Memutus Mata Rantai Karhutla Musiman: Antara Tuntutan Ekonomi dan Hati Nurani

Oleh: Tifani Luh Riady
Praktisi Geospasial Bidang SDA & Lingkungan
Mahasiswi S2, Universitas Al-Azhar Jakarta

Setiap kali musim kemarau tiba, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia hampir selalu berulang. Kabut asap, gangguan kesehatan warga, hingga terganggunya aktivitas harian seolah menjadi siklus tahunan yang sulit dihentikan. Di balik krisis yang seakan tak ada habisnya ini, ada pertarungan kepentingan yang nyata: dorongan keuntungan ekonomi jangka pendek berhadapan dengan kebutuhan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Data historis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa lebih dari 90% kejadian karhutla di Indonesia dipicu oleh faktor antropogenik (aktivitas manusia). Penyebab utamanya mengakar pada motif ekonomi, yaitu praktik pembukaan dan pembersihan lahan (land clearing) dengan cara dibakar karena dianggap paling cepat, murah, dan efisien secara finansial untuk ekspansi pertanian maupun perkebunan. Ketika motif ekonomi berbasis metode murah ini bertemu dengan kondisi kemarau panjang serta pengeringan lahan gambut, api kecil cepat berubah menjadi bencana ekologis berskala besar.

Jika dicermati dari sudut pandang ekologi lanskap, karhutla sebenarnya bukan sekadar musibah musiman atau masalah teknis pemadaman semata. Kejadian ini lebih tepat dilihat sebagai cerminan dari pola tata kelola yang selama ini cenderung reaktif dan parsial. Selama ini, energi dan anggaran besar lebih banyak terserap untuk penanganan darurat saat api sudah telanjur membesar—mulai dari pengerahan ribuan personel hingga pemadaman udara. Pendekatan ini tentu krusial dalam situasi krisis, namun tidak menyentuh akar permasalahan di hulu.

Hilangnya Potensi Bioekonomi dan "Perpustakaan Molekuler" yang Belum Terpetakan
Selain kerugian ekologis dan sosial yang langsung dirasakan, ada aspek krusial yang jarang masuk dalam hitungan neraca pembangunan: hilangnya potensi bioprospeksi. Indonesia berdiri sebagai salah satu negara megabiodiversitas utama dunia yang menampung sekitar 17% spesies global.

Data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat bahwa Indonesia memiliki sekitar 31.750 spesies flora (mulai dari lumut, paku-pakuan, hingga sekitar 25.000 lebih spesies tumbuhan berbiji atau spermatofit) serta luar biasanya lagi, mencakup 744.000 lebih spesies fauna. Belum lagi kekayaan mikrobianya, yang mencakup ribuan isolat mikroorganisme tanah dan akuatik yang tersimpan sebagai modal dasar industri farmasi, pangan, dan bioteknologi masa depan.

Ketika lahan gambut dan hutan terbakar, kerugian yang ditimbulkan bukan sekadar hilangnya tegakan kayu atau pelepasan emisi karbon, melainkan musnahnya perpustakaan molekuler, kode genetik endemik, dan mikrobia tanah yang sebagian besar bahkan belum sempat diteliti dan dicatat secara komprehensif. Peluang ekonomi berbasis pengetahuan jangka panjang kerap dikorbankan begitu saja demi komoditas ekstraktif jangka pendek.

Dari perspektif praktik Geographic Information System (GIS) dan pemindaian jarak jauh (remote sensing), sering kali dijumpai adanya celah antara ketersediaan data spasial yang presisi dengan kebijakan di lapangan. Padahal, data pemantauan vegetasi, tren tingkat kebasahan lahan, dan analisis spasial seharusnya menjadi basis utama pencegahan, bukan sekadar pelaporan setelah kerusakan terjadi.

Integrasi Sistem: Dari Reaktif Menuju Preventif
Memutus rantai karhutla menuntut pergeseran pendekatan dari penanganan reaktif ke pencegahan sistemik. Hal ini membutuhkan perpaduan antara data yang akurat, teknologi pemantauan, tata kelola lanskap yang tepat, serta pelibatan aktif masyarakat.

Berikut adalah beberapa langkah yang rasional dan feasible untuk diterapkan:
- Inventarisasi Data Ekologi dan Bioprospeksi di Hulu
Sebelum suatu kawasan dibuka atau diberi izin pemanfaatan, penting untuk mengintegrasikan inventarisasi keanekaragaman hayati—termasuk pemanfaatan teknologi environmental DNA (eDNA)—ke dalam kajian lingkungan seperti AMDAL dan KLHS. Wilayah dengan tingkat endemisitas tinggi serta nilai bioprospeksi yang besar perlu mendapatkan prioritas perlindungan mutlak.

- Sistem Peringatan Dini Berbasis Teknologi
Pengawasan perlu dilakukan secara proaktif melalui pemantauan real-time. Integrasi sensor untuk mengukur tinggi muka air tanah (TMAT) di lahan gambut, stasiun cuaca mikro, serta analisis citra satelit dapat membantu mendeteksi potensi kekeringan secara dini. Dengan cara ini, langkah mitigasi seperti pembasahan kembali (rewetting) dapat dilakukan sebelum titik panas (hotspot) memicu kebakaran besar.

- Tata Kelola Lanskap Berbasis Kesatuan Ekologis
Api dan air tidak tunduk pada batas administratif atau konsesi izin. Oleh karena itu, pengelolaan harus diarahkan pada unit ekologis yang utuh, seperti Kesatuan Hidrologi Gambut (KHU) dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pemerintah daerah yang berhasil menjaga tingkat kebasahan lahan dan mempertahankan catatan zero-karhutla di wilayah kerjanya layak diberikan insentif fiskal khusus.

- Konservasi Berbasis Masyarakat dan Insentif Ekonomi
Teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif jika masyarakat di tingkat tapak diletakkan di luar sistem. Selama warga di sekitar kawasan hutan dihadapkan pada pilihan sulit antara membuka lahan dengan cara dibakar untuk bertahan hidup atau membiarkannya utuh tanpa kompensasi, pencegahan akan selalu sulit. Oleh karena itu, perlu ada skema imbal jasa lingkungan (Payment for Ecosystem Services) dan bagi hasil (benefit-sharing) yang jelas dari pemanfaatan riset bioprospeksi atau wisata berbasis alam. Ketika menjaga hutan dan merawat kebasahan lahan memberikan nilai ekonomi yang nyata bagi masyarakat, perlindungan lingkungan akan berjalan secara organik dan berkelanjutan.

Penutup
Pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan secara ekstrem. Mengubah arah kebijakan dari penanganan reaktif yang mahal menuju pencegahan berbasis sains, perlindungan kekayaan hayati, dan keadilan sosial adalah langkah yang paling logis.

Memutus rantai karhutla pada akhirnya menuntut konsistensi kebijakan: apakah pemangku kepentingan akan terus membiarkan aset ekologis masa depan—yang mencakup ratusan ribu spesies flora dan fauna—habis terkikis demi keuntungan sesaat, atau mulai serius menata lanskap secara bijak demi kedaulatan bioekonomi bangsa yang berkelanjutan.(*)

Ruang Kata adalah rubrik opini. Segala isi dan pandangan yang tercantum merupakan tanggung jawab penuh dari penulis, dan tidak mencerminkan sikap maupun opini dari redaksi BeritaNow.