Sekolah Negeri Bisa Tidak Ikut Program MBG, Keputusan Harus Disepakati Bersama

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah negeri. Dalam ketentuan sementara yang dibahas pemerintah, sebuah sekolah negeri dapat memilih untuk tidak mengikuti program tersebut.

Namun, keputusan itu tidak dapat dibuat hanya berdasarkan pilihan sebagian siswa atau orang tua. Sekolah dan para wali murid harus memiliki kesepakatan yang sama mengenai pelaksanaan MBG.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan hal tersebut ketika mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.

MBG di Sekolah Negeri Berlaku untuk Semua Siswa

Menurut Sudaryono, sekolah negeri yang memutuskan menerima program MBG harus memberikan makanan bergizi gratis kepada seluruh peserta didik di sekolah tersebut.

Sebaliknya, apabila sekolah memilih tidak menerima program, keputusan tersebut juga berlaku secara keseluruhan.

Dengan mekanisme tersebut, tidak ada skema dalam satu sekolah negeri yang membuat sebagian siswa memperoleh MBG sedangkan kelompok siswa lainnya tidak mendapatkannya.

Sudaryono menjelaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan hasil pembahasan antara BGN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Namun, mekanisme tersebut masih disebut sebagai keputusan sementara.

Orang Tua Siswa Ikut Menentukan

Dalam penerapannya, keputusan sekolah negeri mengenai MBG juga harus melibatkan wali murid.

Artinya, apabila sekolah ingin tetap menerima makanan dari program MBG, harus ada kesepakatan untuk menerima program tersebut. Demikian pula apabila sekolah ingin menolak, keputusan tersebut harus menjadi kesepakatan bersama.

Pemerintah tidak menerapkan pola yang membedakan penerima berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga dalam satu sekolah negeri.

Sebagai contoh, sekolah tidak dapat menentukan hanya siswa dari keluarga tertentu yang memperoleh MBG sementara siswa lainnya tidak, apabila keputusan sekolah adalah menerima program tersebut.

Bagaimana dengan Sekolah Swasta?

Mekanisme untuk sekolah swasta disebut berbeda. Menurut BGN, pemetaan penerima MBG pada sekolah swasta relatif lebih mudah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing sekolah.

Prinsip yang disampaikan BGN adalah program MBG diberikan kepada penerima manfaat, sementara pihak yang tidak bersedia menerima dapat memilih untuk tidak mengikutinya.

DPR Mempertanyakan Konsekuensi Penolakan

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris turut mempertanyakan persoalan yang mungkin muncul apabila sebagian orang tua sebenarnya tidak mengizinkan anak mereka mengonsumsi makanan MBG.

Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pengelolaan makanan yang sudah dikirim ke sekolah tetapi tidak dikonsumsi oleh sebagian siswa.

Pemerintah kemudian menjelaskan bahwa untuk sekolah negeri, mekanisme sementara yang digunakan adalah keputusan secara menyeluruh. Dengan demikian, sekolah harus memiliki satu keputusan bersama, bukan pilihan berbeda untuk kelompok siswa tertentu.

Aturan MBG di Sekolah Negeri Masih Bersifat Sementara

Penjelasan BGN tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG di sekolah negeri untuk saat ini menggunakan prinsip keputusan bersama.

Sekolah yang menerima MBG harus memberikannya kepada seluruh siswa. Sementara itu, jika sekolah memilih tidak menerima, keputusan tersebut juga berlaku bagi seluruh peserta didik.

Karena aturan yang disampaikan masih merupakan mekanisme sementara, perkembangan kebijakan selanjutnya tetap perlu diperhatikan, terutama apabila pemerintah menerbitkan ketentuan yang lebih rinci mengenai prosedur penerimaan maupun penolakan MBG di sekolah.