Teguh Santosa di PBB: Pembangunan Sahara Tak Bisa Diabaikan

NEW YORK, BERITANOW.COM — Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa menyoroti perkembangan pembangunan di wilayah Sahara saat menyampaikan pandangannya dalam forum Komite 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas persoalan dekolonisasi.

Teguh hadir sebagai petisioner dalam pembahasan mengenai sengketa Sahara Barat. Keikutsertaannya dalam forum tersebut tercatat untuk keempat kalinya.

Dalam pemaparannya, Teguh mengajak peserta melihat persoalan Sahara tidak hanya dari perspektif politik, tetapi juga dengan memperhatikan perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung di kawasan tersebut.

Menurut Teguh, pembangunan Sahara menjadi salah satu aspek penting dalam melihat kondisi masyarakat dan perkembangan kawasan. Infrastruktur, aktivitas ekonomi serta peningkatan kualitas kehidupan warga dinilai perlu menjadi bagian dari pembahasan mengenai masa depan wilayah tersebut.

Salah satu program yang disampaikan adalah New Development Model atau Model Pembangunan Baru yang diluncurkan Maroko pada 2015 untuk wilayah selatan. Program tersebut mencakup pembangunan dan pengembangan sejumlah sektor di kawasan seperti Laayoune dan Dakhla.

Teguh juga mengungkapkan pengalamannya ketika mengunjungi Dakhla pada Agustus 2024. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat secara langsung sejumlah perkembangan pembangunan yang berlangsung di kawasan itu.

“Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Teguh.

Sejumlah proyek strategis turut menjadi bagian dari pemaparannya, di antaranya pembangunan jalan ekspres Tiznit-Dakhla, Pelabuhan Atlantik Dakhla, pengembangan energi terbarukan serta fasilitas desalinasi air.

Menurut Teguh, proyek-proyek tersebut tidak hanya berkaitan dengan konektivitas wilayah, tetapi juga berpotensi mendukung kegiatan ekonomi dan memperkuat hubungan perdagangan kawasan Atlantik dengan Afrika Barat.

Selain pembangunan, Ketua Umum JMSI tersebut turut menyinggung partisipasi masyarakat dalam proses politik di wilayah selatan Maroko. Dalam pemilu legislatif Maroko pada 23 September 2026, tingkat partisipasi di wilayah Laayoune-Sakia El Hamra disebut sekitar 77 persen, sedangkan Dakhla-Oued Eddahab sekitar 61 persen.

Teguh menilai perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat tersebut perlu menjadi bagian dari perspektif yang lebih luas dalam memahami kondisi Sahara.

Meski demikian, status politik Sahara Barat hingga kini masih menjadi persoalan yang dibahas melalui mekanisme PBB. Karena itu, pembangunan dan proses politik perlu dilihat sebagai dua aspek yang saling berkaitan, tetapi tetap memiliki konteks berbeda.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, Teguh berpandangan perkembangan di lapangan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mendorong solusi politik yang mampu menciptakan stabilitas, pembangunan berkelanjutan dan perdamaian di kawasan.

Ia menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian dalam setiap pembahasan mengenai masa depan Sahara Barat, di tengah proses diplomatik internasional yang masih berlangsung. (*)