Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diketahui tidak memenuhi ketentuan kebersihan dan sanitasi. Sebanyak lebih dari 2.000 dapur dilaporkan telah dihentikan operasionalnya secara permanen karena dinilai tidak memenuhi standar kelayakan higiene.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengungkapkan bahwa penertiban tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap berbagai fasilitas dapur yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan bertajuk Transformasi MBG 2.0 yang berlangsung di Usmar Ismail Hall, Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono menjelaskan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kondisi yang dianggap tidak sesuai dengan standar pengelolaan dapur penyedia makanan. Bahkan, terdapat fasilitas SPPG yang lokasinya berdekatan dengan kandang babi.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya dapur yang memiliki kondisi bangunan dan lingkungan kurang layak untuk kegiatan pengolahan makanan. Temuan-temuan tersebut menjadi alasan BGN melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Lebih dari 2.000 Dapur SPPG Dihentikan Secara Permanen
Sudaryono menyampaikan bahwa BGN telah melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas SPPG dengan memperhatikan persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari hasil penertiban tersebut, lebih dari 2.000 dapur diketahui tidak mempunyai persyaratan kelayakan higiene dan sanitasi sebagaimana mestinya. BGN kemudian mengambil keputusan untuk menghentikan operasional dapur-dapur tersebut secara permanen.
Menurut Sudaryono, kebersihan lingkungan dan keamanan proses pengolahan makanan merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menegaskan bahwa fasilitas yang tidak memenuhi ketentuan tidak boleh tetap beroperasi karena berpotensi menimbulkan persoalan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Penutupan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan SPPG sekaligus memastikan pelaksanaan program makan bergizi berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
BGN Soroti Pemalsuan Sertifikat SLHS
Selain persoalan kebersihan dan kondisi bangunan, BGN juga menemukan dugaan praktik pemalsuan dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Sudaryono menyebutkan bahwa terdapat pihak yang menggunakan dokumen SLHS tidak asli untuk memenuhi persyaratan operasional dapur. Temuan tersebut menjadi perhatian serius dan telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan aparat kepolisian.
Ia menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat saja tidak otomatis membuktikan seluruh kondisi dapur sudah memenuhi standar. Pemeriksaan langsung terhadap fasilitas, lingkungan, serta proses pengolahan makanan tetap diperlukan.
Dengan demikian, dapur yang tidak mempunyai sertifikat maupun fasilitas yang tidak memenuhi persyaratan kebersihan akan menjadi sasaran penertiban.
BGN ingin memastikan setiap SPPG benar-benar menjalankan ketentuan yang berlaku, bukan sekadar melengkapi dokumen administratif untuk mendapatkan izin operasional.
Dalam pembenahan program MBG, Sudaryono juga menekankan bahwa pengawasan tidak hanya diarahkan kepada pengelola dapur, tetapi mencakup yayasan yang menaungi operasional SPPG.
Menurutnya, setiap yayasan harus menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan. Apabila ditemukan pelanggaran, BGN akan mengambil langkah penertiban tanpa membedakan pihak yang terlibat.
Persoalan pengadaan barang juga menjadi salah satu aspek yang mendapatkan perhatian. Sudaryono menyinggung adanya pengadaan sejumlah perlengkapan yang dinilai tidak masuk akal, termasuk barang seperti kaus kaki dan seprai.
Ia menginginkan agar praktik pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan maupun tidak mencerminkan pengelolaan anggaran secara wajar tidak kembali terjadi.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program MBG agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Pembenahan Program MBG Menjadi Prioritas BGN
Langkah penutupan ribuan dapur SPPG menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
BGN diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap seluruh fasilitas penyedia makanan, mulai dari kelayakan bangunan, kebersihan lingkungan, kelengkapan sertifikasi, hingga proses pengadaan kebutuhan operasional.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, fasilitas yang melayani penerima manfaat diharapkan benar-benar memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Pembenahan ini juga menjadi momentum bagi pengelola SPPG dan yayasan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan. Sebab, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan, tetapi juga pada kualitas, kebersihan, dan keamanan makanan yang disajikan. (*)
