Mentan Amran Minta Mafia Alsintan Dihukum Berat, 85 Alat Pertanian Ditemukan di Sulawesi Selatan
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
MAROS, BERITANOW.COM – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) milik pemerintah. Praktik jual beli bantuan pertanian yang seharusnya diberikan secara gratis kepada petani dinilai sebagai tindakan yang merugikan masyarakat dan tidak boleh dibiarkan.
Penegasan tersebut disampaikan Amran ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11/2026). Ia menyoroti adanya dugaan penyimpangan distribusi alsintan yang ditemukan di sejumlah wilayah. Menurutnya, bantuan pemerintah merupakan fasilitas yang bersumber dari anggaran negara sehingga harus digunakan sesuai tujuan awal, yakni mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani.
Amran menegaskan bahwa bantuan peralatan pertanian tidak seharusnya dijadikan sebagai objek bisnis oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Terlebih, fasilitas tersebut diberikan tanpa dipungut biaya karena merupakan program pemerintah untuk membantu para petani.
Ia meminta kepolisian mengusut tuntas setiap mafia alsintan tersebut. Pihak yang terbukti melakukan penjualan, penguasaan secara tidak sah, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan harus mendapatkan hukuman yang memberikan efek jera.
85 Unit Alsintan Ditemukan di Sulawesi Selatan
Dalam keterangannya, Amran mengungkapkan bahwa pemerintah telah menemukan indikasi penyimpangan bantuan alsintan di beberapa daerah. Khusus di Sulawesi Selatan, terdapat sekitar 85 unit peralatan pertanian yang telah dikumpulkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Dari keseluruhan temuan tersebut, empat unit di antaranya disebut berhasil diketahui dalam dugaan praktik transaksi jual beli. Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan secara terperinci identitas pihak yang diduga terlibat maupun hasil akhir pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti tersebut.
Proses verifikasi masih diperlukan untuk memastikan bagaimana penyimpangan terjadi, siapa saja pihak yang bertanggung jawab, serta apakah terdapat pelanggaran dalam proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan pemerintah.
Amran juga menyampaikan bahwa informasi mengenai dugaan penyalahgunaan alsintan diterima dari wilayah lain, termasuk Kabupaten Takalar. Pemerintah daerah diminta segera mengambil tindakan apabila ditemukan traktor atau peralatan pertanian bantuan negara yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
Pemerintah Minta Bantuan Pertanian Segera Ditarik Jika Disalahgunakan
Selain meminta proses hukum berjalan, Kementerian Pertanian juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap seluruh bantuan yang telah disalurkan kepada kelompok tani maupun penerima lainnya. Apabila ditemukan indikasi penyelewengan, pemerintah daerah diminta mengambil langkah penertiban, termasuk menarik kembali peralatan yang bermasalah.
Menurut Amran, seluruh bantuan tersebut berasal dari uang negara yang dihimpun melalui pajak masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus kembali memberikan manfaat kepada rakyat, khususnya petani yang membutuhkan dukungan sarana produksi pertanian.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan atau menguasai bantuan tersebut demi kepentingan pribadi. Pengawasan juga harus dilakukan secara menyeluruh agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.
Polisi Diminta Bertindak Tanpa Pandang Bulu
Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran meminta jajaran kepolisian, baik di tingkat kepolisian resor (Polres) maupun kepolisian daerah (Polda), untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan alsintan secara profesional. Penanganan perkara diharapkan tidak berhenti pada pengumpulan barang, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
Amran turut menekankan bahwa proses penegakan hukum harus berlaku bagi siapa saja. Kedekatan pribadi, hubungan keluarga, jabatan, maupun latar belakang seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan dan pertanggungjawaban hukum.
Ia menyatakan bahwa tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran di sektor pertanian. Setiap dugaan penyimpangan harus ditangani berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah tegas tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya praktik penyalahgunaan bantuan pemerintah di berbagai daerah. Selain itu, pengawasan distribusi alsintan perlu diperkuat agar program bantuan pertanian dapat berjalan sesuai sasaran.
Dengan adanya penertiban dan penegakan hukum, pemerintah berharap petani dapat memperoleh haknya secara utuh. Bantuan berupa traktor dan peralatan pertanian lainnya diharapkan benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan produksi, meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, serta memperkuat sektor pertanian nasional.
Kasus dugaan jual beli alsintan ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya transparansi dalam pengelolaan bantuan negara. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan terus melakukan pengawasan agar fasilitas yang diberikan kepada petani tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.(*)