Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BeritaNow.com – Waktu pemerintah daerah untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 semakin sempit. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa gubernur harus menetapkan UMP paling lambat pada 21 November 2026. Di balik tenggat yang tinggal beberapa hari itu, persoalan yang paling dinantikan jutaan pekerja tetap sama: apakah kenaikan upah mampu mengimbangi kebutuhan hidup yang terus berkembang.
Yassierli menyampaikan kepastian jadwal tersebut di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan telah mengirimkan surat edaran berisi data ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, panduan upah minimum sektoral, dan estimasi kebutuhan hidup layak (KHL). Pemerintah juga telah melakukan koordinasi dengan para kepala daerah untuk mendukung proses penetapan upah minimum.
Penetapan UMP menjadi agenda tahunan yang mempertemukan kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pekerja membutuhkan peningkatan daya beli, sementara pengusaha memperhitungkan biaya produksi serta keberlanjutan usaha. Pemerintah daerah berada di tengah kedua kepentingan tersebut dengan kewajiban menetapkan besaran upah sesuai ketentuan yang berlaku.
Aturan Baru Membawa KHL Kembali ke Perhitungan
Penetapan UMP 2027 memiliki landasan hukum baru melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal 138 undang-undang tersebut menempatkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan upah minimum. Ketentuan ini memperkuat perhatian terhadap biaya kebutuhan pekerja dalam proses pengambilan keputusan.
Pasal 139 mengatur bahwa formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Rentang indeks tersebut ditetapkan mulai 0,5 hingga 1,0, sedangkan penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula dan KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah. Dengan demikian, pembahasan upah tidak cukup berhenti pada persentase kenaikan tanpa memperhatikan dasar penghitungan yang digunakan.
Namun, penerapan ketentuan baru tersebut menghadapi persoalan waktu dan kesiapan data. Pemerintah masih menyiapkan estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Karena survei KHL sebagai dasar penetapan belum sepenuhnya tersedia, penghitungan UMP 2027 dilaporkan akan menggunakan formula berbasis variabel ekonomi dan indeks tertentu.
Kepastian Tanggal Belum Berarti Kepastian Besaran
Bagi pekerja, kepastian jadwal pengumuman penting untuk mengetahui standar upah yang akan berlaku pada tahun berikutnya. Namun, pengumuman tepat waktu belum otomatis menjawab apakah nilai upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan biaya tempat tinggal, transportasi, makanan, dan kebutuhan keluarga antardaerah menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan.
Di sisi lain, penetapan upah membutuhkan proses yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Dewan pengupahan daerah berperan memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan data dan ketentuan hukum. Keterbukaan mengenai angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks yang digunakan menjadi penting agar keputusan gubernur tidak menimbulkan kebingungan maupun kecurigaan.
Persoalan ini juga berkaitan dengan kepercayaan antara unsur pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi pengusaha. Ketika dasar perhitungan tidak dipahami bersama, perbedaan pandangan mudah berkembang menjadi perselisihan. Sebaliknya, data yang terbuka dan proses pembahasan yang dapat diuji memberi ruang bagi setiap pihak untuk menilai apakah keputusan tersebut memiliki dasar yang kuat.
Setelah UMP, Giliran UMK dan Upah Sektoral
Pemerintah juga menyiapkan jadwal penetapan upah minimum lainnya. Berdasarkan informasi Kemnaker, upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dijadwalkan diumumkan paling lambat 26 November 2026, sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat 25 November 2026. Penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) dijadwalkan paling lambat 30 November 2026.
UMP dan UMK merupakan standar upah minimum yang berbeda cakupan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 juga menegaskan bahwa upah minimum pada dasarnya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan pekerja dengan masa kerja lebih lama menggunakan struktur dan skala upah perusahaan. Artinya, kenaikan UMP tidak boleh langsung disamakan dengan persentase kenaikan gaji seluruh pekerja.
Menjelang 21 November, publik kini menunggu bukan hanya angka UMP 2027 dari setiap provinsi. Hal yang tidak kalah penting adalah penjelasan tentang bagaimana angka tersebut dihitung dan seberapa jauh kebutuhan hidup pekerja dipertimbangkan. Patut diingat bahwa upah minimum bukan sekadar angka dalam keputusan gubernur, melainkan salah satu penentu daya beli dan kesejahteraan pekerja.(*)