Rabu, 18 November 2026
Breaking News
Hukum & Kriminal

KPK Kejar Jejak Suap Proyek Kereta Sumsel, 7 Saksi Dipanggil

Riskal Arief | | 4 mnt baca
KPK Kejar Jejak Suap Proyek Kereta Sumsel, 7 Saksi Dipanggil
Bagikan:

Dapatkan Update Berita & Hadiah Menarik Setiap Hari, Gabung Di Whatsapp Channel KLIK DISINI

JAKARTA, BeritaNow.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Sumatera Selatan. Sebanyak tujuh saksi dari kalangan pegawai perusahaan swasta dan instansi pemerintah dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Selasa (17/11/2026). Penelusuran ini menambah panjang pengusutan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Keuangan Negara Palembang, Sumatera Selatan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi agenda tersebut sebagaimana dilaporkan Media Indonesia pada Selasa (17/11/2026). Ketujuh saksi dipanggil untuk kepentingan pengembangan penyidikan, tetapi materi pemeriksaan masing-masing belum dijelaskan secara terperinci.

Kasus ini bukan sekadar cerita tentang proyek pembangunan yang tersandung dugaan suap. Penyidik sebelumnya juga menelusuri proses pengadaan hingga dugaan aliran uang kepada pihak-pihak di Kementerian Perhubungan. Di tengah upaya memperkuat transportasi nasional, perkara tersebut kembali menyoroti persoalan transparansi penggunaan anggaran infrastruktur.

Tujuh Saksi dari Pemerintah dan Perusahaan Swasta
Berdasarkan laporan Media Indonesia, tujuh saksi yang dipanggil terdiri atas RM dan M, keduanya pegawai PT Maju Wira Persada. Dua saksi lainnya, ADK dan DP, merupakan pegawai Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Palembang. Penyidik juga memanggil S, yang disebut bekerja di PT Peraga Lambang Sejahtera dan PT Krida Utama.

Dua saksi berikutnya adalah MR dari PT Prima Karya Sejahtera Consultant dan seorang pihak swasta berinisial II. Dengan demikian, pemeriksaan mencakup pihak yang bekerja di lingkungan pemerintah maupun perusahaan. Namun, status mereka masih sebagai saksi dan pemanggilan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan dalam tindak pidana.

Sehari sebelumnya, Senin (16/11/2026), KPK juga dilaporkan memanggil sejumlah saksi lain dalam penyidikan yang sama. Mereka mencakup pegawai BTP Palembang berinisial W, SS, dan JRO, serta empat aparatur sipil negara Kementerian Perhubungan. Direktur PT Surya Annisa Kencana berinisial ARH dan seorang pegawai perusahaan tersebut turut disebut dalam rangkaian pemeriksaan.

Dugaan Aliran Uang Jadi Sorotan
Pengusutan proyek jalur kereta Sumatera Selatan telah berlangsung melalui sejumlah pemeriksaan sebelumnya. Pada 9 November 2026, KPK mendalami dugaan aliran uang proyek kepada pihak-pihak di Kementerian Perhubungan dengan memeriksa mantan Direktur Pemasaran dan Penjualan PT LEN Railway Systems. Penyidik juga pernah menelusuri kontrak pengadaan bantalan rel sebagai bagian dari pengembangan perkara.

Rangkaian pemeriksaan tersebut memperlihatkan adanya beberapa aspek yang sedang ditelusuri, mulai dari pengadaan pekerjaan hingga hubungan keuangan para pihak. Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah seluruh aspek tersebut juga menjadi materi pemeriksaan tujuh saksi terbaru. KPK masih perlu menjelaskan temuan penyidikan yang dapat disampaikan kepada publik.

Perkara korupsi DJKA bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada April 2023. Media Indonesia melaporkan bahwa hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 22 tersangka dalam pengembangan kasus tersebut, termasuk mantan anggota DPR RI periode 2019–2024, Sudewo. Dua perusahaan, yakni PT Istana Putra Agung dan PT KA Properti Manajemen, juga disebut telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.

Uang Publik dan Mutu Pembangunan
Proyek perkeretaapian menggunakan sumber daya besar untuk menyediakan infrastruktur transportasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Jika pengadaan pekerjaan dipengaruhi praktik suap, proses persaingan usaha berisiko tidak lagi didasarkan pada penawaran dan kemampuan teknis terbaik. Persoalannya kemudian bukan hanya siapa menerima uang, melainkan apakah anggaran negara digunakan sebagaimana mestinya.

Risiko korupsi infrastruktur juga menyangkut mutu pekerjaan dan efisiensi belanja pemerintah. KPK dalam materi edukasi antikorupsi menjelaskan bahwa penyimpangan pada proyek infrastruktur dapat menyebabkan biaya membengkak atau hasil pembangunan tidak sebanding dengan anggaran. Namun, belum ada informasi terverifikasi yang menunjukkan bahwa proyek jalur kereta tertentu di Sumatera Selatan mengalami kerusakan atau gangguan keselamatan akibat perkara ini.

Karena itu, pengembangan penyidikan DJKA memiliki kepentingan publik yang lebih luas daripada bertambahnya daftar saksi. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pengadaan proyek dilakukan, bagaimana dugaan aliran uang ditelusuri, dan langkah apa yang diambil untuk mencegah penyimpangan serupa. Pemeriksaan tujuh saksi kali ini menjadi bagian dari proses hukum yang hasilnya masih harus dibuktikan melalui penyidikan dan, jika berlanjut, persidangan.(*)

Komentar (0)