Pemerintah Evaluasi Skema KPR Gaji Rp17 Juta, Himperra Usul Harga Rumah Subsidi Naik

JAKARTA, BERITANOW.COM — Pemerintah tengah mengkaji rencana skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan hingga Rp17 juta per bulan. Evaluasi ini dilakukan untuk membantu kelas menengah mengakses hunian, seiring pelemahan daya beli yang melanda sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pembahasan masih mencakup regulasi, kelompok sasaran, serta kemungkinan pemberian insentif tambahan. Menurutnya, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait untuk membahas kebijakan pembiayaan tersebut.

Evaluasi Regulasi KPR
Maruarar mengungkapkan bahwa pemerintah masih mengkaji rencana skema KPR tersebut bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ditanya kemungkinan penerapan lebih cepat dari 2027, ia menyebut pemerintah tengah mengupayakan percepatan proses.

"Untuk membahas soal itu, aturannya, regulasinya, kemudian juga yang menengah tanggung ya, kemudian juga kita akan mengevaluasi semua regulasi-regulasi yang ada," ujar Ara di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Kompas.com.

Selain skema KPR bagi masyarakat berpenghasilan hingga Rp17 juta, pemerintah juga mengevaluasi sejumlah kebijakan pembiayaan perumahan. Evaluasi itu mencakup KPR daur ulang (recycle) dan opsi tenor KPR subsidi hingga 40 tahun.

Menurut Maruarar, opsi tenor 40 tahun telah mulai dijalankan oleh sejumlah bank. Sejauh ini baru empat bank yang menerapkan opsi tersebut, yakni Bank BTN, BRI, BSN, dan Bank Nobu.

Usulan Harga Rumah Subsidi
Di tengah evaluasi pemerintah, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengusulkan perluasan batas harga rumah subsidi. Usulan itu mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra 2026 di Kota Batu, Jawa Timur.

Ketua Umum Himperra Ari Tri Priyono menyatakan skema rumah subsidi saat ini perlu beradaptasi dengan kebutuhan pasar, lokasi strategis, dan kemampuan finansial pembeli. Untuk segmen rumah subsidi berplafon hingga Rp500 juta, Himperra mengusulkan skema bunga KPR di kisaran 6 persen hingga 8 persen.

"Penjualan rumah subsidi terus terang tahun ini anjlok cukup dalam karena daya beli MBR yang melemah. Demand-nya yang bikin pusing, karena itu perlu keberpihakan pemerintah yang lebih lagi," ujar Ari.

Ia menambahkan, perluasan harga rumah subsidi akan membuat pengembang memperhitungkan kemudahan akses dengan pusat aktivitas di wilayah perkotaan. Menurutnya, anak muda cenderung memilih lokasi tempat tinggal dengan jarak dekat ke tempat kerja dan pusat keramaian.

Dua Poin Strategis untuk Stimulasi Pasar
Himperra mengajukan dua poin strategis untuk menstimulasi pasar perumahan. Pertama, evaluasi skema bunga KPR dengan bunga flat untuk 10 tahun pertama, mengingat banyak debitur mampu melunasi pinjaman lebih cepat saat kondisi ekonomi membaik.

Kedua, mengusulkan pengalihan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 100.000 unit menjadi insentif FLPP senilai Rp20 juta per unit. Insentif itu difungsikan sebagai skema pemotong harga awal untuk MBR berpendapatan terendah.

Langkah itu diharapkan mempercepat penyerapan target FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2026. Himperra juga menyoroti hambatan perizinan daerah yang dinilai masih memicu ketidakpastian investasi pengembang.

Guna menyelesaikan persoalan tersebut, Himperra mendorong agar seluruh proses perizinan perumahan diintegrasikan langsung di bawah kendali Kementerian PKP. "Intinya pengembang membutuhkan kepastian untuk membangun, sementara calon pembeli membutuhkan dukungan agar dapat mengakses pembiayaan dengan mudah dan cepat," tegas Ari.

Backlog Turun, Realisasi FLPP Capai Separuh
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026, backlog kepemilikan rumah turun menjadi 9,29 juta rumah. Angka itu menurun dari Maret 2025 yang berada di posisi 9,64 juta rumah.

Sementara itu, realisasi FLPP mencapai 178.211 unit atau sekitar 50,92 persen per 9 Oktober 2026 dari target 350 ribu unit. Himperra menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah menyediakan hunian subsidi melalui FLPP.

Seluruh usulan hasil Rakernas 2026 telah disampaikan kepada Menteri PKP Maruarar Sirait untuk dikaji lebih mendalam bersama asosiasi pengembang lainnya.(*)

Informasi ini dihimpun BeritaNow dari berbagai sumber.