Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
YERUSALEM, BeritaNow.com — Perebutan kekuasaan di Israel memasuki babak yang tak kalah menegangkan dibandingkan kampanye pemilunya. Benjamin Netanyahu unggul dalam proyeksi perolehan kursi parlemen, tetapi belum memiliki cukup dukungan untuk membentuk pemerintahan. Sementara itu, penantangnya, Gadi Eisenkot, menghadapi dilema politik: membutuhkan dukungan partai-partai Arab yang selama kampanye sulit diterima oleh sebagian sekutunya.
Penghitungan suara pemilu Israel pada Kamis (29/10/2026) masih berlangsung, terutama untuk surat suara khusus dari pemilih yang tidak mencoblos di tempat pemungutan suara biasa. Dengan sekitar 90 persen suara dihitung, kubu Netanyahu diproyeksikan memperoleh 53 kursi, sedangkan kelompok oposisi Eisenkot mendapatkan 48 kursi. Partai-partai yang mewakili warga Arab Israel diperkirakan meraih 19 kursi, suatu pencapaian yang dapat mengubah arah pembentukan koalisi.
Dalam parlemen Israel yang memiliki 120 kursi, pemerintahan memerlukan dukungan mayoritas sedikitnya 61 anggota. Artinya, baik Netanyahu maupun Eisenkot belum mampu membentuk pemerintahan hanya dengan mengandalkan kelompok pendukung masing-masing. Persaingan kini bergeser dari perebutan suara pemilih menuju kemampuan merangkul partai lain.
Kursi Belum Cukup, Janji Kampanye Mulai Diuji
Bagi Eisenkot, matematika politik menghadirkan persoalan yang rumit. Jika 48 kursi kubunya digabung dengan 19 kursi partai-partai Arab, jumlahnya mencapai 67 kursi. Namun, perhitungan itu belum berarti ketiga kelompok otomatis bersedia membentuk pemerintahan bersama.
Selama kampanye, Eisenkot menyampaikan keberatan terhadap pembentukan pemerintahan bersama partai-partai Palestina karena perbedaan pandangan mengenai karakter negara Israel. Sejumlah anggota blok oposisi juga menolak kerja sama tersebut. Akibatnya, peluang mengakhiri pemerintahan Netanyahu tidak hanya bergantung pada hasil suara, tetapi juga kesediaan para pemimpin mengubah sikap politik.
Ibarat sudah memiliki cukup kursi untuk satu meja rapat, para politisi justru belum sepakat siapa yang boleh duduk bersama. Persoalannya bukan sekadar pembagian jabatan, melainkan perbedaan prinsip tentang identitas negara, kebijakan keamanan, dan hubungan dengan Palestina. Karena itu, negosiasi koalisi diperkirakan menjadi ujian yang tidak sederhana.
Partai Arab Mendadak Jadi Penting
Partai-partai yang mewakili warga Arab Israel kini berada dalam posisi penting setelah memperoleh proyeksi dukungan terbesar dalam sejarah keterwakilan mereka. Joint List yang dipimpin Yousef Jabareen dan Ra'am pimpinan Mansour Abbas mempunyai pendekatan berbeda terhadap kemungkinan kerja sama pemerintahan. Keduanya juga tidak dapat dianggap sebagai satu kelompok politik dengan keputusan yang selalu sama.
Jabareen menyatakan partainya ingin membantu mengakhiri pemerintahan Netanyahu, tetapi tidak bersedia langsung masuk kabinet yang dipimpin Eisenkot karena perbedaan kebijakan mengenai Gaza dan Lebanon. Ia membuka kemungkinan memberikan dukungan dari luar pemerintahan melalui mekanisme parlemen. Sementara itu, Abbas menyampaikan kesediaan Ra'am untuk mempertimbangkan keikutsertaan dalam pemerintahan yang dipimpin Eisenkot.
Perbedaan tersebut membuat posisi partai Arab semakin menarik dalam perundingan politik. Mereka berpotensi menentukan terbentuknya pemerintahan tanpa harus seluruhnya menjadi anggota kabinet. Namun, belum terdapat kesepakatan resmi mengenai bentuk dukungan ataupun pembagian kekuasaan.
Surat Suara Terakhir Belum Mengubah Kebuntuan
Menurut laporan langsung The Guardian, situs berita Israel Ynet menyebut lebih dari 29.000 surat suara khusus telah dihitung dari perkiraan sekitar 500.000 suara. Likud yang dipimpin Netanyahu meraih 18,5 persen dari surat suara khusus yang telah dihitung pada pembaruan tersebut. Aliansi Together pimpinan Naftali Bennett dan Yair Lapid memperoleh 15,6 persen, sedangkan partai Yashar pimpinan Eisenkot mendapatkan 14,8 persen.
Surat suara khusus mencakup pemilih yang tidak dapat mendatangi TPS terdaftar, termasuk anggota militer, diplomat, pasien rumah sakit, dan tahanan. Para pengamat memperkirakan penghitungan terakhir tidak akan mengubah secara besar komposisi kursi yang sudah diproyeksikan. Meski begitu, hasil resmi tetap harus ditunggu sebelum pembagian kursi dinyatakan final.
Persoalan lain muncul ketika Likud mengajukan tuduhan mengenai dugaan kecurangan yang melibatkan partai-partai Arab. Kepolisian Israel menyatakan tidak menemukan dasar bukti penyelidikan atau intelijen yang mendukung tuduhan tersebut, sementara komisi pemilihan menyebut tidak ada dasar bagi klaim pencurian suara. Tuduhan itu tetap merupakan klaim politik dan tidak boleh diperlakukan sebagai kecurangan yang telah terbukti.
Nasib Pemerintahan Bisa Lebih Rumit daripada Pemilu
Ketidakpastian hasil politik juga mulai memengaruhi pasar keuangan Israel. The Guardian melaporkan pelemahan mata uang shekel dan penurunan indeks saham utama Tel Aviv pada Rabu setelah proyeksi menunjukkan kebuntuan pembentukan koalisi. Reaksi tersebut mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap ketidakpastian pemerintahan, bukan bukti bahwa krisis politik telah mencapai tahap tertentu.
Apabila tidak ada pemimpin yang berhasil mengumpulkan dukungan mayoritas, Israel dapat menghadapi negosiasi panjang atau bahkan pemilu ulang. Selama belum terbentuk pemerintahan baru, Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara. Situasi ini membuat kemenangan dalam penghitungan suara berbeda dari keberhasilan membentuk pemerintahan.
Bagi warga Israel, perundingan tersebut akan menentukan siapa yang mengambil keputusan mengenai ekonomi, keamanan, dan kebijakan terhadap Gaza serta Tepi Barat. Bagi warga Arab Israel, peningkatan keterwakilan dapat membuka kesempatan memperjuangkan kepentingan komunitas mereka melalui parlemen. Ironinya, setelah semua suara dihitung, pertanyaan terbesar mungkin bukan siapa memperoleh kursi terbanyak, melainkan siapa yang bersedia duduk bersama untuk memerintah.(*)
