Mantan Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan, Ini Perkembangan Kasusnya
Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI
JAKARTA, BERITANOW.COM – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mempersiapkan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Sidang tersebut direncanakan berlangsung pada pekan depan menyusul keterlibatan namanya dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Kepastian mengenai rencana persidangan itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. Ia mengatakan bahwa agenda sidang etik terhadap Listyo Sigit telah masuk dalam perencanaan internal kepolisian. Namun, pihaknya belum mengungkap tanggal pasti pelaksanaan persidangan tersebut.
Dalam keterangannya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026), Isir menyebut sidang etik mantan Kapolri itu akan dilaksanakan pada minggu mendatang.
Meski demikian, Polri belum menyampaikan secara terperinci mengenai susunan agenda maupun hari pelaksanaan sidang. Untuk sementara, perhatian institusi kepolisian masih tertuju pada proses pemeriksaan etik terhadap sejumlah personel lain yang juga terseret dalam perkara yang sama.
Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Lebih Dahulu Digelar
Sebelum agenda persidangan Listyo Sigit dilaksanakan, Polri terlebih dahulu menggelar sidang kode etik terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Persidangan tersebut berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Komisi yang bertugas menangani persidangan dipimpin oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua sekaligus anggota. Posisi wakil ketua merangkap anggota dipercayakan kepada Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan.
Selain pimpinan komisi, terdapat tiga perwira tinggi Polri yang turut menjadi anggota, yakni Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.
Di sisi lain, proses sidang etik terhadap Irjen Pol. Slamet Uliandi masih belum dapat ditentukan waktunya. Menurut Isir, kondisi kesehatan Slamet saat ini masih memerlukan perawatan medis sehingga pelaksanaan persidangan belum memungkinkan untuk dilakukan.
Polri, kata Isir, tetap mempertimbangkan kondisi yang bersangkutan dan tidak ingin memaksakan proses persidangan ketika kondisi kesehatannya belum memungkinkan. Pertimbangan tersebut juga berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi setiap personel yang menjalani proses hukum maupun pemeriksaan etik.
Empat Perwira Polri Berstatus Tersangka
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik ini sebelumnya telah ditangani oleh Bareskrim Polri. Dalam proses penyidikan, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka yang berasal dari kalangan perwira tinggi kepolisian.
Keempat nama tersebut adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disebut sebagai mantan Kapolri dan mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution yang menjabat Kadivkum Polri, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, serta Irjen Pol. Slamet Uliandi yang merupakan mantan Kadiv TIK Polri.
Para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah tindakan yang menjadi objek penyidikan, meliputi penyadapan tanpa hak, penghapusan informasi atau dokumen elektronik, serta aktivitas mengakses sistem elektronik secara tidak sah.
Penanganan perkara tersebut juga diikuti dengan pemeriksaan melalui mekanisme kode etik profesi kepolisian. Proses etik menjadi bagian tersendiri yang harus dijalankan sesuai ketentuan dan prosedur internal Polri.
Ahrie Sonta Nasution Ajukan Banding atas Putusan PTDH
Dalam perkembangan sebelumnya, Divisi Propam Polri telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution pada Selasa, 10 November 2026.
Hasil persidangan tersebut berujung pada penjatuhan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Putusan itu menjadi salah satu perkembangan penting dalam rangkaian pemeriksaan etik terhadap para personel yang terkait dengan perkara tersebut.
Namun, Ahrie tidak menerima begitu saja keputusan yang dijatuhkan oleh majelis sidang. Ia menyampaikan rencana untuk menggunakan haknya mengajukan banding terhadap putusan PTDH tersebut.
Dengan adanya agenda sidang etik Listyo Sigit pada pekan depan, perkembangan penanganan perkara ini masih akan menjadi perhatian publik. Polri selanjutnya diharapkan menyampaikan informasi resmi mengenai jadwal persidangan, hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut terhadap masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(*)