Jumat, 20 November 2026
Breaking News
Daerah

UMP Jakarta 2027 Masih Alot, Pramono Ungkap Penyebabnya

Effra S. Husein | | 2 mnt baca
UMP Jakarta 2027 Masih Alot, Pramono Ungkap Penyebabnya
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BERITANOW.COM – Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sempat berlangsung alot. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, perbedaan usulan nilai alfa antara kalangan buruh, pengusaha, dan pemerintah menjadi penyebab belum tercapainya kesepakatan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena besaran UMP Jakarta 2027 akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pengupahan.

Pramono mengatakan, pembahasan dilakukan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan tiga unsur, yakni pemerintah, perwakilan buruh, dan pengusaha.

Menurutnya, masing-masing pihak masih mempertahankan besaran nilai alfa yang dianggap paling sesuai dengan kepentingannya.

"Jadi untuk UMP, sekarang ini sedang dilakukan pembahasan tripartit antara buruh, kemudian pengusaha, dan Pemerintah DKI Jakarta," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah mengambil posisi sebagai mediator untuk mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha. Pemprov DKI juga meminta seluruh pihak mengedepankan musyawarah agar keputusan dapat segera dihasilkan.

Perbedaan Nilai Alfa Jadi Persoalan

Nilai alfa merupakan indeks tertentu atau koefisien pengali yang menjadi salah satu komponen dalam formula perhitungan kenaikan upah minimum.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, nilai alfa memiliki batas bawah 0,5 dan batas atas paling tinggi 1.

Perbedaan pilihan nilai alfa tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan besaran kenaikan upah minimum.

Bagi buruh, kenaikan upah diharapkan mampu menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, pengusaha perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan, produktivitas, serta kondisi perekonomian.

Karena itu, penentuan UMP Jakarta 2027 tidak hanya menyangkut angka kenaikan gaji, tetapi juga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Pembahasan Rampung, Rekomendasi Menunggu Penetapan

Pramono sebelumnya memberikan tenggat hingga Jumat (20/11/2026) agar pembahasan UMP Jakarta 2027 dapat segera menghasilkan keputusan.

Ia berharap penyelesaian di Jakarta bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menentukan upah minimum.

Namun, perkembangan terbaru pada Kamis (19/11/2026), Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Syaripudin menyatakan sidang pembahasan di Dewan Pengupahan telah selesai.

Hasil pembahasan tersebut telah dirangkum dalam rekomendasi dan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

Syaripudin tidak mengungkapkan besaran angka yang direkomendasikan. Ia menyebut berbagai pandangan, termasuk usulan buruh, pengusaha, dan pemerintah, menjadi bahan pertimbangan dalam rekomendasi tersebut.

Dengan perkembangan ini, perhatian kini tertuju pada keputusan Pramono Anung mengenai besaran UMP Jakarta 2027.

Keputusan tersebut akan menjadi salah satu penentu tingkat kesejahteraan pekerja di Ibu Kota sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam menyusun perencanaan bisnis tahun depan. (*)

Komentar (0)