Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
BOGOR, BeritaNow.com – Kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, mendadak menjadi pusat perhatian politik nasional. Sejumlah tokoh penting Partai Gerindra dan pejabat pemerintahan berdatangan pada Minggu (22/11/2026), ketika tenggat pengajuan dua calon wakil presiden semakin dekat. Di balik pertemuan tertutup itu, publik menanti keputusan yang akan menentukan siapa pengganti Gibran Rakabuming Raka di kursi wakil presiden.
Pertemuan berlangsung di Padepokan Garudayaksa, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang. Sejumlah tokoh terlihat memasuki kompleks kediaman Prabowo sejak siang, kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.00 WIB. Meski para elite politik telah berkumpul, belum ada keterangan resmi mengenai materi pembicaraan maupun keputusan yang dihasilkan.
Situasi tersebut menarik perhatian karena Presiden Prabowo harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat Rabu, 25 November 2026. MPR telah menjadwalkan pemilihan wakil presiden pada 9 Desember 2026. Artinya, waktu untuk menyelesaikan konsultasi politik dan administrasi pencalonan semakin terbatas.
Deretan Tokoh Penting, Keputusan Masih Misterius
Pertemuan di Hambalang dihadiri sejumlah figur berpengaruh, termasuk Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga terlihat hadir. Selain mereka, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak turut mendatangi kediaman Prabowo.
Kehadiran sejumlah tokoh tersebut memperlihatkan pentingnya pertemuan di tengah dinamika pengisian jabatan wakil presiden. Namun, kehadiran seseorang di Hambalang tidak otomatis menunjukkan bahwa ia masuk dalam daftar kandidat. Tanpa penjelasan resmi, menghubungkan nama-nama yang hadir dengan keputusan pencalonan masih merupakan spekulasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sedang mempersiapkan diri menghadiri pertemuan koalisi bersama Prabowo. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga menyebut konsultasi partai pengusung akan berlangsung sebelum batas pengajuan nama. Menurut Bahlil, empat partai yang terlibat adalah Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, meskipun jadwal pertemuan para ketua umum saat itu belum dipastikan.
Pengganti Gibran, Konstitusi Beri Batas Waktu
Perebutan perhatian terhadap kursi wakil presiden bermula setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak tanggal tersebut. Pemerintah kemudian mempersiapkan mekanisme pengisian jabatan untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih penggantinya dalam waktu paling lambat 60 hari. Presiden mengajukan dua kandidat, kemudian MPR memilih salah satunya. Dengan demikian, proses ini bukan pemilihan langsung oleh masyarakat seperti dalam pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilu.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa dua nama harus disampaikan paling lambat 25 November. Jadwal pemilihan yang semula direncanakan pada 2 Desember telah digeser menjadi 9 Desember untuk memberi ruang konsultasi politik. Yusril juga menegaskan bahwa kewenangan formal mengajukan kedua kandidat berada pada Presiden.
Bukan Sekadar Nama, Stabilitas Pemerintahan Dipertaruhkan
Dalam dinamika politik, nama Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu figur yang mendapat perhatian sebagai kemungkinan calon wakil presiden. Akan tetapi, pembicaraan publik mengenai sosok tertentu tidak dapat disamakan dengan pencalonan resmi. Sampai terdapat pengumuman Presiden dan dokumen yang disampaikan kepada MPR, belum ada dasar untuk memastikan siapa yang akan dipilih.
Pengisian kursi wakil presiden memiliki konsekuensi lebih luas daripada pembagian posisi di antara partai koalisi. Wakil presiden merupakan bagian dari kepemimpinan nasional yang membantu presiden menjalankan pemerintahan dan memiliki fungsi konstitusional dalam kesinambungan kekuasaan. Karena itu, kemampuan menjalankan tugas negara, integritas, dan penerimaan politik semestinya menjadi bagian penting dalam proses penentuan kandidat.
Pertemuan Hambalang kini menjadi salah satu perhatian utama menjelang keputusan tersebut. Namun, publik masih harus menunggu apakah konsultasi politik benar-benar menghasilkan dua nama yang siap diajukan kepada MPR. Yang jelas, kursi wakil presiden bukan sekadar hadiah dalam perundingan elite, melainkan jabatan konstitusional yang membawa tanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia.(*)