Sabtu, 21 November 2026
Breaking News
Hukum & Kriminal

ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD DPR soal Pembahasan RUU Perampasan Aset

Tajusa, M. | | 4 mnt baca
ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD DPR soal Pembahasan RUU Perampasan Aset
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BERITANOW.COM – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama koalisi masyarakat sipil melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Persoalan yang menjadi sorotan ICW adalah tidak tersedianya akses publik terhadap dokumen rancangan undang-undang selama pembahasan berlangsung. Menurut ICW, keterbukaan naskah RUU merupakan bagian penting dari proses legislasi agar masyarakat dapat mengetahui, mempelajari, serta memberikan masukan terhadap aturan yang sedang disusun oleh DPR.

ICW adukan puan maharani disampaikan bertepatan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11). ICW menilai masyarakat seharusnya memperoleh kesempatan untuk mengetahui isi rancangan undang-undang sebelum keputusan pengesahan dilakukan.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menjelaskan bahwa laporan kepada MKD diajukan karena pihaknya menilai terdapat persoalan dalam tahapan formal pembentukan undang-undang, terutama mengenai penyebarluasan dokumen rancangan kepada masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa laporan tersebut telah diterima oleh MKD. Selain itu, pengaduan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari somasi yang sebelumnya dikirimkan kepada DPR pada 16 November.

ICW Soroti Tidak Adanya Akses terhadap Naskah RUU
ICW mempertanyakan keterbukaan DPR dalam proses penyusunan RUU Perampasan Aset. Ibrahim menyebut hingga undang-undang tersebut disahkan, pihaknya belum memperoleh dokumen lengkap yang dapat digunakan untuk mencermati substansi aturan tersebut.

Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan karena masyarakat sipil seharusnya mempunyai ruang untuk mengikuti perkembangan pembahasan legislasi. Keterlibatan publik bukan hanya berkaitan dengan kehadiran dalam forum diskusi, tetapi juga kesempatan untuk membaca dokumen dan memahami materi yang sedang dibahas.

Ibrahim juga menyampaikan bahwa somasi yang sebelumnya dilayangkan ICW belum memperoleh jawaban dari pihak DPR. Ia menambahkan, organisasi tersebut mengaku belum pernah mendapatkan undangan untuk terlibat secara langsung dalam pembahasan maupun perumusan RUU Perampasan Aset.

Bagi ICW, transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketersediaan dokumen secara terbuka dapat membantu masyarakat melakukan pengawasan sekaligus menghindari munculnya kesalahpahaman mengenai substansi kebijakan yang disusun oleh lembaga legislatif.

Ketua Komisi III DPR Klaim Sudah Gelar 87 Kali Audiensi
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan penjelasan mengenai tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia menyatakan bahwa proses pembahasan rancangan aturan tersebut telah dimulai sejak September 2025.

Menurut Habiburokhman, Komisi III telah menyelenggarakan sebanyak 87 kali pertemuan audiensi dengan berbagai pihak melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Pertemuan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menyerap pandangan dan masukan dari berbagai unsur masyarakat.

Habiburokhman juga menilai jumlah audiensi tersebut menunjukkan bahwa proses pembahasan telah melibatkan banyak pihak. Ia menyampaikan bahwa pertemuan dengan berbagai elemen dilakukan secara rutin, bahkan dalam beberapa pekan dapat berlangsung lebih dari satu kali.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah proses pengesahan RUU Perampasan Aset pada pembahasan tingkat pertama, Rabu (18/11). Klaim mengenai jumlah audiensi ini menjadi salah satu penjelasan DPR dalam menanggapi perhatian publik terhadap proses penyusunan undang-undang tersebut.

Puan Maharani Sebut Pembahasan RUU Melibatkan Partisipasi Publik
Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyampaikan pandangannya mengenai proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Dalam pidatonya, Puan menyatakan bahwa penyusunan rancangan undang-undang tersebut telah melalui proses partisipasi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU telah memberikan ruang bagi publik untuk mengakses dan mencermati proses legislasi. Menurut Puan, keterbukaan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memahami tahapan penyusunan kebijakan serta memperoleh informasi yang jelas mengenai pembahasan undang-undang.

Pernyataan Puan tersebut sekaligus menjadi penjelasan DPR mengenai proses formal pembentukan RUU Perampasan Aset. Namun, persoalan mengenai akses terhadap dokumen rancangan masih menjadi perhatian ICW yang telah mengajukan pengaduan kepada MKD.

MKD DPR Belum Memberikan Tanggapan atas Pengaduan ICW
Hingga informasi ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari MKD DPR mengenai laporan yang diajukan ICW. Upaya konfirmasi kepada Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan Wakil Ketua MKD Imron Amin juga belum memperoleh jawaban.

Pengaduan tersebut selanjutnya menjadi perhatian karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan undang-undang. MKD memiliki peran dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR sesuai kewenangannya.

Perbedaan pandangan antara ICW dan pimpinan DPR mengenai keterbukaan pembahasan RUU Perampasan Aset membuat persoalan ini masih perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Masyarakat kini menantikan bagaimana MKD menindaklanjuti laporan tersebut serta apakah DPR akan memberikan penjelasan tambahan mengenai akses publik terhadap dokumen rancangan undang-undang.

Perkembangan penanganan pengaduan ICW menjadi hal yang menarik untuk dicermati, terutama karena keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.(*)

Komentar (0)