Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Dunia digital semakin ramah terhadap teknologi, tetapi belum tentu aman bagi anak-anak. Perundungan melalui media sosial kini menjadi persoalan serius, bahkan anak dapat ikut menjadi sasaran ketika orang tuanya terseret persoalan publik. Kondisi tersebut mendorong aktivis perempuan Imelda Sari mendesak percepatan revisi UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Imelda menilai perlindungan hukum terhadap anak harus mengikuti perkembangan ancaman di ruang digital. Serangan melalui media sosial dapat menjangkau anak-anak tanpa memandang latar belakang keluarga maupun kedudukan orang tuanya. Karena itu, ia meminta pemerintah dan DPR memperkuat aturan sekaligus memastikan mekanisme penegakan hukumnya berjalan efektif.
Desakan tersebut disampaikan Imelda dalam keterangannya yang dikutip ANTARA pada Minggu (22/11/2026). Ia menyoroti berulangnya kasus perundungan terhadap anak, termasuk yang berlangsung melalui berbagai platform media sosial. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan anak menghadapi serangan digital tanpa perlindungan yang memadai.
Anak Pejabat Ikut Diserang, Persoalan Menjadi Sorotan
Salah satu kasus yang disoroti Imelda adalah perundungan terhadap anak Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di media sosial. Menurutnya, anak tersebut turut menjadi sasaran meskipun tidak memahami persoalan yang memicu serangan terhadap ayahnya. Peristiwa itu menjadi contoh bagaimana konflik atau kontroversi yang melibatkan orang dewasa dapat merembet kepada anggota keluarga yang masih anak-anak.
"Hari ini anak Pak Dasco, besok bisa saja anak saya atau anak Anda dan anak bangsa lainnya," ujar Imelda sebagaimana dikutip ANTARA.
Pernyataan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa perlindungan anak tidak boleh bergantung pada status sosial maupun kekuasaan keluarganya. Anak pejabat, anak pekerja, hingga anak dari keluarga biasa memiliki hak yang sama untuk terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Ketika perundungan dianggap sebagai konsekuensi wajar dari kontroversi orang tua, batas antara kritik publik dan serangan terhadap anak menjadi kabur.
Revisi UU Perlindungan Anak, Bukan Sekadar Tambah Hukuman
Imelda mengusulkan agar revisi UU Perlindungan Anak secara khusus memperkuat mekanisme penanganan perundungan di ruang siber. Salah satu perhatian utamanya adalah prosedur penghapusan konten yang menyerang anak agar dapat dilakukan dengan cepat. Ia juga mendorong Indonesia mempelajari praktik perlindungan digital di negara lain, termasuk pendekatan melalui Online Safety Act.
Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka perlindungan melalui UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 serta ketentuan lainnya. Regulasi tersebut mengakui hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk kewajiban negara serta masyarakat dalam penyelenggaraannya. Namun, efektivitas penerapan aturan terhadap bentuk-bentuk perundungan digital tetap menjadi persoalan yang perlu dievaluasi.
Sementara itu, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Aturan tersebut memiliki ruang lingkup berbeda dari UU Perlindungan Anak sehingga kebutuhan revisinya harus diperiksa secara terpisah. Pembaruan hukum juga perlu menjaga kepentingan terbaik anak, bukan hanya memperluas ancaman pidana.
DPR Mulai Bergerak, Perlindungan Anak Diuji
Dorongan Imelda muncul ketika DPR mulai membicarakan pembaruan kedua regulasi tersebut. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan komitmen mempercepat revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA dalam peringatan Hari Anak Internasional, Jumat (20/11/2026). Komitmen tersebut mendapatkan dukungan dari sejumlah anggota parlemen yang menilai bentuk kekerasan terhadap anak terus berkembang.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko menyebut revisi UU Perlindungan Anak telah tercantum dalam Prolegnas 2025–2029 dan berada pada tahap penyusunan. Ia menekankan pentingnya pencegahan, kemudahan pelaporan, pendampingan korban, serta pemulihan psikologis dalam pembaruan regulasi. Singgih juga meminta anak-anak dilibatkan agar pembentukan hukum mempertimbangkan pengalaman kelompok yang hendak dilindungi.
Di sisi lain, anggota Badan Legislasi DPR M. Nasir Djamil mengusulkan revisi UU SPPA masuk dalam Prolegnas Prioritas 2027. Usulan tersebut berangkat dari evaluasi terhadap perkembangan tindak pidana yang melibatkan anak serta kebutuhan penegakan hukum. Pembahasannya masih memerlukan proses legislasi sebelum dapat menghasilkan perubahan aturan yang mengikat.
Perdebatan mengenai revisi undang-undang tidak cukup berhenti pada janji politik atau penambahan pasal. Perlindungan anak membutuhkan sistem yang mampu mencegah serangan, menghentikan penyebaran konten berbahaya, dan memulihkan kondisi korban tanpa mengabaikan hak-hak lainnya. Di tengah derasnya arus media sosial, keselamatan anak seharusnya tidak menunggu sebuah kasus menjadi viral terlebih dahulu.(*)