan mitigasi bencana di Indonesia.
Prabowo Pertimbangkan Integrasi Badan Geologi dan BMKG
Wacana untuk menggabungkan Badan Geologi dan BMKG sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas mengenai penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mempertimbangkan integrasi kedua lembaga sebagai salah satu langkah untuk memperkuat sistem pemantauan terhadap berbagai potensi bencana di Tanah Air.
Gagasan tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai jenis bencana, sehingga penguatan sistem pemantauan dan mitigasi menjadi hal yang penting.
Puan menyampaikan bahwa DPR pada dasarnya terbuka untuk mendukung rencana tersebut apabila kajian pemerintah nantinya membuktikan bahwa integrasi kedua lembaga dapat memberikan hasil yang lebih efektif.
“Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu. Penganggaran dan tugasnya kan berbeda-beda,” ujar Puan dalam Konferensi Pers setelah Sidang Paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Perbedaan Fungsi dan Anggaran Perlu Diperhitungkan
Menurut Puan, perbedaan kewenangan, fungsi, serta sistem anggaran antara Badan Geologi dan BMKG harus menjadi bagian penting dalam proses kajian. Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci bagaimana pembagian tugas akan dilakukan apabila kedua lembaga tersebut nantinya diintegrasikan.
Kajian tersebut juga diperlukan untuk melihat apakah perubahan struktur kelembagaan benar-benar memberikan dampak positif terhadap sistem penanganan bencana.
Puan mengatakan DPR dapat memberikan dukungan apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa integrasi ataupun tambahan anggaran justru dapat meningkatkan efektivitas mitigasi bencana.
“Kalau memang setelah dikaji penambahan anggaran tersebut dinilai lebih efektif, tentu DPR akan mendukung hal tersebut,” katanya.
Ia menambahkan bahwa keputusan pemerintah sebaiknya berlandaskan pada hasil kajian yang jelas. Dengan begitu, setiap perubahan kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam menghadapi berbagai risiko bencana.
Puan juga mengingatkan agar pembahasan tidak berhenti pada persoalan struktur organisasi dan besaran anggaran. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang nantinya diterapkan benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi bencana.
Dengan demikian, rencana integrasi Badan Geologi dan BMKG diharapkan tidak hanya menghasilkan perubahan dalam struktur pemerintahan. Dampak nyata terhadap penguatan sistem peringatan dini, pemantauan potensi bencana, serta upaya mitigasi perlu menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.
