Pigai Blak-blakan: Jika Hewan Dipindahkan, Berarti Ada Proyek yang Akan Masuk
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai blak-blakan menyoroti isu hewan dipindahkan yang dikaitkan dengan dugaan kepentingan proyek. Pernyataan tersebut muncul menyusul wacana relokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Pernyataan itu disampaikan Pigai seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (17/11/2026). Ia mengaku memiliki pengalaman ketika menangani persoalan pemindahan masyarakat dan satwa saat masih bertugas di Komnas HAM.
"Kalau biasanya pemerintah mau memindahkan satu masyarakat, mau mengurangi kehidupan mereka atau budaya mereka, atau kalau memindahkan hewan, berarti ada proyek yang mau masuk," kata Pigai.
Wacana relokasi badak Jawa sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam konferensi perubahan iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.
Hashim mengusulkan pemindahan sebagian populasi badak Jawa ke Alas Purwo untuk mengantisipasi ancaman bencana alam di Ujung Kulon, termasuk gempa bumi, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Ia juga membuka peluang keterlibatan investor dan lembaga donor dalam mendukung pendanaan konservasi.
Menanggapi usulan tersebut, Pigai mengingatkan bahwa pemindahan satwa harus melalui kajian ilmiah yang matang. Menurutnya, perubahan habitat dapat memengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangbiakan satwa.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan keberadaan masyarakat lokal agar tidak dirugikan oleh kebijakan pengelolaan kawasan konservasi.
Pigai kemudian menegaskan pada 19 November 2026 bahwa relokasi badak Jawa belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Menurutnya, gagasan tersebut masih sebatas wacana yang perlu dikaji dengan melibatkan para ahli dan pemerhati lingkungan.
Polemik ini membuat rencana relokasi badak Jawa tidak hanya menyangkut perlindungan satwa dari ancaman bencana, tetapi juga transparansi pendanaan, kepentingan konservasi, dan perlindungan habitat.
Pemerintah diharapkan menjelaskan secara terbuka dasar kajian, tujuan, serta skema pendanaan sebelum mengambil keputusan terkait masa depan badak Jawa di Ujung Kulon. (*)